AKTUAL

Relaksasi Pajak Diyakini Pacu Penjualan Apartemen Mewah

Administrator | Rabu, 13 November 2019 - 14:54:52 WIB | dibaca: 381 pembaca

Foto: Istimewa

Relaksasi aturan pajak barang mewah akan membuat permintaan apartemen kelas atas meningkat. Kementerian keuangan baru saja mengeluarkan kebijakan yang dianggap akan berpengaruh besar kepada sektor properti.

Senior Associate Director Colliers International Ferry Salanto memprediksi kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap persyaratan dan tingkat pajak barang mewah dan barang super mewah, termasuk untuk apartemen mewah.

Namun, ujar dia, aturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 dinilai signifikansinya hanya kepada apartemen yang dijual dalam rentang tingkat harga antara Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar.

Ferry mengungkapkan, regulasi itu hanya akan berpengaruh kepada jenis apartemen kelas atas dan mewah yang hanya mencakup 11% dari keseluruhan apartemen. Adapun persentase lainnya adalah 67% apartemen kelas menengah dan 22% apartemen kelas bawah.

Selain itu, Ferry juga berpendapat tidak seluruh dari unit apartemen kelas atas dan mewah yang terdampak dari relaksasi pajak itu, tetapi hanya sekitar 56% dari keseluruhan apartemen kelas atas dan mewah.

“Apakah ini akan mendorong pengembang untuk lebih banyak membangun apartemen kelas atas dan mewah? Bisa juga, tetapi masalahnya ini adalah proyek yang sangat mahal,” ungkap dia di Jakarta, baru-baru ini.

Ferry juga mengingatkan proses penjualan unit apartemen kelas atas dan mewah bukan termasuk yang tipe penjualannya bisa dilakukan dengan cepat atau laku keras segera, sehingga ke depannya juga agak sulit untuk berpengaruh secara luas kepada keseluruhan sektor properti.

Namun, ia menyatakan apresiasinya kepada pemerintah yang dengan mengeluarkan relaksasi kebijakan pajak dinilai akan memberikan sentimen positif. “Di sini terlihat bahwa memang ada keinginan pemerintah agar sektor properti bisa lebih maju lagi ke depannya,” ucapnya.

Dengan beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, Ferry memperkirakan kalau kondisi properti baru akan benar-benar membaik pada 2020. Menurut dia, selain keputusan terkait Pilpres, pasar juga menunggu kebijakan di bidang ekonomi. Selain itu, tekanan global berupa perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dianggap tidak memengaruhi langsung ke sektor properti, tetapi ekonomi.

Hal senada diungkapkan Direktur Sinarmas Land, Iqnesjz Kemalawarta yang memprediksi adanya perubahan peraturan terkait batasan hunian mewah yang terkena PPnBM akan mendorong kembali penyerapan pasar di segmen rumah atau apartemen dengan harga di bawah Rp 30 miliar. “Saya kira segmen rumah di atas Rp10 miliar akan kembali bergerak, bahkan mungkin akan mendorong segmen-segmen yang selama ini belum banyak digarap,” kata Iqnesjz, baru-baru ini.

Menurut Iqnesjz, beban pajak sebesar 20% selama ini dinilai konsumen cukup memberatkan, sehingga menurunkan minat pembelian. Padahal sebenarnya pasar yang dapat menyerap penjualan properti kelas atas tersebut cukup banyak. Dia mengklaim pasar di segmen atas dapat menyerap pasokan hunian di kota-kota satelit seperti Serpong, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

“Pasarnya seharusnya besar, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota peyangga pasarnya ada. Kemungkinan dampak dari perubahan peraturan tersebut baru dapat dirasakan nanti setelah tiga hingga enam bulan pasca berlakunya beleid tersebut,” ungkap Iqnesjz.

Gairah Pembangunan
PMK Nomor 86/PMK.010/2019 merupakan revisi dari PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Di aturan baru ini disebutkan bahwa kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar ke atas saja yang akan dikenakan PPnBM sebesar 20%.

Berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana hunian mewah dan sejenisnya yang terkena PPnBM yakni rumah dengan harga jual mulai Rp 20 miliar ke atas untuk jenis non strata-title dan mulai Rp 10 miliar ke atas untuk jenis strata-title.

Relaksasi aturan PPnBM ini juga disambut baik Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

Sekjen DPP REI, Paulus Totok Lusida mengatakan penurunan besaran harga jual hunian yang terkena PPnBM memang menjadi salah satu isu yang diperjuangkan REI guna mengairahkan kembali pasar properti terlebih di segmen atas. Selama ini, banyak konsumen tidak mau membeli rumah mewah karena pajak yang memberatkan, sehingga pengembang pun terpaksa mengerem pembangunan atau pasokan di segmen tersebut. “Relaksasi pajak untuk properti mewah itu akan memacu gairah pembangunan dan penjualan di segmen high end yang selama ini paling lesu dibandingkan subsektor properti lainnya,” ungkap Totok.

Menurut dia, REI sejak tahun lalu beberapa kali cukup intens membahas masalah aturan perpajakan di sektor properti ini dengan Ditjen Pajak terutama untuk memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan permintaan properti yang melemah dalam beberapa tahun terakhir. Selama ini akibat terhentinya pasokan, ujar Totok, turut berpengaruh terhadap pemasukan negara dari pajak dari segmen hunian mewah.

“Beleid baru ini kami yakin dapat menjadi faktor psikologis untuk mendorong kembali penjualan di subsektor ini, sekaligus memacu pemasukan pajak buat negara dari pajak hunian mewah,” harap Totok. (Teti Purwanti)