TOPIK KHUSUS

Tok! Pemerintah Putuskan Kaltim Jadi Lokasi IKN Baru

Administrator | Rabu, 11 Desember 2019 - 10:21:53 WIB | dibaca: 248 pembaca

Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) baru Republik Indonesia. Dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sudah ditetapkan yakni sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.


“Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensif selama tiga tahun terakhir,” ungkap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Seperti dikutip dari Liputan6.com, Presiden Jokowi menyebutkan beberapa alasan mengapa kedua wilayah tersebut dipilih. Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur lengkap dan Kelima, telah tersedia lahan milik pemerintah seluas 158 ribu hektar,

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pembangunan lokasi IKN baru terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.

Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desainnya mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 akan dimulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada.

“Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat,” kata Menteri Basuki.

Ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurut dia, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Kemudian konstruksi pembangunan infrastruktur diperkirakan butuh waktu 3-4 tahun yakni untuk penyediaan jalan, air, waduk, sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024 kita sudah dapat memulai pergerakan ke IKN baru.

“Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” ungkap Menteri Basuki.

Kelestarian Lingkungan
Menteri PUPR menambahkan, sesuai instruksi Presiden Jokowi maka dalam pembangunan IKN baru, Pemerintah akan mengacu pada prinsipprinsip kelestarian lingkungan sesuai konsep city in the forest.

Hal itu karena pembangunan IKN akan menjadi perhatian dunia karena IKN baru dibangun di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. “Kita pastikan akan membangun smart and forest city. Kita tidak akan merusak heart of Borneo,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun IKN baru. Pertama, IKN baru harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Kedua, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, konsep pembangunan IKN baru meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru dan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan atau City in the Forest.

Ketiga, IKN merupakan kota yang cerdas dan modern berstandar internasional. IKN baru menjadi kota yang compact, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dalam pembangunan IKN juga harus memperhatikan penataan bangunan dan lingkungan yang compact dan inklusif, moda transportasi publik yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, serta kolaborasi antara arsitektur modern dengan kearifan lokal,” papar Menteri Basuki.

Butuh Payung Hukum
Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN yang baru disambut baik pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Asosiasi ini mengharapkan pengembangan IKN direncanakan secara matang termasuk memberikan kenyamanan investasi melalui payung hukum yang kuat.

“Payung hukumnya harus kuat, dalam bentuk undang-undang lebih baik. UU ibu kota negara tersebut harus dirinci dari mulai perencanaan tata ruangnya, pertanahan, pembangunan, investasi, dan pengelolaannya nanti sehingga dapat berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie, saat wawancara dengan CNBC TV, barubaru ini.

Menurut dia, pembangunan ibu kota negara tidak bisa dijalankan hanya dengan menuju 2 atau 3 orang saja, atau hanya menteri, tetapi harus dipimpin langsung oleh presiden. Ini yang terjadi di sejumlah negara seperti Malaysia, dimana saat pemindahan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya, maka Perdana Menteri Mahathir Muhammad turun langsung termasuk dalam pembuatan masterplannya.

Sementara itu, guna menghindari adanya tumpang tindih (overlapping) kebijakan dalam pembangunan IKN, REI mengusulkan adanya sebuah badan otoritas seperti BP Batam yang dapat mengkoordinasi berbagai kebijakan secara lintas sektoral.

“Di lokasi IKN itu kan ada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota untuk proses perizinan. Untuk infrastrukturnya ada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Ini kalau tidak dikoordinasikan dengan baik bakal amburadul nanti,” kata Hari. (Rinaldi)