Kilas Berita

RUMAH RAKYAT

Alokasi Kuota FLPP di 28 Bank Penyalur akan Berubah

Administrator | Jumat, 08 Januari 2021 - 10:07:21 WIB | dibaca: 149 pembaca

Kuota Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan kepada 28 bank penyalur akan berubah. Kuota untuk bank pelaksana dibagi berdasarkan provinsi dengan melihat seberapa besar minat masyarakat.

“Akan ditentukan dari minat masyarakat terhadap bank bersangkutan di Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep), follow up, dan respons bank pelaksana terhadap masyarakat yang sudah berada pada tahap 3 ke atas di SiKasep,” ungkap Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, kuota dana FLPP akan diberikan kepada bank pelaksana dengan nilai rapor minimal 70% dan memenuhi hal-hal yang disebutkan tadi. Bank pelaksana, kata Arief, perlu responsif terhadap permintaan masyarakat di SiKasep karena data ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Merujuk kinerja bank pelaksana pada triwulan III tahun anggaran 2020, sebanyak 28 bank pelaksana yang terdiri dari lima bank nasional dan 23 bank pembangunan daerah mengalami perubahan kuota dari sisa dana FLPP yang ada. Sisanya 14 bank pelaksana yang terdiri dari lima bank nasional dan sembilan BPD lainnya tetap dengan jumlah kuota yang disepakati sebelumnya.

Jelang akhir 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui PPDPP kembali mengadakan evaluasi yang diadakan di Kota Yogyakarta pada 21-23 Oktober 2020.

Hasilnya, dari 42 bank pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP tahun ini, 12 bank pelaksana yang terdiri dari tiga bank nasional dan sembilan BPD yang berkinerja di bawah 70% dan 30 bank pelaksana berkinerja di atas 70% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Arief meminta para bank pelaksana untuk memastikan masa berlaku nota kesepahaman bank pelaksana dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, karena ini menjadi dasar bank pelaksana bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan PPDPP.

Sementara itu Direktur Layanan PPDPP Christ Robert Marbun mengatakan bahwa penilaian rapor bank pelaksana dilihat dari indikator operasional, indikator keuangan dan kinerja pencapaian bank pelaksana.

Berdasarkan database PPDPP, realisasi FLPP per 21 Oktober 2020 telah mencapai 95.708 unit senilai Rp9,77 triliun atau setara dengan 93,37 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah kepada PPDPP di tahun 2020. Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP sepanjang 2010 hingga 2020 mencapai 751.310 unit untuk Rp54,14 triliun.

Dana FLPP tertinggi disalurkan oleh BTN sebanyak 39.942 unit, BNI 12.572 unit, BRI Syariah 9.511 unit, BTN Syariah 6.591 unit, BJB 4.317 unit, BRI 3.660 unit, Mandiri 2.354 unit, NTB Syariah 1.489 unit, Sumselbabel sebanyak 1.224 unit dan sisanya oleh bank pelaksana lainnya.

Kualitas Bangunan
Kementerian PUPR mengingatkan pengembang agar pembangunan rumah bersubsidi harus dengan kualitas bangunan dan pelayanan yang baik.

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam keterangan tertulisnya mengatakan tidak hanya diukur dari penyaluran kreditnya, tetapi pembangunan rumah subsidi harus dibarengi kualitas bangunan dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, termasuk sanitasi dan air bersih.

Menurut dia, rumah-rumah sederhana yang layak huni sebenarnya justru menjadi pemicu, inisiator, atau tempat awal pemerintah mengembangkan sebuah area baru/new urban area yang akan mendorong peningkatan perekonomian.

Kolaborasi Kementerian PUPR dengan bank pelaksana FLPP seperti perluasan skema pembiayaan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor konstruksi yang memiliki efek berganda terhadap sektor lain. (Rinaldi)

Sumber: