INFO DPD REI

REI Malut Masih Targetkan 500 Rumah Subsidi di 2022

Administrator | Rabu, 21 September 2022 - 13:57:53 WIB | dibaca: 31 pembaca

Ketua DPD REI Malut, Halim Amrudani (Foto: Oki Baren)

Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Maluku Utara (Malut) pada tahun lalu hanya bisa merealisasikan 40% dari target 500 unit. Hal itu akibat kendala ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum normal termasuk kondisi cashflow pengembang yang ikut terdampak pandemi Covid-19.

Ketua DPD REI Malut, Halim Amrudani menyebutkan sejak tahun lalu hanya ada dua daerah yang sudah memulai aktivitas pembangunan dan memasarkan hunian yakni di Ternate dan Halmahera. Sementara di daerah-daerah lain aktivitas belum normal, meski dalam tiga bulan pertama tahun ini sudah terlihat ada geliat sektor properti dibandingkan tahun lalu.

“Namun kami belum bisa memasang target pembangunan yang tinggi di tahun ini, sehingga REI Malut masih memasang target yang sama seperti tahun lalu sebanyak 500 unit rumah subsidi,” ungkap Halim, demikian dia akrab disapa kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Halim menyebutkan, selain di Ternate, di daerah Halmahera permintaan rumahnya juga mulai tumbuh karena di daerah itu banyak sekali pekerja di sektor pertambangan. Oleh karena itu, pengembang REI Malut pun mulai fokus menargetkan pekerja tambang dalam pemasaran rumah. Apalagi mayoritas para pekerja tersebut tidak masalah jika harus membeli rumah dengan KPR komersial.

“Pekerja tambang ini tidak masalah kalau tidak dapat KPR bersubsidi, karena mereka juga sadar proses administrasi subsidi lebih ketat,” kata Halim.

Selain masalah administrasi yang lebih longgar dibandingkan KPR subsidi, saat ini KPR komersial juga sudah menerapkan suku bunga kredit yang kompetitif. Sehingga lazimnya perbankan akan langsung menawarkan KPR komersial begitu KPR subsidi yang diajukan gagal atau ditolak.

Lebih jauh Halim menjelaskan bahwa saat ini penghasilan masyarakat di Malut juga sudah lebih tinggi dari aturan batasan penghasilan untuk mendapatkan KPR subsidi, sehingga kerap pengajuan dari calon konsumen tidak disetujui.

“Oleh karena itu, kami berharap hal ini bisa direlaksasi dan pemerintah bisa mengatur beberapa hal soal rumah subsidi ini secara zonasi. Jadi jangan semua diterapkan sama-rata,” tegas Halim.

Kendala Perizinan
Selain masalah batasan penghasilan masyarakat, tahun ini menurut Halim masalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga cukup mengkhawatirkan pengembang.

“Beberapa pemerintah daerah sudah ada yang menyesuaikan dengan surat edaran bersama menteri, tetapi sebagian besar belum dengan beragam alasan. Kami berharap kendala PBG ini segera tuntas,” ujarnya.

Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun puncak bagi pengembang anggota REI Malut, dimana mampu merealisasikan pembangunan rumah subsidi hingga 1.200 unit. Tetapi capaian tersebut sulit diraih sejak Covid-19 melanda.

Selain kendala daya beli masyarakat, pengembang juga kesulitan dalam masalah pembangunan alias konstruksi. Pasalnya pegawai atau pekerja bangunan yang sudah pulang ke daerah asalnya tidak bisa kembali lagi ke lokasi proyek pembangunan.

Untungnya, begitu pembatasan aktivitas masyarakat dilonggarkan masalah ini berangsur membaik. Apalagi, menurut Halim, masyarakat di daerah tersebut sudah mulai beradaptasi dengan protokol kesehatan di era new normal.

Sementara masalah klasik terkait perizinan di tingkat daerah, hingga aturan yang diterbitkan pemerintah pusat sudah cukup membaik meski belum bisa dibilang lancar.

“Kami berharap ekonomi membaik dan pandemi cepat berlalu, sehingga ekonomi masyarakat pulih dan minat untuk memiliki rumah kembali tinggi seperti dulu,” pungkas Halim. (Teti Purwanti)


Sumber: