Pemindahan Ibukota Negara Indonesia (IKN) sudah diputuskan sejak 2019 lalu dengan kawasan terpilih adalah Sepaku, yang berada diperbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Meski di masa pandemi, pemerintah memastikan rencana pemindahan IKN akan terus dilanjutkan.

Soelaeman Soemawinata, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IKN DPP Realestat Indonesia (REI) mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) realestat dan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pemindahan ibukota negara tersebut. Menurut dia, rencana pemindahan ibukota ini adalah rencana besar yang akan memengaruhi kehidupan hingga 500 tahun ke depan.

“Sebagai generasi yang lebih dahulu hidup tentu kita punya tanggungjawab untuk menyiapkan kehidupan ke depan yang lebih baik. Tentu kita semua ingin anak-cucu kita hidup lebih baik, bukan hanya di Jakarta, namun juga di kota-kota lainnya,” ujar Eman, demikian dia kerap dipanggil dalam diskusi yang diadakan 99.co, baru-baru ini.

Karena itu, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) DPP REI itu mengajak pengembang yang sudah berpengalaman dalam membangun kawasan untuk ikut serta dalam pembangunan IKN yang digagas Presiden Joko Widodo karena mereka memiliki keahlian mumpuni dalam mewujudkan sebuah kota baru.

Eman menyebutkan, anggota REI sudah membangun hampir 34 mixed use development atau pengembangan properti skala besar di Jabodetabek dengan luas pembangunan lebih dari 50.000 hektar.

“Bappenas menganggap perlu mengundang yang sudah memiliki pengalaman membangun kota-kota mandiri baru, sehingga REI diminta ikut memberikan input kepada pemerintah,” ungkap dia.

REI sudah dilibatkan Bappenas sejak dari tahap perencanaan termasuk saat masih tahap pemilihan lokasi dari tiga wilayah terpilih. Meski begitu, dalam aplikasinya pemerintahlah yang memutuskan segalanya termasuk lokasi yang dipilih, sedangkan pengembang hanyalah katalisator.

“Apalagi tantangannya juga cukup besar, yakni bagaimana mempersiapkan kota yang kompatibel. Misal bakal ada kereta listrik, tapi yang bisa dilakukan hanya mempersiapkan infrastrukturnya karena tentu akan dibangun pada masa-masa mendatang, ya di masa anak cucu kita,” jelas Eman.

Meski diakui tantangannya cukup besar, namun Eman memastikan REI akan terlibat dalam pembangunan IKN karena Presiden RI sudah secara langsung mengharapkan keterlibatan REI, bukan hanya soal investasi namun juga tahap membangun, pengembangan dan lain-lain. REI, katanya, saat ini mulai sibuk mengkaji beragam konsep dan landasan pembangunan yang cocok untuk IKN.

Hadapi Tantangan

Menurut Eman, tantangan krusial dalam pembangunan IKN saat ini adalah masalah timing. Maksudnya waktu penyiapan rumah harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana mendasar untuk kebutuhan sehari-hari penduduk di kawasan itu. Karena ketika seseorang pindah tempat tinggal, pastinya dia membawa kehidupan lain dan pasti membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang.

“Contohnya rumah baru yang dibangun harus disertai pula dengan fasilitas pendidikan seperti sekolah untuk anak-anaknya,” ujar Ketua Dewan Pengawas The HUD Institute itu.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah manajemen pengelolaan kawasan yang nantinya akan dikelola oleh Badan Otorita IKN. 

Diungkapkan Eman, Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di IKN. Saat ini, jumlah penduduk setempat tercatat 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan sebanyak 1,7-1,9 juta jiwa pada 2045.

“Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar prosesnya berjalan lancar sesuai rencana,” tegas Eman yang juga menjabat sebagai President of International Real Estate Federation (FIABCI) Asia Pacific Region tersebut.

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan yakni payung hukum sebagai dasar regulasi dan dasar hukum pengembangan IKN. Selain masalah regulasi, empat dimensi lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN antara lain faktor alam (natural base factors), tata ruang, desain, serta arah pembangunan.

Terakhir adalah faktor investasi. Secara rinci, dia mencontohkan pembangunan Tembok Besar China yang membutuhkan waktu ratusan tahun. Untuk itu, ke depan skema investasi akan sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan di IKN.

Setidaknya ada tiga skema investasi yang tengah disiapkan oleh pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin mengatakan IKN akan menjadi kota yang berbeda sehingga harus dipersiapkan secara matang. Apalagi euforia pembangunan IKN Indonesia bukan hanya terjadi di dalam negeri, namun juga di negara-negara tetangga Indonesia.

“Banyak negara yang tertarik dengan rencana pembangunan IKN misalnya saja negara tetangga kita Singapura dan Malaysia juga ingin dilibatkan,” ungkap Rusmin.

Menurut dia, banyak investor yang ingin masuk pada pembangunan IKN, apalagi selama 20 tahun terakhir belum ada negara manapun yang meluncurkan pembangunan IKN baru karena dianggap berisiko tinggi. Rusmin sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang justru berani dan mencanangkan proyek tersebut.

Rusmin mengungkapkan, cukup banyak investor baik dari dalam dan luar negeri tertarik untuk berinvestasi di IKN seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, negara-negara di Timur Tengah, dan juga negara di Eropa. (Teti Purwanti)

 

Sumber:

Majalah REI