Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong peme-rintah termasuk pemerintah dae-rah untuk lebih proaktif dan mengebut kemudahan perizinan properti guna meman-faatkan momentum pemulihan ekonomi yang saat ini masih berjalan. 

Ketua DPD REI Kalimantan Barat, Muhammad Isnaini mengatakan salah satu masalah penting yang perlu segera diselesaikan terkait izin Persetujuan Bangu-nan Gedung (PBG) yang masih tersendat di Kalbar, bahkan di hampir semua kabupaten/ kota di provinsi tersebut. 

Menurutnya, saat ini memang ada bebe-rapa daerah yang kemungkinan akan keluar aturannya pada tahun ini. Namun, ungkap Isnaini, progresnya sangat lambat mengingat saat ini sudah memasuki semester II-2022. 

“Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih melayani masyarakat terkait pemenu-han hunian masyarakat. Apalagi properti ini juga sangat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan PAD daerah,” tegas Isnaini kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini. 

Apalagi di Kalbar, menurutnya, animo masyarakat cukup tinggi untuk memiliki rumah. REI Kalbar masih optimis akan masuk dalam 10 besar daftar daerah pemasok hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Target kami bisa merealisasikan pem-bangunan 6.000 rumah MBR hingga akhir tahun ini. Apalagi saat ini ada 12 ribu kavling yang siap dibangun,” jelas Isnaini. 

Selain masalah PGB, Isnaini juga berha-rap Kementerian ATR/BPN bisa segera menyiapkan blanko baru di Kalbar karena saat ini sedang habis. Hal ini membuat pe-ngembang butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan sertifikat. Lebih jauh, ka-rena pergantian Menteri ATR/BPN, Insaini berharap kantor wilayah ATR/BPN di daerah bisa lebih baik lagi pelayanannya. 

“Saat ini ekonomi sudah mulai jalan, pandemi melandai, dan harga komoditas tengah naik terus. Oleh karena itu, kalau pemerintah daerah dan kantor-kantor wi-layah yang berkaitan dengan perizinan properti dapat lebih baik dan cepat lagi pelayanannya, maka optimis tahun ini sektor properti bangkit,” ujarnya. 

Di Kalbar, dominasi hunian yang di-bangun pengembang sekitar 90% adalah rumah subsidi. Meski aturan harga rumah subsidi baru belum ditetapkan oleh peme-rintah pusat, namun REI Kalbar berusaha terus bertahan meski harus mengurangi margin. 

Isnaini menyebutkan harga bahan bangunan saat ini melonjak, sementara daya beli belum pulih. Kondisi itu cukup memberatkan pengembang. “Kami berha-rap Juli ini (harga rumah subsidi) sudah naik,” harapnya. 

Masalah PIPPIB 

Hal lain yang masih menjadi masalah pengembang di Kalbar adalah soal pene-tapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Masalah ini sudah menjadi momok bagi sektor properti di daerah itu setidaknya sejak enam tahun terakhir. 

Isnaini menyebutkan tahun ini akan kem-bali menyurati Pemda karena masalah ini sudah terkatung-katung cukup lama. 

Akibat PIPPIB ini banyak lahan yang bukan gambut dianggap lahan gambut. Petanya selama bertahun-tahun ini masih indikatif bukan yang pasti sehingga meng-hambat berbagai proses perizinan. 

“Memakan waktu dan tentu saja biaya karena harus dilakukan di Kementerian Ling-kungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta,” pungkas Isnaini. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI