ASPIRASI DAERAH

REI Jambi Tetap Kejar Target Rumah Subsidi 2019

Administrator | Jumat, 14 Februari 2020 - 11:22:52 WIB | dibaca: 205 pembaca

Ketua DPD REI Jambi, Ramond Fauzan

Habisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak Juli sedikit menganggu pasokan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk di Provinsi Jambi. Pasalnya, terhentinya proses akad kredit unit rumah yang sudah siap dihuni membuat pengembang menahan pembangunan rumah baru.

Meski begitu, Realestat Indonesia (REI) Jambi tetap optimistis target pembangunan rumah rakyat di daerah itu pada tahun ini tetap tercapai.

Ketua DPD REI Jambi, Ramond Fauzan mengungkapkan tahun ini pihaknya menargetkan pembangunan 7.500 unit rumah subsidi, namun hingga Juni 2019 baru terealisasi sebanyak 3.500 unit. Setelah itu akad kredit terhenti sejak Juli 2019 karena habisnya kuota FLPP terutama di Bank BTN. Meski begitu, pengembang di Jambi masih optimistis bisa mencapai target kalau benar pemerintah akan menambah kuota FLPP sebelum akhir tahun ini.

“Sejak awal tahun penyerapan sangat baik, namun di Juli hingga Agustus terjadi perlambatan karena kuota FLPP tidak ada lagi,” ungkap dia kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia berpendapat, sejak awal pemerintah memang kurang tepat dalam menganggarkan dana dan juga capaian. Pencapaian pembangunan rumah MBR secara nasional pada 2018 mencapai 258 ribu unit, namun pada 2019 hanya dianggarkan 150 ribu unit rumah, sehingga pada Agustus dana sudah habis. Dengan kondisi itu, Ramond memproyeksi tahun depan juga akan terdampak.

“Saya memprediksi, tahun depan begitu anggaran baru dibuka, tiga bulan kemudian sudah pasti habis,” ujar alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. 

Saat ini, ungkap Ramond, pengembang diminta menggunakan skema lain, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang sudah diluncurkan pada akhir 2017 lalu. Namun, hingga kuartal III 2019, di seluruh Indonesia, belum ada satu pun rumah yang dibiayai dengan skema tersebut.

Menurut dia, program itu selama ini terkesan tidak menarik karena FLPP masih ada, padahal pemerintah telah menyosialisasikan skema tersebut sejak 2017. Sekarang, saat skema tersebut dibutuhkan ternyata masih belum bisa berjalan antara lain karena adanya syarat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang tidak di semua daerah ada aturannya.

Di Jambi, SLF juga menjadi masalah karena pemda belum siap. Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengizinkan atau memperbolehkan menggunakan pihak ketiga maupun konsultan, tetapi tidak bisa memecah persoalan SLF.

“Sosialisasi cukup gencar tapi belum banyak yang tertarik, kini kami sudah diminta BTN untuk mencoba mengajukan dengan skema itu, namun masih dikaji lagi. Masih banyak hambatan,” ungkap dia.

Selain itu, skema BP2BT juga belum jelas sebenarnya menyasar pada pasar yang mana. Sebab, awalnya program ini menyasar MBR dari sektor informal. Oleh karena itu, ada persyaratan harus menabung rutin selama enam bulan. Seharusnya tidak ada masalah untuk pegawai atau pekerja di sektor formal. Namun kenyataannya, sejak kuota FLPP habis belum ada dari skema BP2BT yang terealisasi.

“Kami sudah mengecek secara nasional, belum ada pencairan. Adapun sudah akad, tapi masih tetap menunggu,” jelas dia.

Dikatakan saat ini DPP REI dan DPD REI se-Indonesia berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mencari jalan keluar terbaik terkait kebuntuan kuota FLPP hingga akhir tahun.

Di Jambi, semenjak gencarnya Program Sejuta Rumah (PSR) telah mematikan segmen komersial terutama untuk harga di bawah Rp250 juta. Hal itu disebabkan konsumen lebih memilih segmen MBR, yang menurut Ramond, rumah-rumahnya juga bersaing dari sisi kualitas dengan komersial.

“Kami berencana mendorong kembali segmen rumah komersial di bawah Rp 250 juta ini, termasuk memperjuangkan pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp 300 juta. Kami mau membahas agar untuk harga tersebut PPN-nya bisa direlaksasi sehingga saat kuota habis, rumah-rumah tersebut masih bisa jadi alternatif,” harap Ramond. (Teti Purwanti)