Pembangunan rumah bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) setiap tahun selalu masuk dalam 10 besar secara nasional. Realestat Indonesia (REI) Sulsel bahkan pada tahun ini menargetkan dapat membangun sebanyak 30 ribu unit rumah untuk MBR di provinsi tersebut. Target itu meningkat tajam dibandingkan realisasi pada 2019 sebanyak 17 ribu unit.

Namun sayangnya, rencana kadang tidak seperti harapan. Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian timur, Sulsel juga terdampak coronavirus. Perekonomian dan geliat bisnis yang terganggu menyebabkan permintaan properti khususnya rumah juga ikut terpuruk.

Ketua DPD REI Sulsel, M. Sadiq menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir di masa pandemi corona pasar properti di Sulsel sudah turun 40%, sehingga REI Sulsel langsung mengkoreksi target tahun ini.

“Kalau melihat kondisi beberapa bulan terakhir ini, kami memutuskan untuk menurunkan target menjadi 20 ribu unit rumah hingga akhir tahun,” jelas Sadiq yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Wabah Covid-19 sangat memukul perekonomian sehingga masyarakat saat ini lebih fokus memenuhi kebutuhan utama seperti pangan terlebih di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Semakin selektifnya perbankan juga terjadi di Sulsel sehingga butuh waktu yang lebih panjang untuk memproses persetujuan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selain kepada calon kreditur KPR, pengembang juga semakin sulit untuk mendapatkan kredit konstruksi.

“Perbankan sekarang makin berhati-hati karena mungkin khawatir dengan peningkatan kredit macet,” ungkap Sadiq.

Namun, di sisi lain pengembang harus terus membangun sebagai komitmen kepada calon pembeli dan juga perbankan. Ditambah lagi, pengembang juga harus menghadapi buruh harian yang dipekerjakan yang harus tetap digaji. Akibatnya pengembang harus menghadapi biaya tinggi sementara pemasukan dari penjualan berkurang drastic karena banyak calon pembeli menunda pembelian.

Insentif Pajak

REI Sulsel berharap agar perbankan tetap menyalurkan KPR dan kredit konstruksi meski di situasi sulit seperti sekarang ini, karena penyediaan hunian bagi masyarakat masih sangat dibutuhkan. Sadiq juga meminta pemerintah lebih cepat merespon keperluan yang berhubungan dengan perizinan pengembang seperti IMB, Izin Prinsip, dan lain-lain.

“Dari pemerintah daerah kami berharap adanya insentif pajak daerah di masa pandemi ini seperti keringanan BPHTB atau penundaan pembayaran sebagian BPHTB untuk pencadangan operasional pengusaha supaya tetap bisa tetap membangun,” harap Sadiq.

Saat ini pengembang di Sulsel sudah menghadapi masa kenormalan yang baru atau new normal. Menurut Sadiq, di masa new normal ini pengembang sudah memiliki beberapa strategi antara lain penguatan penjualan online, selain tetap menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan dalam aktivitas pemasaran dan pengerjaan konstruksi.

Sulsel dalam beberapa tahun terakhir selalu memperlihatkan pertumbuhan di sektor properti, dengan tingkat mencapai sekitar 18% pada 2018, berdasarkan data OJK dan Bank Indonesia (BI). Sementara angka kekurangan (backlog) perumahan di provinsi tersebut pada 2017 mencapai 360 ribu rumah. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI Edisi Juli 2020