ISU PASAR

REI: Pasar Properti Masih Bertumbuh di 2020

Administrator | Kamis, 10 September 2020 - 10:23:13 WIB | dibaca: 73 pembaca

Foto: Istimewa

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimis kinerja sektor properti bisa tumbuh hingga 8% di 2020. Hal ini didukung oleh membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik hingga upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendorong kredit perbankan.

“Harus optimistis untuk 2020. Kami proyeksinya masih tumbuh 7% hingga 8% di tahun ini. Tapi memang harus dikeroyok ramai-ramai oleh semua stakeholder, sehingga pasar properti bisa bangkit lebih cepat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP REI Amran Nukman dalam acara Property Outlook 2020 di Sopo Del Tower, Jakarta, baru-baru ini.

Meski sektor ini mengalami pertumbuhan yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir, namun Amran mengajak semua stakeholder properti agar tetap optimis. Dalam enam tahun terakhir, kata dia,kinerja sektor properti selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun terakhir yang mengalami pertumbuhan terbaik di atas pertumbuhan ekonomi terjadi pada 2013.

“Di 2019 kan properti tumbuh di bawah 5%, padahal pertumbuhan ekonomi nasional kan sekitar 5,02%. Jadi properti masih di bawah itu,” ungkap pria yang pernah menjabat Ketua DPD REI DKI Jakarta dua periode itu.

Menurut Amran, daya beli menjadi kendala terbesar geliat sektor properti, selain kondisi politik. Kenaikan harga-harga barang kebutuhan tidak seimbang dengan kenaikan upah pekerja. Alhasil, daya beli masyarakat terhadap properti merosot drastis.

“Berdasarkan diskusi internal kami di REI, itu uang penghasilan bulanan pekerja setiap bulan habis untuk biaya tempat tinggal, transportasi, konsumsi sehari-hari, dan biaya pendidikan anak-anak. Jadi memang alokasi untuk membeli rumah sangat terbatas sekali,” papar Amran.

Padahal, tujuh tahun sebelumnya penghasilan para pekerja bisa disisihkan untuk mencicil kepemilikan properti. Dulu, sebut Amran, beban harga dan konsumsi bulanan hanya menghabiskan dua pertiga penghasilan pekerja. Sehingga sepertiga sisanya bisa dimanfaatkan untuk mencicil rumah.

“Kalau sekarang mereka ada cicilan motor, mencicil mobil atau handphone dan lain-lain, maka habis (penghasilan) bulanan,” ujar dia.

Optimisme pertumbuhan sektor properti di tahun ini salah satunya dilihat dari kenaikan signifikan penghasilan pekerja di beberapa daerah. Karawang dan Bekasi misalnya, Upah Minimum Regional (UMR) dua wilayah ini naik sebanyak delapan persen pada 2020. Meski kenaikan itu tidak dirasakan pekerja di banyak daerah lain.

Asosiasi dan para pengembang juga masih melihat besarnya permintaan terhadap hunian. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada 13 juta kebutuhan rumah di seluruh penjuru Tanah Air. Artinya di seluruh Indonesia ada pasarnya, bukan hanya di Bodetabek.

“Tinggal bagaimana pengembang mampu melihat ceruk pasar dan mensiasati pasar misalnya dengan menurunkan harga jual. Di sisi lain pengembang membutuhkan regulasi yang mendukung dari pemerintah,” kata Amran.

Minat Masyarakat
Merujuk data Rumah123.com yang menunjukan tren peningkatan pencarian properti sepanjang 2019 terutama untuk pasar sekunder sebenarnya menunjukkan kalau minat masyarakat untuk membeli maupun berinvestasi properti masih tetap tinggi. Dibandingkan 2018, pertumbuhan pencarian properti di Rumah123.com mencapai 27% pada 2019.

Bahkan aktivitas konsumen dengan menghabiskan waktu mencari properti terpantau masih cukup lama.

“Artinya minat masyarakat terhadap properti masih cukup baik, dan itu membawa harapan kalau tahun ini pasar properti akan lebih baik,” kata Country General Manager Rumah123.com, Maria Herawati Manik dalam diskusi yang sama.

Data menyebutkan sepanjang 2019 pencarian rumah dengan harga di kisaran Rp500 juta hingga Rp5 miliar naik 34% dibandingkan 2018. Sayangnya tidak begitu dengan pencarian apartemen dan tanah. Dimana pencarian apartemen dengan kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar terlihat turun hingga 10%, sedangkan tanah dengan harga Rp7 juta per meter turun hingga 2% dibandingkan 2018.

Di sisi lain, pasokan listing properti yang masuk ke portal Rumah123.com juga mengalami kenaikan rata-rata 4% setiap bulannya. Adapun rumah yang paling diburu terletak di Jakarta, Tangerang, dan Banten. Secara spesifik wilayah Jakarta, Cibubur, Kemang, dan Bintaro menjadi lokasi yang paling diminati oleh pencari properti.

“Sedangkan pencari properti yang paling banyak didominasi kalangan milenial,”ungkap Maria.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Widi Agustin mengungkapkan ke depan dengan banyaknya relaksasi yang digulirkan oleh BI, maka pasar properti diperkirakan bisa lebih baik. Kebijakan yang sudah dikeluarkan antara lain dengan merelaksasi aturan rasio loan to value (LTV), menurunkan suku bunga acuan sampai 100bps, dan GWM Rupiah bank umum dan konvensional dan syariah sebanyak 50bps.

“Mudah-mudahan bisa segera terwujud di kredit perbankan. Karena artinya amunisi bank sudah banyak. Tinggal bagaimana industri merespons, tergantung kondisi perkembangan supply and demand properti sendiri sebetulnya masih meningkat,” ungkap dia.

Terbaru, BI akan menerapkan pelonggaran LTV terhadap propertiproperti berwawasan lingkungan. Upaya yang sudah diberlakukan sejak akhir 2019 ini merupakan langkah supaya pengembang di Indonesia turut berperan serta terhadap penghijauan bumi yang juga diterapkan di berbagai negara dengan mengurangi emisi.

Untuk pengembangan bangunan berwawasan lingkungan atau bangunan hijau, BI akan memberikan kelonggaran LTV dengan tambahan keringanan rasio sebesar 5%. LTV ini bisa dipakai untuk pembelian properti di kawasan yang sudah tersertifikasi sebagai bangunan hijau.

“Ketentuannya kalau satu kawasan sudah tersertifikasi, maka setiap unit sudah dianggap sebagai bangunan hijau. Akan tetapi, kalau kawasannya belum tersertifikasi, maka unit properti itu akan dinilai lagi,” papar Widi.

Penilaian yang akan dilakukan terhadap bangunan pertama akan dilihat dari luasnya. Apabila kurang dari 2.500 meter persegi, maka akan diserahkan kepada bank untuk menilai. Selain itu, bank juga akan menggunakan alat yang digunakan oleh lembaga sertifikasi yang diakui.

“Kalau luasnya lebih besar, maka penentuannya diminta dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi yang diakui,” jelas dia.

Kemudian untuk bangunan yang baru dibangun dan mau diajukan supaya dapat LTV, maka perlu dinilai lagi. Proses pengajuannya harus dilakukan oleh pengembang. Widi menambahkan bahwa BI akan mengikuti seluruh standar dan ketentuan yang berlaku termasuk peraturan Kementerian PUPR.

Misalnya di dalam Permen PUPR ada sistem rating greenship yang mengacu pada tepat guna lahan, konservasi air, dan efisiensi energi bangunan. (Teti Purwanti)