TATA RUANG

Perencanaan Tata Ruang Perlu Perbaikan

Administrator | Kamis, 26 November 2020 - 09:04:48 WIB | dibaca: 123 pembaca

Foto: Istimewa

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki ekosistem investasi sehingga nantinya bermuara pada penambahan lapangan kerja. Selama ini, inefesiensi proses dan birokrasi perizinan yang panjang dinilai sebagai salah satu faktor penghambat aktivitas investasi di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata mengatakan pihaknya sangat mendukung perbaikan menyeluruh terhadap sistem perizinan yang masih belum ringkas, independen, dan ramah terhadap investasi.

Dia menyoroti setidaknya ada tiga faktor utama di bagian hulu perizinan yang harus diperbaiki yaitu sistem tata ruang dan perencanaan sektor yang masih berdiri sendiri, pengelolaan dampak investasi yang tidak efektif dan efisien, serta ketiadaan komite independen untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik perizinan.

“Kemudahan berusaha hanya bisa dicapai dengan perbaikan sistem perencanaan tata ruang yang terkonsolidasi dalam satu peta (one plan) melalui prinsip debirokratisasi, independesi dan profesionalisme. Perbaikan itu harus termuat di dalam RUU Cipta Kerja,” kata Andy, barubaru ini.

Disebutkan, IAP mengusulkan lima poin masukan dalam perbaikan RUU Cipta Kerja. Yakni, Pertama, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi asas dalam penyelenggaraan RUU Cipta Kerja. Karena tujuan peningkatan ekosistem investasi bukan hanya untuk memudahkan investasi ekonomi, tetapi memastikan investasi sosial dan investasi lingkungan hidup bekerja secara simultan untuk kepentingan umum.

Kedua, penyederhanaan perizinan berusaha harus dimulai dari perbaikan sistem tata ruang (di hulu) sampai kepada dijitalisasi prosedur perizinan (di hilir).

“Di hulu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dijadikan tempat konsolidasi berbagai rencana sektor yang memanfaatkan ruang dengan pertimbangan keberlanjutan pembangunan atau one map-one data-one plan,” jelas Andy.

Ketiga, konsolidasi rencana tersebut termasuk me-reset ulang waktu berbagai jenis perencanaan (RTRW, RPPLH, RPB, RUE, PPRK, RIPPAR, dan lain-lain) baik pusat maupun daerah mengikuti waktu dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P) untuk memudahkan integrasi pemrograman, efisiensi dan efektifitas pembiayaan pembangunan serta kepastian berinvestasi.

Keempat, Pemerintah Pusat menetapkan kerangka struktur dan pola ruang wilayah nasional dan Peraturan Zonasi nasional yang berbasis pada batas wilayah ekosistem (eco-region). Sedangkan Pemerintah Daerah wajib menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ke dalam rencana sub-struktur dan pola ruang sesuai dengan batas administratif kewenangannya.

“Pemerintah daerah juga wajib mengadopsi ketentuan Peraturan Zonasi Nasional ke dalam narasi dan peta zonasi (zoning map dan text) sesuai dengan karakteristik wilayah dan lokalitas setempat,” papar dia.

Kelima, IAP mendesak agar debirokratisasi, independensi dan profesionalisme menjadi pilar utama dalam tata laksana penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pengaturan zonasi, pengawasan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

“Atas dasar lima poin tadi, IAP menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja harus berasaskan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Andy.

Kepastian Hukum
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyebutkan ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, antara lain menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berubah setelah izin dikeluarkan sehingga menghambat proses sertifikasi tanah dan pembangunan. Selain itu soal indikasi tanah terlantar.

“REI meminta adanya kepastian hukum, terutama bagi lokasi yang telah memiliki izin usaha jika terjadi perubahan peruntukan ruang akibat Peninjauan Kembali (PK) dan dokumen Tata Ruang serta Izin Lokasi/Sertipikat yang telah dimiliki tidak digugat pihak lain,” ujar Totok dalam sebuah webinar, baru-baru ini.

Selain itu, terkait ketentuan tanah terlantar, dia menyebutkan kerugian atas adanya tanah terlantar diakibatkan oleh spekulan, dan bukan pengembang yang memiliki izin usaha dan izin lokasi yang jelas. Untuk itu, indikasi tanah terlantar seharusnya dikecualikan terhadap tanah milik pengembang yang merupakan persediaan (inventory).

Menanggapi keluhan pengembang anggota REI, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengakui banyak sekali masalah terkait industri properti, karena kebijakan masa lalu dan sebagainya. Pemerintah sadar sekali tentang kondisi itu, sehingga saat ini diperkenalkan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja.

“Sekarang ini banyak regulasi yang tidak tepat dan memborgol dunia usaha, untuk itu kami minta tim legal REI membuat checklist masalah mana saja yang mengganggu industri properti supaya pemerintah bisa membuka high way hingga industri properti bisa lebih komprehensif,” ujar Menteri Sofyan.

Berkaitan dengan tanah terlantar, Menteri Sofyan meminta REI membuat daftar tanahtanah milik anggotanya sebagai bahan evaluasi kementerian. Setelah didaftar (list) kemudiann diidentifikasi dan dibuatkan kategorinya.

“Kita akan masukkan tanah terlantar dalam sistem elektronik di BPN, sehingga lahan yang bukan tanah terlantar akan kita lepas, tetapi kalau memang itu tanah terlantar
dan tidak diurus maka akan diberlakukan selayaknya tanah terlantar,” kata Menteri Sofyan. (Rinaldi/Teti)
 
Sumber: