INFO DPD REI

54 Developer Serahkan Fasum-Fasos ke Pemkot Palembang

Administrator | Senin, 04 Januari 2021 - 08:54:09 WIB | dibaca: 233 pembaca

Foto: Istimewa

Dari 122 berkas pengajuan dari pengembang perumahan, 54 Berkas perumahan lolos verifikasi dan Fasum-fasosnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Palembang

Hal ini sejalan dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses penyerahan fasum-fasos dari pengembang perumahan.

Guna meminimalisir potensi kerugian negara dari aset yang harusnya bisa dimanfaatkan serta menghasilkan PAD bagi pemerintah. 

Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha menuturkan, setelah verifikasi dan pengembang siap menyerahkan, kemudian tahap selanjutnya adalah proses adminitrasi.

Ini merupakan respon positif yang diberikan dari pengembang perumahan, meski jumlah tersebut baru 10 persen dari total seluruh pengembang perumahan yang ada di Palembang. 

"Memang PR masih banyak, bila sesuai data ada 1.135 pengembang.

Jadi baru 10 persennya, dengan luasan lahan 63 Ha dan nilai PSU sesuai NJOP setempat Rp 344 miliar lebih," ujarnya, usai penyerahan secara simbolis fasum-fasos dari Pengembang ke Pemerintah Kota Palembang, Jumat (4/12/2020)

Asep mengatakan, sedikitnya ada tiga asosiasi pengembang besar di Palembang sehingga diharapkan peran serta mereka dapat mendorong semua anggotanya untuk ikut serta menyerahkan fasum-fasos ke Pemerintah Kota Palembang. 

"Semisal REI mereka sudah komitmen untuk membantu penuh dalam proses penyerahan fasum-fasos.

Nah, saya harap semua juga begitu melalui cara persuasif.

Kalaupun dalam perjalanannya nanti didapati pengembang yang tidak beritikad baik tentu akan kita lakukan cara lain, sebab ini berkaitan dengan upaya penegakkan aturan," tuturnya. 

Sebenarnya, kata Asep, regulasi terkait kewajiban penyerahan fasum-fasos ke Pemerintah daerah tertuang dalam Permendagri nomor 9 tahun 2009.

Hanya saja, selama ini pelaksanaan aturan tersebut belum optimal.

Makanya, KPK mendorong baik Pemerintah dan pengembang mulai menjalankan atruan tersebut. 

Ini bisa dibilang pengalaman baru dari Pemkot-Pengembang.

Sebab, proses penyerahan tidak bisa selesai satu bulan karena harus cek ke lapangan pula untuk memastikan clear and clean," katanya.

Dirinya berharap, di tahun mendatang proses ini dapat terus berlanjut.

Apalagi dari sisi pengembang sudah mulai memahami terkait aturan kewajiban penyerahan fasum-fasos.
"Ini momentum baik, jadi kami optimis selanjutnya akan lebih banyak yang menyerahkan," tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan secara akumulatif dari semua berkas usulan yang sudah diterima, 44 persen progres yang dicapai dan 56 persennya akan diproses lebih lanjut. 

"Kami bersama dinas terkait akan melakukan koordinasi lebih lanjut agar semua prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Palembang akan dikelola sepenuhnya oleh Pemkot.

Baik jalan, lampu jalan dll menjadi tanggung jawab pemerintah untuk perbaikannya," jelasnya.

Kepala Dinas Pera KP Palembang Affan Prapanca Mahali mengatakan, terkait dengan serah terima PSU ini, seharusnya pihak pengembang wajib melakukan penyerahan aset, setelah dua tahun perumahan selesai pembangunan.

“Merujuk aturan yang ada 2 tahun perumahan selesai, sudah mengajukan penyerahan aset, tapi untuk memastikan ini berjalan kita akan buat SOP, ke depan sesuai aturan Permengadri, Perda, saat ini kita telah melakukan revisi,” ujarnya.

Pemerintah kata Affan, berupaya untuk terus mensosialiasikan aturan ini kepada pihak pengembang agar untuk melakukan serah terima aset yang dibangun ke Pemkot Palembang.

“Selama ini sudah berjalan tapi kurang optimal, perlu upaya sosialisai himbauan secara terus menerus,  dan dipastikan aset terserah terimakan dengan baik, pihak pengembang ke Pemkot melalu tahapan sesuai aturan sehingga terjadi transfer kepemilikan ke Pemkot Palembang," tutupnya.


Sumber: