Masalah batasan luas lahan untuk rumah subsidi yang melebihi batasan secara nasional di Bali menjadi hambatan utama pembangunan rumah rakyat di sejumlah daerah di Pulau Dewata pada tahun lalu.

Luasan lahan rumah subsidi yang biasanya hanya 60 meter persegi, di beberapa daerah di Bali diatur hingga 200 meter persegi. Jelas saja aturan ini sangat memberatkan pengembang, mengingat harga rumah subsidi ditetapkan batasannya oleh pemerintah pusat.

Namun, menurut Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali Pande Agus Permana Widura permasalahan tersebut sudah mulai ada titik temu setelah diperjuangkan selama setahun terakhir ini. Beberapa kepala daerah, kata dia, sudah menyatakan akan mengubah kebijakan tersebut.

“REI Bali akan terus berkomunikasi dan mengawal supaya aturan luas lahan rumah subsidi di beberapa daerah itu dapat selesai tahun ini,” kata Agus Widura kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, aturan perumahan MBR dari Kementerian PUPR secara nasional memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga sepanjang aturan batasan yang dibuat daerah termasuk peraturan daerah (Perda) masih memungkinkan untuk dilakukan pengembang sebenarnya tidak menjadi masalah.

Terkait luas lahan yang harus mencapai 200 meter persegi diakui Agus Widura memberatkan mengingat harga lahan di hampir semua daerah di Bali sudah cukup tinggi.

Disebutkan, selama perioe 2017-2019 anggota REI Bali sudah berhasil membangun rumah subsidi untuk MBR sebanyak 2.964 unit. Rumah-rumah tersebut tersebar di Jembrana, Buleleng, Tabanan, dan Karangasem.

Tahun ini, REI Bali berharap setidaknya untuk provinsi tersebut bisa disediakan kuota KPR FLPP antara 3.500 hingga 4.000 unit rumah. Besaran tersebut juga sebagai pengganti kuota tahun lalu yang sempat tersendat sehingga menganggu pasokan rumah subsidi di Bali.

“Selain masalah batasan luasan yang sudah bisa diatasi, masalah yang menghantui tahun ini adalah kepastian dan kecukupan kuota FLPP. Kami memperkirakan di 2020 akan terjadi persaingan sangat ketat antar-pengembang untuk mendapatkan kuota karena diperkirakan kuota akan habis di sekitar April 2020,” kata dia.

Kebutuhan rumah subsidi di Bali, ungkap Agus Widura, setiap tahun terus meningkat. Setidaknya terjadi pertumbuhan permintaan 30 persen dari 2018 ke 2019. Jumlah itu cukup signifikan di tengah perekonomian yang belum stabil. Pertumbuhan ini diharapkan dapat meningkat lagi pada 2020.

Selain itu, REI Bali mendorong pemerintah untuk memberikan lebih banyak kemudahan bagi anak muda atau generasi milenial untuk memiliki rumah. Program pemerintah yang menyasar anak-anak muda ini penting untuk meningkatkan minat dan keterjangkauan mereka. Selama ini beberapa upaya sudah dilakukan perbankan dengan menerbitkan produk perbankan seperti KPR milenial dan mendapat respon positif.

Terbukti banyak dari anak muda tertarik untuk memiliki hunian dengan mencicil, namun karena faktor regulasi program tersebut tidak bisa terealisasi di semua kabupaten di Bali.

“Kami belum bisa melaksanakan program ini di semua kabupaten karena terbentur harga tanah yang mahal serta aturan yang membuat kalkulasinya sulit dilaksanakan,” kata Agus Widura.

Kurang Diminati

Sementara itu, hingga saat ini anggota REI Bali belum banyak yang berminat menggunakan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan masih terus mengkajinya. Program ini, kata Agus Widura, masih butuh sejumlah relaksasi lagi sehingga diminati pengembang dan konsumen. 

“Pengembang di sini juga masih mempertimbangkan produk pembiayaan KPR lain dari Bank BTN dan Bank Mandiri. Namun DP dan cicilannya masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga KPR FLPP, sehingga perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan konsumen,” jelas dia.

Adapun untuk rumah di segmen komersial, anggota REI Bali berhasil membangun sebanyak 1.729 unit rumah pada periode 2017 hingga 2019. Tahun ini, perumahan non-subsidi suplai-nya diperkirakan meningkat, seiring pertumbuhan kebutuhan hunian masyarakat. (Teti Purwanti)