Kilas Berita

REI Jajaki Kerjasama Perpajakan Dengan IKPI

Administrator | Kamis, 16 Januari 2020 - 15:36:19 WIB | dibaca: 127 pembaca

Foto: Istimewa

Realestat Indonesia (REI) terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna memastikan sektor properti dapat berkembang baik. Salah satunya, REI sedang menjajaki kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membantu konsultasi di bidang perpajakan kepada anggota asosiasi tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran, Bambang Eka Jaya usai menjadi narasumber seminar yang diadakan IKPI di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (7/8/2019).

Seminar tersebut terkait seputar aspek pajak atas properti sekaligus sosialisasi tentang aspek PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan

Kegiatan ini diikuti hampir 200 peserta dari IKPI dan REI. Menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Adjat Djatnika, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perpajakan Budi Hermawan, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran, Bambang Eka Jaya.

Menurut Bambang, kerjasama ini nantinya diharapkan menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi aktivitas bisnis properti tidak bisa dilepaskan dari masalah pajak.

“Salah satu masalah properti adalah perpajakan, sehingga REI menilai kerjasama ini sangat penting, karena IKPI yang berisi konsultan dan praktisi di bidang perpajakan dapat memberikan informasi dan sosialisasi yang tepat dan benar bagi pengembang anggota REI,” papar Bambang kepada Majalah RealEstat.

Meski begitu, ujar dia, saat ini kerjasama tersebut masih tahap awal dan penjajakan. Bambang menuturkan kemungkinan besar finalisasi kerjasama dengan IKPI akan dibahas dalam beberapa waktu mendatang. Namun pihaknya berupaya membuka jalan untuk terealisasinya kerjasama dengan IKPI.

Banyak pihak menyebutkan tahun politik sangat berpengaruh terhadap pasar properti. Namun, menurut Bambang, bagi pengusaha properti ternyata tekanan dari sektor keuangan dan perpajakan lebih memberatkan dibandingkan tahun politik.

“Tantangan perpajakan terutama di industri properti ke depan akan semakin berat, dan itulah mengapa kerjasama dengan IKPI ini menjadi kunci penting menjaga keberlangsung bisnis properti,” papar dia.

Saat ini, jenis pajak yang ditarik dari sektor properti sangat beragam. Padahal, pajak properti yang paling signifikan terhadap pendapatan negara hanya berasal dari properti mewah. Dia memberi ilustrasi, pajak yang diperoleh negara dari penjualan properti mewah dengan harga Rp 30 miliar nilainya sama dengan 30 kavling rumah seharga Rp 1 miliar, lebih jauh bahkan disetarakan dengan 200 unit rumah subsidi.

“Sehingga pergerakan properti mewah akan mendorong pertumbuhan penjualan kelas menengah sebagai benchmark. Semakin banyak volume yang terjual, maka pendapatan pemerintah dari pajak semakin besar. Ini yang perlu didorong pemerintah supaya segmen pasar properti high end ini bisa terus melaju,” papar Bambang.

Secara spesifik, Bambang berharapkerja sama dan komunikasi antara REI dan IKPI perlu ditingkatkan melalui hotline sehingga dapat membahas kendala-kendala yang timbul di lapangan, termasuk solusi mengatasinya. (Teti Purwanti)