Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara daring dengan 38 bank sebagai bank penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2022, Kamis (6/1/2022).

Langkah tersebut menjadi bukti kesiapan BP Tapera untuk menyalurkan FLPP mulai awal tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan pemerintah menargetkan 200.000 unit rumah subsidi bisa mendapatkan KPR FLPP di tahun 2022 dengan nilai Rp23 triliun yang terdiri dari Rp19,1 triliun dana DIPA (alokasi APBN 2022) dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok.

“Kami harapkan penyerapan dan jangkauan bagi calon debitur dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan perumahan bagi MBR,” ujar Adi Setianto dalam keterangan persnya.

Menurutnya, perjanjian kerja sama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi antara BP Tapera dengan Bank Penyalur dalam operasional penyaluran dana FLPP. Kerja sama ini meliputi penyaluran dan pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberi manfaat bagi MBR hingga pelaporan penyalurannya.

Landasan peraturan yang mendukung penyaluran FLPP sudah tersedia dan resmi diundangkan pada 31 Desember 2021, yakni melalui Peraturan Menteri PUPR No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan BP Tapera No. 9 tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui FLPP.

Ke-38 bank yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan BP Tapera terdiri dari 7 Bank Nasional antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah, serta 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diantaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur.

Lalu, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD SUmut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.

BP Tapera sebagai OIP, kata Adi Setianto, wajib menerapkan manajemen risiko agar potensi risiko dalam pengelolaan dana FLPP dapat diminimalkan. BP Tapera diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah dan Perjanjian Investasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi pemerintah beserta perubahannya.

“Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP Tahun 2022 ini, kami menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP dengan kewajiban untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi secara periodik,” imbuh Adi Setianto.

Dia juga mengingatkan kepada Bank Penyalur FLPP untuk memerhatikan dan memastikan kualitas bangunan rumah FLPP guna memenuhi ketentuan teknis dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Integrasi Skema

Tampak hadir menyaksikan PKS secara virtual tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, serta Syafriadi selaku Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan.

“Kami mengarahkan pengelolaan dana FLPP ini dapat bersinergi dengan program utama Tapera sehingga lebih efektif dan berdampak bagi perekonomian. Ke depan, seluruh skema eksisting pemenuhan backlog hunian yang terjangkau akan diintegrasikan ke BP Tapera,” tegas Syafriadi.

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan bahwa pemerintah selalu mengingatkan seluruh stakeholder perumahan, khususnya pengembang dan perbankan untuk tidak hanya sekedar menyalurkan FLPP saja, melainkan juga memastikan rumah yang dibangun tetap terjaga kualitasnya selama tenor pinjaman.

Hal senada diungkap Iwan Suprijanto. Dia meminta agar di bawah BP Tapera, penyaluran FLPP dapat berkinerja lebih baik, dan membuka peluang akses perluasan bagi MBR nonfixed income (sektor informal).

Iwan menerangkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 menargetkan peningkatan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5% menjadi 70%.

Selain itu, target intervensi langsung pemerintah sebanyak 5 juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni. Salah satunya dari subsidi perumahan melalui FLPP/SSB-SBUM sebesar 900.000 unit, dan BP Tapera sebesar 500.000 unit.

“Kami harap melalui penyaluran subsidi perumahan ini capaian Program Sejuta Rumah bisa lebih ditingkatkan pada 2022,” ucapnya. 

Sebelumnya, pada Rabu (22/12), BP Tapera secara resmi sudah ditunjuk menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) FLPP melalui penandatanganan Perjanjian Investasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

PPDPP Kementerian PUPR juga telah menyerahkan dana FLPP kepada BP Tapera sebesar Rp60,67 triliun, yang terdiri dari Rp59,13 triliun dana guliran dan Rp1,54 triliun dana PNBP. (Rinaldi)

 

Sumber:

Majalah REI