Kilas Berita

Tingkatkan Kompetensi, Tukang Bangunan Akan Disertifikasi

Administrator | Senin, 27 Januari 2020 - 11:25:54 WIB | dibaca: 110 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung peningkatan kompetensi tukang bangunan sebagai tenaga kerja terampil konstruksi melalui program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017.

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Kementerian PUPR sebagai pembina konstruksi bertanggung jawab terhadap keterampilan, handalnya para pekerja konstruksi. Tanpa itu sekali lagi, tidak akan terbangun tol, tidak akan terbangun jembatan, dan bangunan-bangunan lain. Sertifikat keterampilan ini harus dipunyai tukang untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain,” kata Menteri Basuki saat membuka Kongres Ke-1 Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) di Auditorium Kementerian PUPR, Sabtu (22/9/2019).

Menteri Basuki menyampaikan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni kurang dari satu juta orang, baik tenaga kerja konstruksi ahli, madya maupun terampil. Sementara jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang.

Untuk itu, secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan yakni 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertifikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil,” tutur Menteri Basuki.

Menurut dia, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kami berterima kasih hari ini, Kementerian PUPR bisa memiliki mitra langsung dengan tukang dalam pembangunan konstruksi, biasanya kita bermitra dengan asosiasi-asosiasi pengembang, badan usaha, perusahaanperusahan, dan lainnya,” ujar Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, juga diluncurkan dua platform online yakni website tukangbangunan.or.id dan tukangharian.id yang menjadi wadah bagi tukang di anggota Perkasa di seluruh Indonesia. Platform tersebut digunakan sebagai data base anggota sekaligus untuk mempermudah tukang mendapatkan pekerjaan.

Konsep website ini seperti ojek online, sehingga kalau ada kebutuhan konsumen tenaga kerja langsung dikirim ke sistem online. Misalnya butuh tukang untuk perbaikan lantai, langsung muncul berikut tarifnya per jam.

Ketua Harian DPN Perkasa Cecep Saefullah mengatakan pembentukan Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia telah dibahas sejak lama, namun baru terealisasi kongres tahun ini. Perkumpulan ini terdiri dari 40 bedeng wilayah yang tersebar di 34 provinsi dan 6 negara.

“Perkasa dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan para tukang sekaligus mensukseskan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia,” kata Cecep.

Kolaborasi Daerah
Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebanyak 616 ribu orang yang terdiri atas 419 ribu tenaga kerja terampil dan 197 ribu tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4%.

Tahun ini, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang sebagaimana sebelumnya diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo Kemayoran, Oktober 2018 lalu.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharapkan juga akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur di masingmasing daerah dengan melibatkan tenaga kerja lokal.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan keterlibatannya dalam memperbesar jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Syarif. (Rinaldi)