Solusi Meningkatkan Serapan KPR-FLPP

TEROPONG

Solusi Meningkatkan Serapan KPR-FLPP

Administrator | Selasa, 22 Agustus 2017 - 09:57:07 WIB | dibaca: 1256 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2017. Termasuk solusi untuk meningkatkan serapan anggaran pada tahun ini.

Untuk penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pada tahun ini ditargetkan sebanyak 120.000 unit senilai Rp 9,7 triliun, penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 225.000 unit atau Rp 3,7 triliun, serta penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 345.000 unit senilai Rp 1,3 triliun.

Sementara itu, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah menyalurkan subsidi perumahan melalui KPR FLPP senilai Rp 28,21 triliun untuk sebanyak 496.065 unit rumah.

“Subsidi tersebut disalurkan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tapak dan KPR rumah susun (rusun) dalam periode 2010 hingga 2016,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, belum lama ini.

Dengan KPR FLPP, ungkap Lana, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati uang muka ringan, bunga tetap sebesar 5% dengan tenor panjang selama 20 tahun, serta bebas PPn.

Sepanjang 2015-2016, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan realisasi KPR FLPP terbesar di Indonesia dengan realisasi mencapai 87. 091 unit. Sedangkan di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi menjadi daerah terbanyak menyerap KPR FLPP, SSB dan BUM sepanjang tahun lalu.

MAKSIMALKAN SERAPAN
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) selaku pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bertugas memberikan akses dan memudahkan MBR untuk memiliki rumah layak huni melalui KPR FLPP. Budi Hartono, Direktur Utama PPDPP mengakui penyalurannya masih ada kendala yang dihadapi pemerintah maupun stakeholder terkait.

“Ada beberapa kendala, seperti belum adanya database MBR, mismatch antara supply dan demand di beberapa wilayah, kenaikan harga tanah hingga dukungan untuk penyediaan prasarana air bersih, listrik dan juga perizinan,” jelas Budi kepada Majalah RealEstat.

Ke depan, ungkap dia, PPDPP akan berkoordinasi dengan regulator dan stakeholder terkait untuk menyampaikan hasil analisis dan usulan solusi agar serapan KPR FLPP makin maksimal.

Misalnya, PPDPP akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga untuk integrasi serta pertukaran data dalam meningkatkan akurasi validasi MBR calon penerima bantuan.

“Kami berusaha bekerjasama dengan lebih banyak bank, meningkatkan kecepatan layanan pencairan FLPP, penguatan peran IT dan database, serta optimalisasi sosialisasi program baik kepada masyarakat, bank, developer dan juga pemerintah daerah,” kata Budi.

Tahun ini, Kementerian PUPR akan melaksanakan skema layanan baru seperti, kredit konstruksi, KPR Swadaya dan juga kredit mikro untuk terus menstimulus peningkatan penyerapan yang terus meningkat. Selain KPR FLPP, pemerintah juga menyalurkan SSB, dan SBUM) yang diharapkan bisa mendukung Program Sejuta Rumah (PSR). Selain mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dan memangkas perizinan perumahan khususnya untuk perumahan MBR. TPW