Pengembang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta mendesak pemerintah melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yang didominasi pengembang plat merah.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100 persen kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun-stasiun kereta api. Sebaiknya pengembang swasta nasional juga dilibatkan, tapi jangan juga diberikan kepada pengembang swasta asing,” kata Amran di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, yang notabene lahannya sudah tersedia tersebut, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan. Bagaimana pun, kata Amran, pengembang swasta selama ini sudah menunjukan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR.

Senada dengan itu, Eddy Kuntadi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengungkapkan, untuk menggerakkan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kue ekonomi, perlu adanya sinergi BUMN-Swasta Nasional. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi pada Rakornas 2017.

“Sinergi ini juga akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum. Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat konsern untuk menggerakan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Kue pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM,” terangnya.

Proyek hunian berkonsep TOD akan banyak dikembangkan berdasarkan rencana yang yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210.000 unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan mengembangkan konsep transit oriented development.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3.000 unit hingga 4.000 unit dengan peruntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menjangkau warga berpendapatan Rp 1,5 juta per bulan.

PRESEDEN BURUK TATA RUANG

Lebih jauh Amran mengungkapkan ada ketidakadilan dalam perlakuan kebijakan aturan terhadap pengembang swasta dibandingkan BUMN. Dia memberi contoh pengembang BUMN bisa dengan leluasa mengerjakan proyek hunian berbasis TOD tanpa memenuhi terlebih dahulu ketentuan tata ruang dan Urban Design Guide Line (UDGL).

“Ini jelas tidak adil karena pengembang swasta harus bersusah payah melalui proses studi UDGL. Perlu menunggu dua tahun studinya. Sedangkan BUMN begitu pemerintah menugaskan hunian TOD, mereka langsung groundbreaking. Ini jelas tidak adil bagi pengembang swasta,” tegas dia.

Ketua DPD REI DKI Jakarta yang baru saja terpilih kembali untuk periode 2017-2020 tersebut mengatakan Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR harusnya mendorong BUMN lebih taat terhadap aturan bisnis di sektor perumahan dan sedikit lebih sabar untuk menjalani proses pengerjaaannya.

Dengan begitu, lanjut Amran, ada ketertiban yang dijaga dalam menjalankan bisnis di sektor industri properti dan perumahan tersebut.

“Meski mendapat perlakuan khusus dari pemerintah, seharusnya perusahaan pengembang BUMN yang membangun hunian di stasiun KA ini juga harus profesional. Artinya pengembang BUMN juga harus memberi contoh kerja yang profesional,” jelasnya.

Panduan Rancang Kota atau UDGL adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.

Ketua The Housing and Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif koto berpendapat pihaknya sangat mendukung jika pihak swasta juga dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat di perkotaan.

“Seharusnya demikian (dilibatkan). Cukup banyak pengembang swasta, terutama angggota REI yang berminat dan mampu untuk membangun di sepanjang jalur TOD. Untungnya Kementerian ATRBPN sudah mengeluarkan Permen tentang TOD sekitar bulan Agustus lalu, dan bisa menjadi pedoman daerah untuk merevisi,” katanya.

Ketika disinggung mengenai mudahnya pengembang BUMN yang membangun hunian TOD melewati prosedur UDGL dan lainnya, Zulfi menjelaskan wajar jika kondisi ini akan membuat para pengembang swasta akan cemburu karena untuk mengurus UDGL mereka butuh waktu bertahun tahun.

Tuntutan pengembang swasta tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dia memastikan bahwa tidak ada proyek-proyek yang dilelang kementeriannya yang dikuasai seluruhnya oleh BUMN Karya. “Saya menjamin tidak ada dominasi untuk proyek-proyek Kementerian PUPR,” kata Basuki.

Menteri Basuki tidak menampik bahwa sejak pertama kali diinisiasi, sudah ada lima proyek pembangunan hunian TOD yang dikerjakan oleh BUMN. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan pengembang swasta untuk turut ambil bagian.

“Silakan saja (swasta) masuk, tapi kriterianya adalah minimal sekitar 35% unit diperuntukan bagi MBR dengan luasan 32 m2 dan harga per meter adalah Rp 7 juta atau harga jual maksimal sebesar Rp 224 juta. Mau enggak swasta begitu?,” tanya Basuki.

Basuki menjelaskan, kebutuhan akan rumah bagi masyarakat, khususnya MBR, masih sangat tinggi. Meski dibangun di tengah kota, hunian tersebut harus dijual dengan harga spesial tapi dengan kualitas yang terbaik.

Rini M. Soemarno Menteri BUMN juga menyatakan hal yang sama dengan Menteri PUPR. Hingga saat ini swasta belum dilibatkan karena margin yang terlalu tipis sehingga dikhawatirkan swasta tidak bisa mengerjakan proyek tersebut.

“Developernya BUMN dan kontraktornya juga BUMN sekarang-sekarang ini, tapi kalau ada swasta yang bisa mengikuti kriteria dan bersedia dengan harga yang kami tentukan, silakan bekerjasama,” ujar Rini. Menteri BUMN pembangunan rumah bagi MBR di jalur TOD merupakan komitmen pemerintah merealisasikan program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR) dan kehadiran negara untuk merumahkan rakyat. TPW