INFO DPD REI

REI Babel Minta Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi

Administrator | Senin, 10 Februari 2020 - 16:15:06 WIB | dibaca: 31 pembaca

Foto: Istimewa

PANGKALPINANG, LASPELA- Real Estate Indonesia (REI) Bangka Belitung mencatat pengembangan perumahan subsidi sampai dengan sekarang sudah diangka 2000 rumah. Namun terealisasi hingga kini baru 60 persen, kendalanya adalah pengurangan jumlah kuota rumah yang dibatasi oleh pemerintah.

“Kebutuhan rumah subsidi di Babel ini cukup besar, paling banyak diminati kalangan milenial, apalagi dengan uang muka 1 %, bunga 5 % dan masa tenor mencaapi 20 tahun membuat banyak peminatnya,” ujar Thomas Jusman Ketua REI Babel, Jumat (24/1/2020).

Oleh karena itu kata dia, Pemerintah harus memperhatikan masalah ini terutama berkenaan dengan penambahan anggaran sehingga kalangan muda Babel dapat memiliki rumah layak dan refresentatif.

Ia juga mengharapkan ada semacam regulasi khusus menyiapkan beberapa alternatif pembiayaan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang properti mengusulkan empat solusi agar anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) untuk rumah bersubsidi pada 2020 bisa menjangkau lebih banyak peserta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis kemarin mengatakan alokasi anggaran FLPP yang pada 2020 ditetapkan Rp11 triliun menyebabkan penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) turun signifikan.

“Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga, salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya. Kami ada beberapa usulan solusi yang akan kami sampaikan ke pemerintah ke Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, juga ke wakil kita di Senayan,” katanya.

Usulan pertama, yakni pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 2020. Pengalihan itu dinilai akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.

Usulan kedua, dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan.

“Kalau ditelisik, ada dana mengendap besar dari pusat ke daerah, mungkin 10 persennya dialihkan ke pembiayaan perumahan itu akan sangat berarti bagi pembangunan perumahan,” kata Setyo.

Usulan ketiga, yaitu mengoptimalkan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) yang dinilai harus berperan memberikan fasilitas ke tenaga kerja untuk mendapatkan rumah layak.

Usulan keempat, yakni mengalihkan subsidi pemerintah yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran seperti subsidi gas LPG ke sektor perumahan.

“Kalau memang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan. Makanya kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI,” kata Setyo.(*/nett)

Sumber: