AKTUAL

Regulasi Jadi Kendala Utama Pembangunan IKN

Administrator | Senin, 15 November 2021 - 14:00:41 WIB | dibaca: 58 pembaca

Foto: Kementerian PUPR

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih belum jelas pijakan hukum dan regulasinya, sehingga diperkirakan bisa menjadi kendala utama dalam pengembangannya.

Soelaeman Soemawinata, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan setidaknya ada lima dimensi penting dalam pembangunan IKN yang perlu mendapat perhatian.

“Yang pertama adalah regulasi. Hingga saat ini rencana pembangunan IKN tidak berjalan karena pijakan utama yaitu regulasi dan dasar hukum pengembangan belum jelas,” jelas Eman dalam IAP Talks ke 22 dengan bertemakan “Kota Baru IKN: Menakar Risiko Pembangunan?”, baru-baru ini.

Selain masalah regulasi, empat dimensi lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN, menurut Eman yang juga menjabat sebagai President of International Real Estate Federation (FIABCI) Asia Pacific Region antara lain, faktor alam (natural base factors), perencanaan tata ruang, termasuk desain, arah pembangunan, kapan, dan tentu saja biaya yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan.

“Investasi dan juga penciptaan pembangunan juga menjadi dimensi penting dalam pembangunan karena IKN ini memaksa kalau Indonesia bukan hanya Jawasentris. Ditambah lagi akan memakan waktu yang tidak sebentar bisa hingga ratusan tahun dan periode kepemimpinan,” ungkap Eman.

Secara rinci, Ketua Dewan Pengawas The HUD Institute itu juga menyebutkan kalau dalam pembangunannya, IKN ini bisa mencontoh Tembok Besar China yang membutuhkan ratusan tahun. Selain itu, Eman juga mengungkapkan bahkan ke depan skema investasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan IKN. Setidaknya ada tiga skema investasi yang tengah disiapkan oleh pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swata.

Tidak memungkiri kalau APBN kita tengah terpuruk, Eman mengungkapkan kalau skema KPBU bisa menjadi pilihan apalagi saat ini KPBU bisa meliputi banyak sektor bukan hanya infrastruktur seperti jalan, namun juga air dan energi.

“Tahap I pembangunan IKN jadi kunci keberhasilan dan hal ini juga yang harus diperhatikan oleh perencana. Parameter pertama yang dilihat IRR dan BEP, serta tanggung jawab kepada pemerintah dan juga pemilik saham,” kata Eman.

Ketua Umum IAP Hendricus Andy Simarmata juga mengutarakan bahwa saat ini, di tengah kondisi Pandemi Covid-19 bukan ruang waktu yang ideal untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).

“Maka diperlukan extraordinary plan (rencana yang luar biasa) yang bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan,” sebut Andy optimis.

Adapun syarat extraordinary plan menurut Andy antara lain tidak terjebak dengan periode waktu administratif birokrasi, sehingga terburu – buru membangun infrastruktur dan bangunan perkotaan yang industrialis. Kedua tidak memaksakan pembangunan fisik gedung tanpa kepastian teknis serta skenario ekonomi dan pembiayaan yang matang.

“Yang ketiga, pemerintah harus terbuka akan pengayaan rencana baru yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Keempat, membangun pondasi institusi IKN yang kuat, professional, dan kredibel,” kata Andy.

Adapun fondasi institusi inilah yang harus memiliki landasan undagungdang (UU) yang jelas hingga ke sumber daya manusianya. Terakhir menurut Andy yang juga harus luar biasa adalah memulai dengan bangunan yang merepresentasikan visi dan key performance indicators kota IKN.

Andy juga mengingatkan agar pengelola proses perencanaan ini dilakukan oleh orang atau lembaga yang berkolaborasi dengan kecakapan yang mumpuni. Lebih jauh, Andy mengungkapkakan kalau IAP sudah mengusulkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo.

“Bahwa seharusnya Bappenas, ATR, Cipta Karya, KLHK, berada dalam satu dapur, satu master chef, sehingga semua berkontribusi untuk menyediakan satu hidangan yang kita sebut IKN tersebut,” pungkas peraih gelar doktor studi pembangunan dari Universitas Bonn Jerman tersebut.

Anggota DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian yang juga hadir pada kesempatan tersebut juga sangat setuju akan pentingnya regulasi dan perencanaan yang kuat.

“Aspek–aspek planning, aspek regulasi, dan iklim bisnis, kelembagaan, leadership ini sangat serius dalam pemindahan IKN, dan justru hal–hal ini lah yang menentukan keberhasilan project IKN,” sebut Hetifah.

Adapun soal kepastian hukum seharusnya bisa disepakati semua stakeholders agar investor juga tertarik masuk ke sana. Hetifah juga tidak memungkiri kalau keuangan negara saat ini sedang tidak baik sehingga regulasi sangat penting agar investasi bisa masuk dan menjadi motor pembangunan IKN.

Meminimalkan Risiko
Ketua Umum Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Dian Heri Sofian juga mengungkapkan kalau meminimalkan risiko sangat penting dalam pembangunan IKN. Apalagi risiko yang dihadapi dalam pembangunan IKN pun terbilang besar baik karena faktor alam, maupun masalah sosial. Oleh karena itu, banyak komponen yang harus dipahami bagi orang maupun kelompok orang dalam membangunan IKN.

Komponen tersebut meliputi keahlian dalam bidang tertentu, cara pandang yang menyeluruh, teknik komunikasi, keahlian memfasilitasi, pemahaman dalam perspektif global dan regional, inovasi, dan keahlian pragmatis.

“Pada prosesnya harus dipikirkan juga bagaimana kesinambungan skala makro, meso, dan juga mikro, serta keterlibatan sebanyak mungkin masyarakat umum dan masyarakat profesional untuk menghasilkan karya terbaik,” jelas Dian. 

Dia juga tidak memungkiri kalau pembangunan IKN merupakan momentum yang sangat berharga untuk menjadi preseden terbaik dalam proses perencanaan. (Teti Purwanti)
 
Sumber: