Sebagai asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) diminta untuk lebih berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Harapan tersebut mengemuka pada pertemuan DPP REI dengan sejumlah senior properti yang tergabung dalam Jakarta Property Club di Raffles Hotel Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Beberapa isu yang menjadi sorotan para senior REI utamanya menyangkut sektor properti komersial.

“Khusus untuk program nonsubsidi, perlu ada tim kecil yang bertugas menyiapkan berbagai konsep yang dapat diusulkan oleh REI kepada Pemerintah sehingga industri properti bisa berjalan lancar,” ungkap MS. Hidayat, Ketua Kehormatan REI yang kini ditunjuk sebagai Ketua Badan Penasehat DPP REI.

Sedangkan Anggota Badan Penasehat DPP REI, Siswono Yudhohusodo mengatakan bahwa persoalan pajak hingga saat ini masih menjadi momok yang menghantui calon konsumen properti komersial. Soalnya berbagai aturan pajak justru menghambat minat masyarakat untuk membeli properti.

“Sekarang beli rumah harus bayar pajak dulu, dan bisa mengajukan restitusi. Mestinya cukup berlakukan saja PPh 2% dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sehingga calon pembeli merasa lebih nyaman bertransaksi, dan tidak perlu telisik pajak-pajak lainnya,” ungkap dia.

Siswono menyatakan, dengan transaksi realestat yang mudah maka industri ini dapat bangkit lebih cepat yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian nasional. Menurut dia, peluang warga negara asing untuk membeli unit properti di Indonesia juga sangat terbuka lebar sehingga perlu terus didorong.

MS Hidayat berpesan, organisasi REI harus memainkan peranan strategis sebagai mitra pemerintah baik di level daerah maupun di tingkat nasional.

“REI harus memiliki daya tawar yang tinggi, dipandang dan disegani pemerintah sebagai mitra strategisnya. Diharapkan dengan kemitraan itu kebijakan yang diterbitkan pun bisa lebih optimal,” tegas Hidayat.

Libatkan Swasta

Pada kesempatan itu, MS Hidayat menyindir banyaknya BUMN infrastruktur yang kini juga ikut-ikutan bermain di sektor properti. Padahal seharusnya BUMN infrastruktur fokus saja kepada upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

“Saya melihat ini unfair competition. Persoalan ini pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat diskusi bersama Kadin Indonesia, dan ditindaklanjuti pertemuan dengan Menteri BUMN (kala itu Rini Soemarno),” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2004 – 2009 dan periode 2009-2010 itu.

Selain keunggulan aksesibilitas informasi lokasi proyek tol, BUMN Infrastruktur juga memperoleh kemudahan akses permodalan. “PerusahaanBUMN mendapat prioritoas sumber pembiayaan proyek dengan tingkat bunga yang sangat murah. Hal itu tentu membuat kita sulit bersaing dengan mereka,” ujarnya.

Senior REI lainnya yang juga tergabung dalam Jakarta Property Club mengungkapkan pemerintah telah menunjuk BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Keterlibatan BUMN dalam menggarap proyek infrastruktur seperti proyek tol atau moda transportasi massal tentu berimplikasi pada pertumbuhan kawasan yang dilewati proyek tersebut.

Karena memiliki akses langsung terhadap cetak biru proyek tol, tentunya perusahaan pelat merah dapat lebih cepat membuat strategi bisnis termasuk membeli lahan di sekitar proyek infrastruktur tadi. Biaya pembebasan lahan yang dilakukan BUMN infrastruktur tadi atau anak usahanya tentu akan jauh lebih kompetitif dibandingkan pembebasan lahan oleh pengembang yang datang belakangan. (Oki Baren)