Peluang

Swasta Ditawarkan Bangun Rusun Berskema KPBU

Administrator | Kamis, 20 Juni 2019 - 10:45:06 WIB | dibaca: 595 pembaca

Foto: Istimewa

Ini adalah peluang buat pengembang swasta. Pemerintah berencana menawarkan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) bagi pengembang swasta untuk membangun rumah susun milik yang terintegrasi dengan stasiun transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid pada puncak HUT REI ke-47 di Surabaya, baru-baru ini.

Dia mengatakan bahwa pemerintah terus mempersiapkan skema KPBU untuk mendorong penyediaan perumahan dan mempersilahkan pengembang swasta untuk menawarkan proyeknya guna mendapatkan skema tersebut.

“Hunian TOD bisa juga memanfaatkan KPBU. Itu sedang kami persiapkan. Kami harap pengembang swasta juga membangun TOD dan bukan hanya BUMN,” ungkap Khalawi.

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini sudah dijalankan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

Menurut Khalawi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan 1.250.000 rumah, atau meningkat dari target sebelumnya sebanyak 1 juta unit.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur, maka diperlukan inovasi pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui skema KPBU.

Ke depan, tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan APBN atau APBD, namun keterlibatan swasta perlu terus didorong dan dioptimalkan melalui berbagai model kerjasama seperti KPBU atau Public Private Partnership (PPP).

“Pembiayaan kreatif diperlukan untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Untuk itu Kementerian PUPR membentuk Direktorat Jenderal baru bernama Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) atau KPBU,” ujar Menteri Basuki, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kini tengah dijajaki peluang KPBU dalam pembangunan Rumah Susun (Rusun).

“Dari segi payung hukum, sama dengan sektor yang lain. Yang membedakan, bidang perumahan pemanfaatannya lebih ke domain private dibandingkan sektor lain seperti jalan yang jelas untuk publik,” kata Eko.

Dia menambahkan untuk menyiapkan penerapan KPBU bidang perumahan, perlu ada pelibatan kontraktor dan/atau developer yang sekaligus akan menjadi investor sejak awal, dari tahap awal pembuatan desain, pembangunan hingga pengelolaan dengan diberikan masa konsesi dalam jangka waktu tertentu.

“Ini merupakan model bisnis baru, untuk itu perlu dibicarakan juga dengan para pengembang yang nantinya dapat sekaligus menjadi investor,” ujar dia.

Perlu Kolaborasi
Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Herry TZ menjelaskan bahwa KPBU untuk pembangunan Rusun sangat dimung-kinkan karena kebutuhannya yang besar dan merupakan kebutuhan dasar.

Manfaat dari KPBU akan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan Rusun sehingga pasokan hunian terjangkau lebih banyak dan orientasi pada services serta value for money yang lebih baik.

Menurut Herry, dari Rp 2.058 triliun kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Kementerian PUPR hingga tahun 2030, namun diperkirakan hanya Rp 623 trilun atau 41 persen saja yang dianggarkan dari APBN.

Sementara Presiden Direktur PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan skema KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan untuk pembangunan rusun yang berskema sewa atau Rusunawa.

“Kalau untuk rusunawa itu sesuai dengan ketentuan KPBU, yakni pendanaan, pembangunan lalu diberikan hak konsesi. Setelah habis masa konsesi akan dikembalikan ke Pemerintah. Untuk Rusun Hak Milik (Rusunami) yang setelah dibangun akan langsung diambil oleh pengguna, strukturnya perlu dikaji lebih lanjut dengan Ditjen Pembiayaan,” ujar Armand.

Pengembangan kawasan TOD memang perlu melibatkan banyak pihak. Tiga pihak yang bisa berkolaborasi adalah pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bastari Panji Indra, Asisten Deputi Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan, terkait dengan pembiayaan atau pendanaan untuk infrastruktur dasar/publik dan perumahan rakyat, maka pemerintah perlu merumuskan bentuk-bentuk kemitraan atau meninjau ulang model bisnis yang tepat dalam pengembangan TOD termasuk menerapkan skema KPBU.

“Tentu perlu belajar dari praktek yang sudah sukses dilakukan di beberapa negara, sehingga bisa menjadi rule model bisnis terbaik ke depan, untuk TOD versi Indonesia,” ujar dia.

Chris Hale dari University of Queensland, mengungkapkan terdapat empat kategori KPBU untuk pembiayaan TOD. Dalam model pertama disebut government-sponsored model, dimana lembaga pemerintah memiliki peran utama dalam proyek dan mendapat dukungan dari pihak swasta.

Model kedua adalah developer-led, dimana pengembang swasta memiliki peran utama tetapi pemerintah memiliki saham minoritas. Serta model ketiga adalah proyek TOD yang dibiayai oleh pemerintah secara penuh dan menggunakan tenaga ahli swasta untuk perencanaan dan pembangunan.

“Model terakhir adalah proyek TOD yang disetir oleh pengembang swasta tetapi dengan menjalin hubungan kuat dengan sektor pemerintah,” papar dia. (Rinaldi)