Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), hingga 1 Maret 2019 telah menyalurkan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 868 miliar bagi 9.115 unit rumah.

Hingga akhir 2019 ditargetkan dapat disalurkan KPR bersubsidi senilai Rp 7,1 trilun bagi sekitar 67 ribu unit rumah.

Menurut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono, selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, Pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekadar investasi.

“Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujar Budi di Jakarta, baru-baru ini.

Ditambahkan, dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan tersebut diinformasikan ke bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi.

“Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspon juga kita minta agar Bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” ujarnya.

Dikatakan Budi, pada tahun 2019 target penyaluran KPR FLPP sebanyak 67.000 unit senilai Rp 7,1 triliun yang berasal dari DIPA 2019 sebesar Rp 5,2 triliun dan target pengembalian pokok Rp 1,9 triliun. Sementara untuk realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2010 hingga 1 Maret 2019, telah mencapai Rp 37,68 triliun untuk 586.882 unit rumah.

Kelompok penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terbagi atas 73,72% pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,72% Wiraswasta; 3,98% TNI/Polri; dan lainnya 1,73%.

Bank Pelaksana

Budi menyampaikan untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Tahun 2018 lalu jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD). Sementara pada 2019, di Desember 2018 lalu telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah.

Bank pelaksana yang menandatangani PKO tersebut adalah bank yang telah dievaluasi oleh PPDPP Kementerian PUPR dengan capaian realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70%. Untuk Bank pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan assessment pada periode Januari-Maret 2019.

“Assessment bertujuan untuk mengetahui kemampuan internal bank penyalur baik dari segi SDM, Teknologi Informasi, dan SOP. Kemudian juga kapasitas eksternalnya seperti cakupan kerja sama dengan pengembang, dan kemampuan pemasaran. Hasilnya sudah terdapat penambahan dua bank penyalur yang lulus penilaian dan sudah PKO pada minggu lalu, yakni Bank Arta Graha dan Bank NTB Syariah. Selanjutnya masih ada 5 bank yang diberi kesempatan hingga Maret 2019 ini untuk mengikuti assessment,” ungkap Budi.

Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. (Rinaldi)