ASPIRASI DAERAH

REI Banten Optimalkan Penyerapan Rumah Subsidi di 2022

Administrator | Jumat, 25 Maret 2022 - 10:39:04 WIB | dibaca: 102 pembaca

Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali (Foto: Istimewa)

Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten mengungkapkan kondisi industri properti di daerah tersebut sepanjang 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan situasi akan semakin membaik dan pulih di 2022.

“Tahun 2021 jauh lebih baik, bahkan BTN Cilegon bisa merealisasikan akad kredit rumah subsidi melebihi dari target yang dipatok. Mengingat masih pandemi, capaian ini tentu fantastis sekali,” kata Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Realisasi akad kredit rumah subsidi BTN di Banten yang melebihi target antara lain di Serang, Cilegon dan sekitarnya.

Capaian ini, menurut Roni, bisa terjadi karena koordinasi dan juga kerja sama yang sudah disiapkan DPD REI Banten dan anggotanya sejak jauh-jauh hari.

Pada 2021, realisasi pembangunan rumah subsidi anggota DPD REI Banten diperkirakan menyentuh angka 13.000 unit. Sedangkan di 2022 ditargetkan sebanyak 15.000 unit rumah subsidi.

Meski begitu, diakuinya masih tetap ada banyak masalah yang masih dihadapi pengembang di daerah itu, baik pengembang rumah subsidi maupun properti komersial.

Salah satu masalah yang harus dihadapi pengembang saat ini adalah migrasi pengelolaan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dikatakan Roni, BP Tapera memang mengungkapkan akan menjalani sistem plug and play yang seharusnya tidak akan ada masalah dalam pelaksanaannya karena masih mengikuti sistem dan teknologi PPDPP. Namun, dia menyebutkan tetap ada kekhawatiran terjadi perubahan kebijakan.

Masalah lain adalah soal perizinan One Single Submission (OSS) berbasis risiko yang belum begitu dikuasai oleh sebagian besar pemerintah daerah. Persoalan ini juga sejalan dengan kendala PBG yang jadi momok terburuk di akhir 2021 dan kemungkinan hingga awal 2022.

“Belum ada daerah yang mengeluarkan Perda PBG. Kalau tidak ada PBG, maka tidak bisa akad kredit. DPP REI sedang mencari jalan keluar soal ini,” kata Roni.

Gencarkan Kolaborasi
Melihat kondisi di 2021, menurut Roni, pada 2022 dengan kuota yang cukup besar, DPD REI Banten menyiapkan beberapa strategi agar bisa terserap maksimal di provinsi tersebut.

Antara lain, REI Banten telah melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi memastikan supply dan demand. Tidak berhenti di situ, Roni juga sudah mengimbau anggotanya agar pada 2022 jika FLPP Tapera belum bisa dijalankan, maka pengembang bisa menggunakan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal ini bisa jadi alternatif jika ada kendala pada FLPP.

Roni secara rinci menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan perbankan agar bisa menyediakan skema pembiayaan sebagai alternatif kalau ada masalah dengan pembiayaan subsidi FLPP. Usulan ini sudah disambut baik oleh BTN yang sedang menyiapkan program-program agar bisa menangkap pasar konsumen yang tidak lolos akad kredit rumah subsidi.

REI Banten juga terus aktif mengadakan pendidikan dan latihan (diklat) untuk digital marketing. Menurut Roni, hal ini penting karena merupakan tren yang tidak bisa diabaikan saat ini.

Di sisi lain, Roni menyoroti harga rumah subsidi yang belum naik dalam 2-3 tahun terakhir. Padahal harga komponen rumah terus menanjak. Misalnya saja harga besi yang naik paling siginifikan mencapai 100%. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat menyikapi persoalan harga rumah subsidi tersebut. (Teti Purwanti)

Sumber: