INFO DPD REI

REI Bengkulu Keluhkan Regulasi yang Berubah-Ubah

Administrator | Rabu, 21 September 2022 - 15:38:58 WIB | dibaca: 34 pembaca

Foto: Istimewa

Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Bengkulu mengaku pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh dan menjadi kendala bagi pengembang di daerah itu. Justru yang menjadi momok tidak berkesudahan adalah sistem dan regulasi pemerintah yang kerap berubah-ubah.

Ketua DPD REI Bengkulu, Yudi Darmawansyah menegaskan saat ini pengembang dipersulit dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setelah sebelumnya sempat direpotkan dengan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan disusul SiPetruk (Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi) yang saat ini masih ditunda pemberlakuannya.

“PBG ini memang menjadi masalah nasional, hanya saja di Bengkulu pemerintah daerah (pemda) masih terkendala karena masalah tim teknis,” ungkap Yudi kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini. 

Kendala lain, di daerah itu kenaikan pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 500% juga cukup memberatkan.

Yudi mengatakan DPD REI Bengkulu sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada titik temu.

“Secara jangka panjang kenaikan BPHTB ini akan memberatkan, baik buat pengembang juga untuk pembeli,” jelasnya.

Namun, meski ada beberapa kendala di lapangan, pengembang di Bengkulu optimistis sehingga target yang ingin dicapai adalah tanpa batas. Apalagi dengan kerjasama yang baik antara pengembang dan perbankan akan memastikan kuota untuk rumah subsidi di Bengkulu akan tetap aman hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan data perbankan di Bengkulu hingga akhir 2021, REI memimpin pangsa pasar perumahan di provinsi itu hingga mencapai 807 akad kredit, disusul Himpera 183, Apersi 133, dan Perwira Nusa 5 unit.

Yudi pun berharap setidaknya akad kredit tahun ini bisa mencapai 1.000 unit bahkan lebih. Dia berharap perbankan mendukung penuh program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dengan tidak mempersulit dan memperlambat proses akad kredit. Pasalnya, di beberapa daerah ada masalah di perbankan yang harus mengikuti segmentasi sesuai arahan pemerintah.

Rumah Prajurit Polri
Tahun lalu, DPD REI Bengkulu memasok 1.600 unit hunian bersubsidi bagi personel Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu. Untuk KPR-nya bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) selaku bank pelaksana/penyalur.

Kerjasama tripartit ini diikat dengan Nota Kesepahaman (Memorandum 0f Understanding) tentang Penyediaan Perumahan bagi Personel Polri dan ASN Polri di Lingkungan Polda Bengkulu. “Saat ini yang sudah mendaftar untuk penyediaan perumahan baru sekitar 200 personel.

Kami berharap yang lain segera menyusul (mendaftar). Kami siap memenuhi berapa pun kebutuhan perumahan untuk personel Polda Bengkulu,” sebut Yudi.

Dikatakan, sesuai informasi ada 1.600 personel di lingkungan Polda Bengkulu yang belum memiliki rumah. Mereka membutuhkan pasokan rumah bagi personel Polri dan ASN Polri.

Sesuai kesepakatan, pengembang anggota REI yang ikut serta dalam program ini bertanggung jawab menyediakan lahan serta membangun unit rumah bersubsidi sampai 100% untuk akad KPR Subsidi.

Selain rumah subsidi, segmen pasar hunian komersial pun mulai berkembang di Bengkulu. Meski tidak memanfaatkan stimulus PPN DTP, pengembang masih bisa menjual rumah dengan tipe 40 hingga 60 meski pun dengan pengembangan skala kecil (terbatas). (Teti Purwanti)


Sumber: