AKTUAL

Dari Investor Daily Summit 2021

REI Sampaikan Empat Usulan Percepatan UU Cipta Kerja

Administrator | Selasa, 23 November 2021 - 15:30:14 WIB | dibaca: 36 pembaca

Foto: Istimewa

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) sudah ditunggu-tunggu pelaku usaha dapat memberikan kemudahan berusaha. Namun, siapa sangka pandemi datang dan sampai sekarang aturan ini belum bisa diimplementasikan. Bahkan, banyak peraturan turunannya masih tertunda.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyoroti masalah ini dan memberikan beberapa usulan yang diharapkan bisa mempercepat implementasi UUCK. 

Dalam diskusi pada acara Investor Daily Summit 2021 yang berlangsung Rabu (14/7/2021) dia lebih dahulu menyampaikan apresiasi atas berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang telah membantu kemudahan berusaha, terutama di sektor properti.

Hanya saja, Totok mewakili REI mengungkapkan harapan agar pemerintah dan law-maker bisa lebih dinamis dan fleksibel dalam mengubah ketentuan-ketentuan dalam UUCK serta peraturan pelaksananya agar sesuai dengan tujuan utama UUCK, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mempermudah investasi.

"Kami berharap pemerintah bisa menerapkan lebih luas seluruh pengajuan perizinan/persetujuan/permohonan di tiap K/L/D melalui sistem online agar menghapus pungutan liar dan abuse of power oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," usul Totok.

Tak hanya itu, di tengah pandemi ini dia juga mengusulkan agar pemerintah tetap menjalankan dialog interaktif dengan tiap pelaku usaha melalui asosiasi sektor terkait sehingga dapat memahami secara lengkap mengenai proses bisnis dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.

"Kami berharap pemerintah bisa pula memberikan perlindungan melalui pemberian insentif dan relaksasi terhadap pelaku usaha agar investasi asing maupun dalam negeri dapat meningkat secara eksponensial," ujar pengusaha properti asal Surabaya, Jawa Timur itu.

Terakhir, Totok di dalam paparannya yang berjudul “Mengakselerasi Momentum Pertumbuhan Properti” juga menyinggung perlunya mendorong investasi melalui kepemilikan properti asing di Indonesia.

"Masalah pertanahan untuk properti sangat membantu, khususnya keseluruhan aturan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempermudah investasi untuk end user, investor dari rumah sederhana dan kepemilikan asing," kata Totok.

Investasi Properti
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil yang juga pemapar utama dalam acara itu memastikan bahwa kelima peraturan pelaksana yang sudah diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai turunan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan membawa manfaat terutama dalam mendorong investasi di sektor properti.

"Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya, pemerintah dapat mengatasi iklim investasi di bidang properti beserta hambatan-hambatan yang ada selama ini," ungkapnya dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring oleh Berita Satu TV.

Kelima aturan turunan UUCK yang dimaksud adalah PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang; Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Menurut Sofyan Djalil, PP Nomor 18 Tahun 2021 misalnya akan membenahi masalah Satuan Rumah Susun (Sarusun) yang selama ini menjadi kendala di sektor properti.

"Masalah sudah kita selesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang seharusnya sarusun boleh dimiliki oleh investor asing. Demikian juga untuk perpanjangan bisa dilakukan sekaligus sehingga ada kepastian, kemudian perpanjangan bisa diberikan setelah SLF (Sertifikat Layak Fungsi)," terangnya.

Sementara PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang memiliki masalah dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, UUCK akan memberikan kewenangan pengesahan kepada Menteri.

Sedangkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah yang merupakan fitur baru dalam penataan pertanahan di Indonesia akan membantu negara untuk menjamin ketersediaan tanah dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan.

"Pada saat yang sama nanti Bank Tanah akan mampu menyelesaikan banyak masalah, misalnya sengketa yang tidak berakhir, Bank Tanah bisa sebagai instansi publik untuk menyelesaikan sengketa," pungkas Menteri Sofyan. (Teti Purwanti)
 
Sumber: