Pasar properti di beberapa daerah di Indonesia mulai menggeliat sejak awal 2022. Meski di beberapa daerah aktivitas bisnis properti masih berjalan lamban (slow), salah satunya di Provinsi Gorontalo. 

Amir Saputra Gani, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Gorontalo mengatakan situasi pasar properti di Gorontalo masih adem-ayem atau stagnan. Salah satunya karena belum adanya izin pembangunan baru yang diterbitkan di daerah tersebut. 

“Saat ini baru satu kabupaten yang sudah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara daerah lain belum keluar juga. Situasi diperburuk karena bahan bangunan naik semua,” ujar Amir kepada Majalah RealEstat Indonesia, tanpa menyebutkan kabupaten ma-na yang sudah menerbitkan PBG tersebut. 

Menurut Amir, rencana kenaikan harga ru-mah bersubsidi bagi masyarakat rendah (MBR) sebesar 7% sebenarnya tidak masalah asalkan di tahun depan naik lagi minimal sama 7%. Hal itu karena diakuinya kenaikan sebesar 7% itu sangat minim, dan seharusnya dapat naik di kisaran 10% hingga 15% secara langsung. 

“Tapi daripada tidak naik, ya kita coba dahulu (naik 7%) akan seperti apa? Karena kami juga khawatir jika naik terlalu tinggi belum terserap karena daya beli masyarakat masih rendah,” ungkapnya. 

Secara rinci, alasan Amir meminta kenaikan harga hingga 15% adalah karena beberapa bahan material bangunan di daerah itu sudah naik hingga 20% seperti semen dan besi. Sejak awal tahun, ada 1-2 pengembang yang berhenti membangun hunian, karena terkendala pan-demi dan harga bahan bangunan yang terus membumbung tinggi. 

Untungnya, kata Amir, perbankan di Gorontalo sudah mulai melonggarkan berbagai kebijakan yang selama ini ketat. Bahkan ada beberapa bank yang membantu mencari solusi jika ada kendala dalam akad kredit untuk rumah subsidi. 

Di sisi lain, perizinan di Gorontalo juga makin membaik. Amir mengungkapkan selama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah sesuai maka Kanwil ATR/BPN akan mengeluarkan izin. Meski diakui saat ini RTRW masih direvisi dan ada tarik-menarik antara kementerian terkait yang membuat prosesnya masih tersendat. 

“Karena di Gorontalo masih pasar bergerak pelan, kami berharap kuota rumah subsidi tidak segera habis, karena kami tidak secepat daerah lain dalam realisasi,” harap Amir. 

Target Pembangunan 

Meski sudah memasuki semester kedua, namun DPD REI Gorontalo masih belum mema-sang target capaian rumah subsidi. Pasalnya, kondisi pasar masih belum pulih total sehingga tidak memasang target. Sebelum pandemi, kata Amir, target yang dipasang REI Gorontalo rata-rata sebanyak 4.000 unit rumah per tahun. 

“Sejak 2015, setidaknya tidak ada masalah yang berarti dalam pembangunan rumah bersubsidi di Gorontalo kecuali masalah listrik karena daerah itu belum memiliki pusat pem-bangkit listrik sendiri,” jelasnya. 

Selain rumah subsidi, segmen perumahan komersial di Gorontalo juga masih sangat minim. Bahkan sejak pandemi pengembang cukup kesulitan menjual rumah komersial meski ada insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP), namun tidak banyak berpengaruh. 

“Karena jangankan rumah komersial, rumah subsidi saja sangat sulit untuk bisa akad. Ditambah lagi, dampak pandemi ini cukup memukul masyarakat Gorontalo,” papar Amir. 

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Rencana Pem-bangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo, masih ada kekurangan rumah atau backlog sebanyak 52.614 unit rumah di provinsi tersebut. 

Selain itu, berdasarkan basis data terpadu, rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Go-rontalo berada pada angka 19.864 unit. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI