INFO DPD REI

Pulihkan Bisnis Properti, Pengembang Diminta Atur Strategi

Administrator | Jumat, 25 September 2020 - 10:01:05 WIB | dibaca: 47 pembaca

Foto: Istimewa

Imbas pandemi covid-19 masih terasa pada sektor properti. Beberapa pengembang khususnya di kawasan Jabodetabek masih kesulitan untuk menjual proyeknya.
 
Head of Research Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan secara umum bisnis properti diproyeksikan masih turun hingga akhir 2020.
 
Properti diperkirakan baru meningkat pada semester kedua 2021 apabila pembuatan vaksin covid-19 berjalan sesuai rencana pemerintah.
Ia menyarakan pengembang untuk menata kembali proyek yang cocok dengan kondisi pasar serta menyiapkan strategi pemasaran dengan sistem daring.
 
"Sambil menunggu momen yang tepat, perusahaan bisa memikirkan inovasi, terobosan, desain produk, desain bangunan, strategi pemasaran, hingga strategi pembayaran konsumen. Ketika pandemi selesai, siapa cepat dan lebih dahulu melaksanakan terobosan akan di atas angin," katanya di Jakarta, Selasa, 15 September 2020.
 
Sementara itu, riset yang dilakukan Ketua DPD REI DKI Jakarta di wilayah Jabodetabek mencatat banyak pengembang mengalami penurunan penjualan.
 
Meski demikian, pada akhir 2019, penjualan properti mulai membaik. Sebanyak 73 persen pengembang menyatakan kondisi real estate sama atau bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.
 
Sementara 61 persen pengembang menyatakan penjualan produk 2019 sama, atau bahkan lebih baik dari 2018. Dari sisi regulasi dan dukungan pembiayaan juga sama. Menurut dia, sebanyak 86,5 persen menyatakan suku bunga kredit memberikan dampak lebih baik bagi iklim usaha.
 
Sebanyak 79,3 persen menyatakan pemerintah sudah cukup baik, bahkan sangat baik dalam menyediakan infrastruktur.
 
Untuk itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar berharap pemerintah terus menggairahkan bisnis real estate dengan memberikan keringanan pajak hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi virus korona.
 
"Beberapa permintaan REI DKI Jakarta di antaranya pemberian diskon 50 persen Pajak Bumi dan Bangunan untuk 2019, penundaan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2020-2021 dan tanpa denda," jelasnya.
 
Selain itu potongan pajak reklame 50 persen dan PPh+ pajak hotel tidak diberlakukan karena selama lima bulan banyak hotel dan bisnis ritel yang tutup tidak operasional. Tidak hanya itu, Arvin juga minta tarif PLN dan gas diberikan diskon.
 
"Kami meminta otoritas berwenang mempertimbangkan stimulus agar jangan sampai pengembang mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Beri kami ruang gerak dulu, minimum sampai akhir tahun," ungkap Arvin.


Sumber: