Jelang berakhirnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, apresiasi datang dari pengembang yang tergabung dalam DPD Realestat Indonesia Sulawesi Tenggara (REI Sultra). Dalam lima tahun terakhir diakui sektor properti terutama di segmen menengah ke bawah hampir relatif lebih mudah dan tanpa kendala yang berarti.

Selama hampir lima tahun terakhir banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah untuk sektor properti. Penyederhanaan perizinan sangat membantu seperti OSS, meski awalnya agak sulit ternyata berjalan baik dan semakin mempermudah.

“Sekarang sudah banyak perizinan yang cukup merepotkan sudah tidak ada lagi,” kata Ketua DPD REI Sultra, Iwan Setyawan kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Meski perizinan sudah lebih baik, namun diakui sejak Juli 2019 muncul masalah kuota FLPP yang menipis sehingga pembangunan rumah MBR di daerah itu mulai melambat. Hingga Juli 2019, anggota REI Sultra sudah terbangun 2.625 unit rumah, masih jauh dari target tahun ini sebanyak 3.500 unit. Target tersebut naik relatif besar dibandingkan pada 2018 dengan pencapaian 2.850 unit.

Selain masalah kuota FLPP, pada tahun ini juga masalah terjadi dengan lebih rumitnya melakukan akad dengan Bank BTN. Pasalnya, tahun ini BTN melakukan sistem online yang langsung dilakukan kantor wilayah BTN di Makassar.

Menurut Iwan, hal ini mempersulit karena cabang tidak bisa melakukan survei. Sementara kanwil melakukan survei hanya via telepon dan kadang tidak berjalan sesuai rencana, seperti tidak diangkat dan akhirnya malah menggagalkan akad kredit. Dia mengusulkan lebih baik online dilakukan sekalian di website BTN, atau kembali ke skema awal dengan mengandalkan cabang dan pertemuan langsung.

Komersial Menggeliat

Di sisi lain, masalah habisnya kuota FLPP membuat pasar rumah komersial mulai menggeliat. Misalnya, rumah seharga Rp 250 juta hingga Rp 500 juta mulai memiliki peminat, padahal beberapa tahun terakhir pasar rumah komersial mati suri.

Iwan optimistis sektor properti komersial akan semakin baik tahun depan. Apalagi kalau pemerintah bisa tidak memberikan kebijakan yang terlihat setengah-setengah seperti rencana pencabutan subsidi selisih bunga (SSB) pada tahun depan.

“Saya selalu berusaha mengedukasi calon pembeli, dari beragam subsidi pemerintah ujungujungnya ya dicabut. Jadi daripada menunggu subsidi namun tidak pasti, lebih baik dari sekarang beli saja komersial dengan harga yang masih cukup terjangkau,” kata Iwan.

Sayangnya, meski ada angin segar dari sektor komersial, Iwan tetap pesimis target tahun ini bisa tercapai. Dia menjelaskan tahun ini banyak masyarakat masih menunggu agar ada tambahan kuota untuk MBR. Namun berdasarkan info Kementerian Keuangan penambahan kuota FLPP harus menunggu keputusan DPR, sementara anggota DPR baru akan dilantik pada Oktober mendatang.

Oleh karena itulah, saat ini Iwan lebih berharap pada perbankan. Menurut dia, saat ini perbankan juga sudah melihat animo masyarakat dan ujung-ujungnya berinovasi, dengan memberikan bunga rendah meski bukan dengan subsidi pemerintah.

“Semoga tahun depan pemerintahan baru bisa lebih konsisten, tidak setengah-setengah. Pemerintah menaikkan target tahun ini tapi tidak menaikkan anggaran. Kalau memang setengah-setengah lebih baik hapuskan saja subsidi,” tegas Iwan.

Rumah-rumah khususnya subsidi yang dibangun anggota REI Sultra tahun ini berlokasi di sejumlah daerah antara lain Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kota Baubau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Kolaka Utara. 

Sementara 80% pembeli rumah di Sultra didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dan sisanya karyawan swasta serta wiraswasta. (Teti Purwanti)