Sepanjang 2021, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil merealisasikan 412 unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama beberapa tahun terakhir, rumah subsidi menjadi penopang terbesar bisnis properti di daerah tersebut.

Ketua DPD REI Kaltara, Abdul Khair menyebutkan pada tahun ini pihaknya menargetkan realisasi 800 unit rumah. Target tersebut cukup konservatif karena kondisi pasar dan regulasi yang belum terlalu baik, ditambah adanya ancaman varian baru Covid-19 yang dikhawatirkan menganggu aktivitas perekonomian lagi.

“Kami targetkan 800 unit rumah saja di 2022, karena kami khawatir juga pasang target banyak sekarang, apalagi aturan masih berubah-ubah termasuk daerah,” ungkap Abdul Khair kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Menurutnya, kekhawatiran soal aturan dari pemerintah pusat menjadi hal yang utama. Abdul menyebut kalau aturan dari pemerintah pusat sering kali sulit disinkronkan oleh pemerintah daerah.

“Sinkronisasi pusat dan daerah sering tidak seperti harapan, karena meski dari pusat bagus dan niat baik, sampai di daerah berubah drastis. Bahkan malah menyulitkan,” ungkap dia.

Tahun lalu, jelas Abdul, masalah SiPetruk menjadi kekhawatiran utama pengembang di Kaltara, karena aturan ini disyaratkan oleh pusat. Meski ditunda, pengembang di Kaltara menilai aplikasi tersebut masih sebagai beban, sehingga sebaiknya langsung saja dihapuskan. Abdul sendiri mengaku sudah hampir lupa apa saja yang harus disiapkan di aplikasi SiPetruk karena syaratnya terlalu banyak.

Di tengah kekhawatiran itu, capaian di 2021 hanya 412 unit atau turun dibanding capaian pada 2020 sebanyak 550 unit.

Masalah lain yang dikhawatirkan adalah perbankan, selain masalah kuota, masalah di perbankan adalah peraturan yang kaku dan seolah-olah tidak bisa fleksibel. Padahal, menurut Abdul, pengembang juga tidak akan sembarang memilih konsumen demi meminimalisasi masalah kredit macet di perbankan.

Tetap Optimistis

Meski masih penuh harapan aturan pusat dan daerah bisa sinkron dan pandemi tidak lagi marak, namun Abdul Khair optimistis tahun ini pasar properti di Kaltara akan lebih baik dibandingkan dua tahun terakhir selama masa Covid-19.

Dia berharap kondisi sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini yang cukup positif bisa bertahan hingga ke tahun-tahun mendatang. Diharapkan ekonomi yang membaik akan berdampak terhadap industri properti.

Tahun ini, selain di Tarakan target pembangunan rumah subsidi akan dikontribusikan dari daerah Tanjung Selor. DPD REI Kaltara dengan 12 anggota saat ini ikut serta dalam program yang dilakukan Pemerintah Daerah Tarakan, yaitu DP 0%.

Terakhir, hambatan lain yang masih menganggu masyarakat dan pengembang di Kaltara adalah belum adanya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kaltara. Akibatnya segala urusan perizinan dan surat pertanahan harus dilakukan di Kanwil BPN Kalimantan Timur.

Sebagai contoh untuk pengembang yang ingin mengembangkan lahan lebih dari 5 hektare, maka pengembang bersangkutan harus ke kantor BPN di Samarinda yang jaraknya lumayan jauh.

Selama beberapa tahun terakhir ini, REI Kaltara berharap Kementerian ATR/BPN dapat merespon kesulitan pengembang di Kaltara ini dengan segara mungkin membuka Kantor Wilayah BPN Kaltara sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengurus izin maupun sertifikat pertanahan.

“Ketum DPP REI Pak Totok Lusida bahkan sudah melakukan permintaan langsung kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, tetapi sampai saat ini memang ada realisasi di lapangan,” ujar Abdul.

Kaltara sebagai provinsi paling “bontot” dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan sektor properti yang baik. Ditambah lagi, masyarakat di daerah pemekaran itu semakin sadar dengan pentingnya rumah. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI