TOPIK UTAMA

RDTR Krusial Untuk Menarik Investasi Properti

Administrator | Rabu, 09 September 2020 - 11:26:15 WIB | dibaca: 32 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah berupaya mendorong kemudahan investasi di daerah melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerapan online single submission (OSS). Namun upaya transparansi tersebut sulit dilakukan tanpa didukung Tersedianya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di setiap kabupaten dan kota di indonesia.

Sayangnya, penyusunan RDTR di setiap daerah berjalan sangat lamban. Dari target 2.000 RDTR yang dicanangkan sejak lima tahun lalu, hingga kini baru terealisasi 57 RDTR saja. Padahal, seperti diketahui keberadaan RDTR ini cukup penting sebagai salah satu dokumen pendukung percepatan investasi. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan RDTR menjadi wewenang pemerintah daerah (Pemda).

Berbagai kendala turut menghambat proses pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) RDTR di kabupaten/kota. Antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah, sinkronisasi persetujuan substansi, keberadaan peta pendukung, hingga faktor ketersediaan anggaran. 

Selain itu, ada indikasi daerah enggan menetapkan RDTR karena ketika sudah ditetapkan maka wilayah itu hanya untuk peruntukan itu saja. Padahal idealnya penerbitan hak atas tanah harus mengacu tata ruang, bukan sebaliknya.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyadari mendesaknya keberadaan RDTR guna memberi kepastian hukum di bidang tata ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Itulah mengapa pada 2020 ditargetkan sebanyak 200 daerah sudah mengantongi RDTR.

“Kita sudah siapkan anggaran untuk pembuatan RDTR tersebut,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil di Kemenko Perekonomian, baru-baru ini.

Ditambahkan, 200 RDTR itu akan diprioritaskan di daerah-daerah dengan nilai investasi yang tinggi sehingga mampu menarik lebih banyak investor ke wilayah tersebut. Menteri Sofyan menyebutkan, dalam lima tahun ke depan target pembuatan 2.000 RDTR diyakini dapat terpenuhi.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang menyebutkan lambannya proses penyusunan Perda RDTR di daerah bukan tanpa alasan. Diakui upaya itu bukanlah perkara mudah, apalagi pengesahan RDTR menjadi Perda ada di tangan DPRD.

“Prosesnya tidak dari kita, tetapi di DPRD. Di situ itu prosesnya panjang. Semua fraksi berbicara. Kalau dari kementerian, persetujuan substansi itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi proses politik di daerah itu yang menjadi persoalan,” ungkap Budi. 

Bantu Investasi
Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie mengakui bahwa keberadaan RDTR sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi di daerah karena bisa mempersingkat waktu untuk pengurusan izin pemanfaatan lahan. 

“Tentu akan lebih mudah (investasi) di daerah yang sudah ada RDTR. Karena kalau tidak ada RDTR-nya, maka calon investor harus bersusah-payah mendatangi pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi dan izin tersebut,” kata Hari Ganie, baru-baru ini. 

Pengaturan RDTR oleh suatu daerah menjadi sangat krusial karena dapat berdampak pada upaya peningkatan investasi sesuai dengan program pemerintah saat ini melalui OSS. 

Melalui RDTR, kata Hari Ganie, investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilih atau dibeli itu telah sesuai dengan rencana pengembanganyang tertuang di Perda RDTR termasuk ketentuan perizinannya.

OSS merupakan implementasi di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Di dalam program ini, investor tinggal mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Setelah itu, investor bisa mendapatkan izin lokasi dan langsung merealisasikan investasinya. 

Menurut Hari Ganie, REI sangat mendukung penuntasan target RDTR di semua kabupaten/kota di Indonesia. Jangan sampai karena RDTR tidak selesai membuat investasi di daerah tertunda. Dia berharap rencana pemerintah untuk memberlakukan jurus sapu jagad melalui UU Omnibus Law bisa membuat RDTR semakin sakti dan membawa kemudahan bagi investasi terutama di sektor properti.

“Jalan keluar supaya target penyusunan RDTR cepat selesai, salah satunya dengan penguatan di Kementerian ATR-BPN. Kabarnya dengan omnibus law  nantinya kewenangan di bidang tata ruang akan ditarik dari daerah ke pusat. SDM di daerah juga perlu diperkuat, mungkin bisa kerjasama dengan asosiasi IAP atau perguruan tinggi,” ujar sarjana Planologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Ketua Majelis Kode Etik Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro berpendapat langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan dan transparansi investasi tidak akan optimal jika semua kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki RDTR. Dikatakan, penyusunan RDTR dan aturan zona sangat dibutuhkan oleh para pebisnis dan juga pemerintah daerah untuk bisa memajukan kotanya. 

Bernie (demikian dia akrab disapa) menambahkan bahwa idealnya penyusunan RDTR di lapangan hanya butuh waktu enam bulan. Namun prosesnya  yang memakan waktu lama terutama di DPRD. 

“Selama ini kendalanya memang lebih banyak akibat faktor politik karena untuk disahkan menjadi Perda itu butuh persetujuan DPRD,” kata Bernie.

Sementara secara teknis, ujar dia, pemerintah perlu bekerjasama dengan asosiasi profesi yang memiliki jaringan di seluruh provinsi seperti IAP. Upaya tersebut penting karena berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007, RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 tahun dan hanya bisa ditinjau kembali setiap lima tahun. 

“Oleh karena itu, RDTR harus dirancang dengan matang supaya berlaku dalam lintas rezim. Dengan begitu, perencanaan kabupaten/kota bisa tetap berjalan dengan baik walaupun pemerintahannya silih berganti. Ini memberi kepastian investasi juga bagi dunia usaha,” papar Bernie.

Hal lain, menurut dia, percepatan penyelesaian RDTR tersebut harus sinkron dan koheren dengan kebijakan-kebijakan terkait lain seperti dengan kebijakan satu peta (one map policy) dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. (Rinaldi/Teti Purwanti)