SEPUTAR DAERAH

Rakerda REI Kaltim Bahas Peluang Di Ibu Kota Negara Baru

Administrator | Kamis, 09 Januari 2020 - 16:39:44 WIB | dibaca: 76 pembaca

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai ibu kota negara yang baru disambut positif pelaku industri properti lokal. Sebab, industri properti di provinsi berjuluk Benua Etam selama beberapa tahun terakhir turun seiring meredupnya harga komoditas tambang di pasar global.

“Kami yakin ditunjuknya Kaltim menjadi calon ibu kota negara Republik Indonesia yang baru menggantikan Jakarta, maka bisnis properti di wilayah ini bisa bergairah lagi. Seperti kita ketahui selama hampir lima tahun terakhir kondisinya terus merosot akibat pelemahan ekonomi regional Kaltim,” ucap Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Kaltim, Bagus Susetyo, di sela penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Kaltim Tahun 2019, di Hotel Harris Samarinda, Selasa (20/8/2019).

Bagus berharap pemindahan ibukota negara ditempuh dengan berlandaskan kajian secara mendetail. Jangan sampai kebijakan pemindahan ibukota negara justru membuka keran seluas-luasnya bagi pihak asing karena berpotensi menggerus peran pengusaha lokal bermodal terbatas.

“Pemerintah harus melihat rencana ini dengan dampak yang lebih luas. Setidaknya, Pemerintah membatasi gerak investasi asing dengan regulasi yang pro terhadap pengusaha lokal,” tukasnya.

Pendapat senada dilontarkan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Hari Ganie yang hadir mewakili DPP REI. Menurut dia, sejak setahun terakhir, DPP REI telah diikutsertakan dalam sejumlah pembahasan dan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara. “Sejak tahun lalu Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata dan saya ikut dilibatkan dalam sejumlah kajian guna membahas rencana pemindahan ibukota negara,” ucap Hari.

Anggota REI, lanjut Hari Ganie, sudah berpengalaman dalam mengembangkan kawasan kota baru di sekitar Jakarta. Hal ini menjadi alasan kenapa REI dilibatkan dalam sejumlah pembahasan dan perencanaan pemindahan ibukota negara.

Dikatakan, Pemerintah hanya mampu menyediakan tujuh persen dari total Rp 466 triliun kebutuhan biaya pemindahan ibu kota negara. Sedangkan selebihnya diharapkan digelontorkan oleh pelaku usaha swasta, tidak terkecuali pengembang anggota REI.

Untuk itu, kata Hari Ganie, pengembang harus mencermati terlebih dahulu aspek perencanaan pemerintah terkait pemindahan ibu kota sebelum memutuskan berinvestasi.

“REI pasti akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Hanya saja, pemerintah terlebih dulu harus memaparkan perencanaan terkait pemindahan pusat pemerintahan, agar memudahkan swasta berinvestasi,” kata dia.

 

Menurut dia, dunia saat ini sedang menghadapi abad perkotaan. Fenomena urbanisasi di seluruh perkotaan di dunia sudah menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Hal itu menjadi tantangan bagi kota-kota yang sudah matang maupun kota-kota baru. Problem tata ruang, pertanahan, infrastruktur, juga masalah banjir, menjadi permasalahan kota besar di banyak negara. Permasalahan perkotaan, ujar Hari, tidak akan pernah selesai dan akan selalu ada on going process yang dihadapi.

 

Hari memaparkan, dari sejumlah kajian yang telah dilakukan, wilayah Kaltim terpilih sebagai calon ibu kota negara yang baru karena sejumlah kelebihan yang dimilikinya. Dari hasil kajian kelebihan Kaltim antara lain dari sisi pertahanan dan keamanan nasional, aspek kebencanaan, demografi dan sosial, potensi konflik, maupun ketersediaan infrastruktur yang ada.

 

Tanggung Jawab Pengembang

 

Penyelenggaraan Rakerda Kaltim kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran REI dalam Penataan Kota dan Kabupaten untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Kaltim”. Tema tersebut bertujuan menumbuhkan kembali motivasi anggota REI Kaltim dalam menjalankan usahanya.

“Kami memiliki tanggung jawab besar dalam penataan kota. Di dalam kepengurusan, kami punya perangkatnya, ahlinya kami punya, dan kami coba kembali memulai untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat Kaltim,” kata Bagus.

 

REI, kata dia, harus punya tanggung jawab untuk menata kota agar lebih berbudaya, terlihat nyaman dan juga indah.

 

Hari Ganie menambahkan, kegiatan rakerda ini diharapkan dapat membantu menyimpulkan solusi atas permasalahan yang dihadapi anggota REI Kaltim maupun persoalan yang dihadapi daerah.

 

”Saya berharap acara rakerda ini menjadi ajang buat kita bersama untuk mencari terobosan. Tidak hanya terobosan meningkatkan kinerja dunia industri properti, tapi juga untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi Kota Samarinda dan juga seluruh wilayah di Provinsi Kaltim,” harap Hari Ganie. (Oki Baren)