INFO REI

Wapres: Perkiraan Kebutuhan Rumah Meningkat Hingga 2030

Administrator | Senin, 20 Januari 2020 - 15:19:49 WIB | dibaca: 884 pembaca

Jakarta : 2030 yang dikenal sebagai bonus demografi di Indonesia, salah satu faktor pendukungnya yaitu meningkatnya jumlah generasi produktif. Sehingga, secara otomatis kebutuhan yang diperlukan oleh generasi produktif itu, turut meningkat disegala sektor. Seperti, kebutuhan akan ketersediaan tempat tinggal.

Wakil presiden RI, Ma'ruf Amin menyebut, bonus demografi juga tidak dapat dielakkan dengan adanya potensi peningkatan kebutuhan tempat tinggal.
"Jadi, memang perlu ditingkatkan lagi sampai tahun 2030 karena Indonesia akan menghadapi fenomena yang disebut fenomena bonus demografi, yang banyak perlu rumah rumah, generasinya jumlahnya cukup besar," ujar Wapres ketika menggelar pertemuan bersama Real Estate Indonesia (REI), Senin (6/1/2020) di Istana Wapres, Jakarta.

Wapres menyebut, untuk mendukung ketersediaan tempat tinggal tersebut, dibutuhkan pula komitmen dari REI yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program 1 juta rumah pertahun.
"Saya juga mengapresiasi karena memang dalam waktu dua tahun terakhir capaian program satu juta rumah untuk tahun 2018-2019 sudah diatas satu juta rumah, jadi ini sudah satu juta unit per tahun. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu dtingkatkan mengingat angka pertumbuhan keluarga baru juga terus meningkat," tambahnya.

Menurut Wapres, saat ini tingginya persentase pertumbuhan keluarga baru di Indonesia, sayangnya belum didukung dengan kepemilihan rumah yang diikuti dengan jumlah persentase yang sama.
"Data BPS pada tahun 2015 presentase keluarga yang memiliki rumah sebesar 82,63 persen. Sementara, pada tahun 2018 turun mencapai 80,02 jadi bukan naik tapi turun, artinya yang memerlukan tambah. Hal ini menunjukkan bahwa angka peningkatan pembangunan perumahan masih kalah dengan angka peningkatkan jumlah keluarga, jumlah keluarga makin banyak, rumahnya kalah cepat. Oleh karena itu, semangat program membangun rumah harus terus ditingkatkan jika ingin angka pembangunan perumahan tidak bertambah tinggi kita harus mempercepat lagi," tekan Wapres.

Ketua Umum REI, Totok Lusida, menyatakan, mendukung sepenuhnya instruksi Wapres untuk peningkatan pembangunan rumah khususnya ditahun 2030.
"Iya, memang kita harus perhatikan kita akan bangun termasuk industri kecil dan menengah (IKM) kita juga ikut bangun," ungkap Totok Lusida.

Totok menjelaskan, penting pula bagi REI untuk turut mengedukasi masyarakat, untuk terhindar dari bujuk rayu pengembang "bodong" berkedok perumahan syariah.
"Tapi dalam artian yang menjadi atensi dari bapak Wapres itu jangan asal membangun yang nanti banyak-banyak penipuan seperti yang terjadi dalam pembangunan oleh pengembang yang ada sekarang maksudnya pengembang bodong. REI diminta instruksikan untuk ikut membina masyarakat dan pengembang, supaya pembangunan yang lebih baik," imbuhnya. 

Wakil Ketua Umum REI koordinator Bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintah, Moerod, dalam presentasinya kepada Wapres juga menyatakan, REI memerlukan adanya penambahan anggaran pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), sebab anggaran tahun 2020 telah digunakan sebanyak Rp 2 miliar.
"Bahwa anggaran tahun 2020 ada Rp 11 triliun dimana 2 triliun sudah digunakan tahun lalu, maish bersisa Rp 9 triliun. Disini kami mengusulkan bahwa dari Rp 9 triliun sisa tahun 2020 itu hanya mencukupi 97.700 unit, sementara kami di seluruh Indonesia membangun untuk rumah MBR 260.000 unti. Pak Wapres jadi masih dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 18 triliun," ungkap Moerod. 

Moerod menjelaskan, terdapat dua skema yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendukung penambahan anggaran pembiayaan rumah MBR.
"Kami mencoba memberikan usulan  kepada pemerintah, ada dua tim yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Pertama, untuk konsumen yang berpenghasilan Rp 4 juta disalurkan anggaran sebesar Rp 1 triliun dengan bunga 5 persen selama masa tenor 20 tahun. Sehingga, dapat mencapai 8.888 unit rumah. Poin kedua, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 5 juta disalurkan anggaran sebesar Rp 10 triliun, dengan bunga yang lebih besar 8 persen, juga dengan masa tenor selama 20 tahun. Sehingga, bisa mengcover 141.300 unit. Serta, kami juga berharap program untuk SSB (Subsidi Selisih Bunga), juga bisa tetap dijalankan," pungkasnya. (Foto:Dok.Setwapres RI)