TOPIK KHUSUS

Selain Kolaborasi, Penerapan Bangunan Hijau Butuh Insentif

Administrator | Rabu, 24 November 2021 - 15:52:17 WIB | dibaca: 47 pembaca

Foto: Istimewa

Penerapan konsep green building atau bangunan hijau tidak hanya memerlukan kolaborasi semua stakeholder, namun butuh insentif untuk memacu minat pengembang. Realestat indonesia (REI) sudah berkomitmen mendukung dan mendorong konsep green building.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti Ignesjz Kemalawarta mengatakan yang dilakukan REI selama ini adalah berkolaborasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan green building.

Sebagai pelaku pembangunan asosiasi berkolaborasi antara lain dengan Green Building Council Indonesia (GBCI), International Finance Corporation (IFC), Bank Indonesia (BI) dan juga Kementerian PUPR. Dengan BI, kolaborasi dilakukan terkait kebijakan keringanan uang muka untuk konsumen yang membeli properti dengan konsep hijau.

“Lewat kolaborasi, ke depan kami akan lebih mendorong peran serta anggota REI untuk menerapkan green building dalam pembangunan propertinya masing-masing,” ujar Ignesjz.

Dia mengakui penerapan konsep green building selama ini memang masih didasarkan pada kesadaran dari pengembang. Sedangkan di negara tetangga seperti Singapura penerapan green building sudah menjadi suatu keharusan.

Menurut Ignesjz, agar konsep green building ini sukses diperlukan tiga aspek yakni kesadaran dari pengembang (voluntary), ada kewajiban (diatur dalam suatu peraturan), dan adanya insentif dari pemangku kebijakan terutama pemerintah kepada pihak-pihak yang telah menerapkan konsep green building tersebut.

DPP REI bersama dengan tim dari GBCI saat ini tengah merancang suatu instrumen insentif untuk diajukan kepada pemerintah. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pembayaran pajak bagi pemilik properti hijau di kota besar atau insentif dana untuk properti yang berada di daerah sub-urban.

Diakuinya, selama ini properti ramah lingkungan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal itu terutama karena minimnya insentif dari pemerintah. Padahal, investasi yang harus dikeluarkan pengembang untuk membangunu bangunan hijau jauh lebih mahal.

“Di Singapura atau Hongkong, pengembang bisa mendapat insentif berupa tambahan lahan dari pemerintah. Tapi mungkin insentif keringanan pajak misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat menarik,” kata Ignesjz.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP REI Koordinator bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan, dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie. Menurut dia, secara umum industri properti sudah mengarah ke pengembangan properti hijau yang ramah lingkungan.

“Tapi dalam membangun properti ramah lingkungan pengembang butuh effort lebih, sehingga pemerintah sangat perlu memberikan insentif,” jelas alumni Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen PUPR) nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau. Selain itu, di DKI sudah ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau.

“Kita berharap kepada Pemda atau Kementerian PUPR) terkait perijinan untuk bangunan hijau itu, sebaiknya ada insentif,” ujar dia.

Emisi Karbon
Merujuk Wikipedia, bangunan hijau mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya mulai dari pemilihan tempat, desain, konstruksi, operasional, pemeliharaan, hingga penggunaan energi.

Data Jones Lang LaSalle (JLL) mengungkapkan sekitar 90% perusahaan di Asia Pasifik setuju bahwa mengatasi emisi dari sektor properti sangat penting dalam upaya mencapai target emisi karbon nol persen. Ini sekaligus menandai era baru untuk portofolio sewa dan investasi di industri properti regional.

Menurut JLL, mayoritas perusahaan penyewa gedung berkonsep ramah lingkungan membayar biaya sewa sebesar 7%-10%, yang dapat menjadi tolok ukur bagi bisnis penyewaan di masa depan.

Bagi perusahaan yang beroperasi di Asia Pasifik, pengurangan penggunaan aktivitas karbon memiliki kaitan erat dengan properti. Para pengguna mengharapkan solusi properti yang dapat mendukung agenda keberlanjutan mereka.

“Ini akan mendorong investor untuk memprioritaskan investasi hijau, mengarahkan transformasi industri real estat menuju bangunan ramah lingkungan,” kata Anthony Couse, Chief Executive Officer, APAC, JLL melalui siaran persnya.

Di samping perlu komitmen yang lebih kuat untuk mempercepat pencapaian target emisi karbon nol persen, perusahaan-perusahaan juga melihat adanya sejumlah hambatan dalam mengejar target berkelanjutan di sektor properti.

Sekitar 70% pengguna properti melaporkan kurangnya insentif pemerintah dalam mendukung pemilik properti. Selain itu, tiga dari empat perusahaan yang disurvei melihat infrastruktur teknologi yang kurang memadai sebagai sebuah rintangan dalam mencapai target tersebut.

Roddy Allan, Chief Research Officer, JLL Asia Pacific mengatakan di kawasan Asia Pasifik, masyarakat cenderung beralih ke bangunan ramah lingkungan dalam upaya mengatasi risiko iklim dan perusahaan-perusahaan bersedia membayar harga premium untuk memenuhi permintaan baru.

“Kalangan dunia usaha mulai memperlihatkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan,” pungkasnya. (Rinaldi/Teti)
 
Sumber: