AKTUAL

Tim Transisi Dibentuk, Tahapan Pembangunan IKN Segera Dimulai

Administrator | Jumat, 21 Oktober 2022 - 10:48:58 WIB | dibaca: 90 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Pemerintah resmi membentuk Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan tahapan pembangunan dan pemindahan IKN. Pembentukan tim ini berdasarkan keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kepmensesneg) Nomor 105 Tahun 2022 tentang tim transisi pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.

Beleid ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2022, dan ditan-datangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Berdasarkan salinan Keputusan Mensesneg itu disebutkan Tim Transisi ke-anggotaannya diketuai Kepala Otorita IKN dan wakil ketua oleh Wakil Kepala Otorita IKN. Mereka akan dibantu sekretariat dan sejumlah bidang koordinasi. 

Di dalam Tim Transisi juga ada Penasihat yang diketuai mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bam-bang Brodjonegoro dan empat anggota. Mereka adalah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman. 

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan Tim Transisi IKN akan segera memulai tahapan-tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Tim transisi dibutuhkan karena Otorita IKN belum memiliki organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan belum memiliki kapasitas memadai untuk melakukan pembangunan.

“Tim Transisi IKN ditetapkan oleh Mensesneg Pratikno sesuai dengan amanah langsung Presiden Joko Widodo,” ujar Bambang. 

Sesuai dengan UU IKN, Otorita IKN mulai beroperasi paling lambat akhir 2022. Sementara Tim Transisi bertugas sejak ditetapkan pada 28 April 2022 hingga organisasi Otorita IKN selesai dibentuk. 

Tim Transisi IKN akan bekerja berdasarkan lima peraturan turunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan. 

Lima aturan turunan UU IKN adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN dan PP tentang Pe-nyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 

Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres No 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perpres No 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, dan Perpres No 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Aturan-aturan turunan tersebut telah mela-lui tahap konsultasi publik sebanyak dua kali. Saat itu, masih ada enam peraturan turunan lainnya. “Kami akan segera melaksanakan atu-ran-aturan turunan tersebut,” kata Bambang. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara. 
“Di dalam APBN tahun depan sudah men-cadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 

Diterangkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Kemudian, berbagai simpul konektivitas oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, penggunaan dana tersebut untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan. 

“Tahun depan, kita akan terus mengendali-kan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali se-hingga anggaran betul-betul akan dialokasi-kan lebih kepada belanja-belanja produktif,” jelas Sri Mulyani. 

Investasi Swasta 
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IKN DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soema-winata mengatakan dibutuhkan aturan dan kepastian hukum yang jelas sehingga kerugian investasi swasta dapat diminimalisir saat me-mutuskan untuk berinvestasi di IKN. 

Pertama, swasta perlu melihat dulu infras-truktur dasar yang dibangun. Infrastruktur dasar menjadi tanggungjawab mutlak pe-merintah di IKN. Seperti diketahui, Kementerian PUPR juga sudah merilis informasi bahwa pem-bangunan infrastruktur dasar termasuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dikerjakan pada semester kedua tahun ini. 

“Ya memang itu (infrastruktur dasar) pe-ranannya ada di pemerintah terutama akses dasar seperti jalan raya, jalan tol, listrik, air bersih dan sebagainya. Kalau infrastruktur da-sar sudah tersedia, tentu lebih menarik swasta untuk bergerak,” ujar Eman, demikian dia akrab disapa. 

Hal kedua yang dinanti swasta adalah mengenai kepastian ketersediaan lahan dan aturan kepemilikan lahan di IKN. Menurut Eman, tanah untuk pengembangan di IKN haruslah disediakan pemerintah. Nantinya swasta akan membeli atau menyewa lahan tersebut kepada pemerintah atau dalam hal ini badan otorita IKN yang segera dibentuk. 

Tentunya swasta tidak mendapatkan la-han tersebut secara gratis atau cuma-cuma. Yang dinanti pengembang saat ini skemanya akan seperti apa? Apakah bisa dibeli putus atau disewakan dengan status HGB Di Atas HPL selama 99 tahun misalnya. 

“Kabarnya peraturan turunan soal tata ruang dan kepemilikan aset di IKN sekarang sedang disusun pemerintah. Kita tunggu saja. Tapi kalau tidak ada regulasi yang jelas soal tanah di IKN, saya kira swasta akan pikir-pikir (berinvestasi),”jelas Eman. 

Ketiga, kepastian rinci soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan yang terakhir adalah kepastian regulasi dan kemudahan perizinan. Menurut Eman, semua yang berkaitan dengan informasi perizinan di IKN pasti dinantikan oleh swasta terutama pengembang saat ini. (Rinaldi)


Sumber: