TOPIK UTAMA

Terburu-Buru, Permen PPJB Abaikan Rasa Keadilan

Administrator | Rabu, 11 Desember 2019 - 09:54:45 WIB | dibaca: 183 pembaca

Foto: Istimewa

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11/ PRT/M/2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang dikeluarkan pada 18 juli lalu belum memenuhi azas keadilan untuk pengembang. Selain itu, secara psikologis aturan tersebut dikhawatirkan bakal menganggu tahap pemulihan pasar properti yang saat ini masih terpuruk.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata menegaskan setiap regulasi haruslah memenuhi azas keadilan untuk semua pihak karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Demikian juga Permen PPJB sepatutnya berkeadilan untuk semua, bukan hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk pengembang.

“Yang terpenting adalah setiap aturan hukum itu harus adil. Perbuatan wan prestasi (ingkar janji) tidak hanya dari pengembang, tetapi juga sering dari konsumen,” ungkap Eman, demikian dia akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dia menyoroti salah satu ketentuan di dalam Permen PPJB yang menyebutkan bahwa pembeli dapat meminta pengembalian biaya kepada pengembang apabila pengembang tidak menepati perjanjian pembangunan. Di sisi lain, aturan ini tidak mengatur ketentuan denda atau sanksi administrasi kepada pembeli apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya seperti telat membayar cicilan uang muka rumah atau tidak memenuhi persyaratan penting di dalam perjanjian.

Supaya fair, kata Eman, maka pemutusan perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen atau pembeli seharusnya juga ada sanksi administrasinya.

“Harus dong, karena ada kewajiban-kewajiban pajak yang sudah dikeluarkan dan disetor ke negara, kemudian marketing fee dan kewajiban lain-lain yang semua itu tidak mungkin ditarik atau ditagihkan lagi. Jadi sanksi kerugian yang dialami pengembang akibat ketidakmampuan konsumen ini juga perlu dijelaskan, harus lebih detail,” ungkap Presiden FIABCI Asia Pasifik tersebut.

Penerbitan Permen No 11 tahun 2019 juga dianggap tidak tepat di tengah kondisi pasar properti yang masih terpuruk. Menurut Eman, regulasi ini memberatkan, sehingga menganggu dan memengaruhi pengembang secara psikologis. Kondisi itu kontraproduktif dengan keinginan pemerintah menjadikan sektor properti khususnya perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Di dalam surat masukannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), REI menyampaikan beberapa hal untuk menjadikan aturan tersebut lebih berkeadilan dan implementatif di lapangan.

Pertama, menyangkut perlunya sinkronisasi. REI mengharapkan beberapa syarat mengenai perizinan yang disebutkan di Permen PPJB dapat disinkronkan dengan jenis-jenis dan nomenklatur perizinan di daerah. Misalnya terkait aturan pemasaran yang harus menunjukkan nomor dan tanggal penerbitan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan (IMB). Eman memberi contoh di DKI Jakarta, untuk hunian vertikal (bangunan tinggi) justru nomenklatur IMB itu ada setelah bangunan rampung.

“REI meminta ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana, apakah nomenklatur di Permen PPJB itu bersifat rigid atau substansif. Kami tentu berharap sifatnya substansif dengan artian proses IMB yang secara teknis sudah disetujui pemerintah daerah, maka sudah bisa dipasarkan. Intinya, perizinan di daerah berbeda-beda, sehingga tidak harus disamaratakan,” tegas Eman.

Kedua, ada beberapa poin di dalam permen tersebut yang bersifat multitafsir. REI meminta ini diclear-kan dulu. Misalnya mengenai ketentuan informasi pemasaran (brosur) yang harus memuat banyak sekali informasi. Yang terpenting, ujar dia, saat konsumen mau membeli dan meminta informasi izin yang diminta konsumen, developer bisa menunjukkannya. Jadi tidak perlu harus leterlate semua termuat di dalam brosur.

“Banyak hal lain yang REI input kepada pemerintah karena kami anggap ada yang tidak sinkron dan multitafsir sehingga sangat mengganggu pengembang. Sejauh ini respon PUPR cukup bagus, dan semoga dapat dikeluarkan detail dan teknis aturan yang lebih fair dan dapat disepakati oleh semua pihak,” kata Eman.

Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, Bambang Eka Jaya. Menurut dia, pemerintah terlalu menggampang

masalah dengan menerbitkan aturan ini. Padahal kalau membicarakan keadilan, bukan yang kaya atau miskin namun semua memiliki hak yang sama.

“Dengan aturan ini, soal keadilan dan pemerataannya bisa dipertanyakan sebenarnya untuk siapa? Keadilan yang ingin ditegakkan pemerintah itu sejujurnya untuk siapa?,” tegas Bambang.

Oleh karena itu, Bambang berharap pemerintah bisa mengkaji ulang masalah ini. Dia mengingatkan bahwa yang harus harus diproteksi pemerintah itu bukan hanya konsumen, sebab pengembang juga membayar pajak dan ikut berkontribusi membangun negara. Persamaan hak warga negara di depan hukum perlu ditegakkan.

Tidak Diperlukan
Sementara itu, Kepala Riset dan Direktur Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan terlepas dari memberatkan pengembang atau tidak Permen PPJB ini tidak diperlukan. Pasalnya, peraturan yang ada sudah cukup dan tidak perlu ditambahtambah yang justru berujung masalah.

“Buktinya sudah langsung menuai banyak komentar yang justru makin memberatkan. Lagi pula, sudah jelas dalam perundang-undangan ada jaminan dari penjual dan pembeli sudah cukup terproteksi. Masalah ini bisa memakai UU Perlindungan Konsumen, atau diajukan sebagai perkara perdata berdasarkan kasus per kasus,” kata Anton kepada Majalah RealEstat.

Konsumen bisa menuntut secara hukum kalau terjadi hal-hal yang terjadi dan merupakan kesalahan pengembang. Menurut Anton, konsumen hanya butuh kualitas rumah yang diserahkan sesuai dengan janji yang diberikan, termasuk juga segi waktu dan serah terima.

Dengan peraturan ini, menurut Anton justru memprediksi akan membuat gejolak di pasar dan membingungkan pelaku pasar. Padahal pasar properti belum membaik. Dia khawatir, jika tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah maka protes ini akan berlarut-larut dan menganggu keseimbangan permintaan dan ketersediaan rumah di pasaran.

“Peraturan ini kontraproduktif, saat pasar belum bergairah, bukannya memberikan insentif, ini pemerintah malah membuat masalah baru,” ungkap Anton.

Menurut dia, aturan tersebut tidak ada urgensi dan motif yang jelas. Kalau memang masalahnya adalah pengembang nakal, maka pengembang nakal itulah yang seharusnya dikenakan sanksi dan tidak bisa digeneralisir semua pengembang telah melakukan kesalahan. (Rinaldi/Teti)