TOPIK KHUSUS

Perumahan Bersubsidi Ramah Lingkungan, Mendesakkah

Administrator | Rabu, 24 November 2021 - 14:56:02 WIB | dibaca: 32 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi dukungan terhadap pengembangan perumahan bersubsidi ramah lingkungan melalui National Affordable Housing Program (NAHP) yang didukung penuh oleh Bank Dunia (World Bank). Lewat program ini, diharapkan bisa mengurangi biaya utilitas dan penggunaan energi di rumah.

Farida Lasida Adji, East Asia Pacific Green Building Program Lead, International Finace Corporation (IFC) mengatakan program ini bukan hanya menyasar pemilik rumah (end user) namun juga pengembang (developer) untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Pengembang tidak memungkiri kalau portofolio mereka perlu bertambah dengan konsep hijau, karena ke depan semua lisnis bisnis akan lebih corcern terhadap konsep ini, bahkan Bank Indonesia (BI) sudah mengarahkan aturan mengenai hunian hijau tersebut,” jelas Farida dalam webinar bertajuk “Dukungan untuk Perumahan Bersubsidi Ramah Lingkungan” yang diadakan, Kamis (15/7/2021).

Salah satu aspek yang disyaratkan dalam program NAHP adalah konstruksi hijau, atau pembangunan perumahan dengan konsep ramah lingkungan dan hemat energi. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang sedang dikembangkan Kementerian PUPR untuk meningkatkan keterjangkauan (affordability) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya utilitas, penggunaan energi, dan juga turut mendukung pelestarian lingkungan.

Dijelaskan Farida, untuk mendapatkan aspek hijau, pengembang bisa mendapatkan sertifikat EDGE. Caranya pemerintah melalui IFC akan memberikan dukungan termasuk bantuan teknis, proses dan biaya sertifikasi, hingga promosi dan pengakuan pasar.

Bagi pengembang yang tertarik untuk mendapatkan dukungan sertifikasi, ada beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi antara lain pengembang setuju untuk membangun hunian hijau dan memenuhi kriteria standar EDGE yaitu minimal 20% penghematan energi, air, dan material.

Syarat lain, pengembang bersangkutan memiliki pengalaman dengan Kredit Pemilikan Apartemen/Rumah (KPA/KPR) bersubsidi dari perbankan, dan sudah membangun dan menjual minimal 300 unit atau 100 unit rumah per tahun dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dari beberapa proyek.

Sebelumnya di diskusi berbeda, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kementerian bersama-sama dengan Bank Dunia sudah menginisiasi proyek rintisan penerapan bangunan hijau pada rumah bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan.

Diharapkan swasta bersama-sama dengan pemerintah daerah (Pemda) lebih memahami konsep dan pembangunan perumahan hijau serta termotivasi untuk dapat segera mewujudkannya di daerahnya masing-masing.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau yang secara umum menjelaskan mengenai hal-hal mengenai kategori bangunan yang akan dinilai kinerjanya sesuai standar teknis Bangunan Gedung Hijau, tata cara penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau, pemeringkatan dan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau, serta pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

Dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah, pemerintah mengawal sejumlah program subsidi perumahan nasional antara lain Program KPR FLPP yang dapat mendorong pembangunan sektor swasta sebesar 220.000 unit, perbaikan rumah di bawah standar sebesar 160.000 unit, dan pembangunan rumah sewa umum sebesar 11.000 unit.

“Ini merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk dapat menjalin kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan rumah bersubsidi yang hemat energi dan sumber daya, serta berwawasan hijau” ujar Herry.

Menurut dia, melalui penerapan program ini maka MBR selaku penerima subsidi akan mendapatkan manfaat seperti pengurangan konsumsi energi, penghematan konsumsi air, peningkatan keterjangkauan perumahan, dan peningkatan kenyamanan rumah karena penurunan suhu ruangan.

Selain itu, pembangunan perumahan hijau juga mendorong penggunaan bahan material yang efisien dan rendah karbon sehingga dapat meminimalisasi biaya-biaya penguatan yang berpotensi timbul ke depan.

Studi terbaru yang didanai Bank Dunia dan dilakukan oleh South Pole mengungkapkan membangun rumah ramah lingkungan untuk MBR tidak secara signifikan meningkatkan biaya konstruksi. Namun, investasi seperti itu dapat menghemat penggunaan energi dan juga air yang berujung pada pengurangan tagihan air dan listrik secara signifikan.

”Kami bersama Kementerian PUPR mengambil langkah besar ke depan menuju tujuan tersebut dengan berkomitmen mendukung pengembangan 2.500 rumah hijau. Ke depan, kami berharap Pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan perumahan bersubsidi yang terjangkau secara berkelanjutan,” kata Zhang Ming, World Bank Practice Manager dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Lalu bagaimana pelaku usaha properti menanggapi rencana penerapan bangunan hijau yang ramah lingkungan pada perumahan subsidi ini?

Wakil Ketua Umum DPP REI Koordinator bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan, dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie mengatakan saat ini kebijakan pemerintah memang mengarah ke pengembangan bangunan hijau. Tidak hanya pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, Bank Indonesia juga memberikan kelonggaran LTV dan bunga khusus yang lebih murah bagi pengembang yang membangun green building.

“Yang paling penting lagi, sebenarnya dalam kondisi pandemi ini, pasar justru lebih concern pada kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, makanya konsep green building, open space, dan sirkulasi udara jadi pilihan. Jadi lebih bagus dari sisi penjualannya, karena memiliki diferensiasi,“ kata Hari Ganie yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurutnya, sejauh ini green building sudah dilakukan pengembang besar, karena mereka sudah melihat tren pasarnya, serta memiliki modal besar untuk investasi teknologinya.

Sementara untuk rumah subsidi, menurut Hari, diharapkan implementasinya bisa dilakukan bertahap. Atau lebih tepat jika ketentuan rumah MBR-nya diperluas tidak hanya untuk rumah bersubsidi tetapi rumah MBR nonsubsidi di atas harga Rp160 juta dan di bawah Rp300 juta yang diminati milenial.

“Intinya kami setuju dengan penerapan bangunan hijau karena alam juga harus dijaga. Tapi mungkin untuk rumah subsidi perlu sosialisasi cukup termasuk soal sertifikasi. Seharusnya ada gimmick juga dari pemerintah, berupa kemudahan atau insentif untuk pengembang,” tegas Hari Ganie. (Teti/Rinaldi)
 
Sumber: