INFO DPD REI

Pengembang Riau Fokus Habiskan Ready Stock Tahun Lalu

Administrator | Senin, 10 Oktober 2022 - 14:27:21 WIB | dibaca: 63 pembaca

Sekretaris DPD REI Riau, Ari Prama Citra

Tidak ada lagi Izin Mendirikan Bangunan atau IMB yang kini berganti nama men-jadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan pemerintah daerah. Perubahan regulasi ini memberikan dampak besar kepada pengembang di daerah termasuk di Provinsi Riau. 

Bahkan, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Riau sampai-sampai tidak bisa memprediksi berapa target realisasi rumah bersubsidi baru pada tahun ini. Pengembang anggota REI di daerah itu justru memilih fokus menghabiskan stok yang sudah dibangun. 

Sekretaris DPD REI Riau, Ari Prama Citra mengatakan saat ini pengembang di REI Riau harus realistis dengan kendala perizinan yang belum selesai. Menurutnya, sejak Agustus 2021 hingga masuk Juni 2022 peralihan belum selesai dan ini cukup menghambat. 

“Sementara ini, anggota REI Riau fokus untuk menghabiskan stok tahun lalu yang su-dah memiliki IMB,” ungkap Ari kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini. 
 
Secara Rinci, dia menjelaskan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 unit stok rumah yang ter-sedia saat ini milik anggota REI Riau baik subsidi maupun komersial (non-subsidi). Memasuki masa post-pandemic atau menuju fase endemic diharapkan permintaan rumah akan meningkat hingga akhir tahun ini. 

“Begitu pun kami tetap berharap regulasi soal PBG cepat selesai dan PBG segera keluar sehingga REI Riau dapat merealisasikan sedikit-nya 10.000 unit rumah baik subsidi maupun ko-mersial di 2022,” ujar Ari. 

Sejak tahun lalu, menurut Ari, sektor hu-nian komersial tidak terganggu meski masih ada pandemi. Dijelaskan, rumah komersial justru menjadi lebih fleksibel dan luwes karena tidak mengandalkan kuota sub-sidi pemerintah.
 
Adapun harga komersial yang bertumbuh di kisaran harga Rp200 juta hingga Rp500 juta terutama di daerah Pekanbaru. Selain itu, rumah dengan harga Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar juga masih ada peminat meski lebih sedikit. 

“Profil pembeli rumah komersial di Riau sebagian besar adalah wirausaha di berbagai sektor,” jelasnya. 

Aktifkan Koordinasi 
Di tengah banyaknya kendala perizinan di sektor properti, REI Riau tidak berdiam diri. Justru semakin aktif berkoordinasi dengan pe-mangku kepentingan terutama pemerintah daerah. 

REI Riau dan asosiasi properti lain misalnya diundang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda DPRD Kota Pekanbaru. Di pertemuan itu, kata Ari, REI mendorong pansus untuk secepatnya menyelesaikan dan mengesahkan Perda ten-tang Retribusi PBG. 

“DPRD mengatakan akan melakukan perce-patan termasuk solusi lain dan mendorong Walikota Pekanbaru untuk sementara dapat menggunakan retribusi IMB sebelumnya,” tegas Ari. 

Sayangnya, disebutkan bahwa DPRD dan Pansus Ranperda PBG tidak bisa menetapkan target waktu penyelesaian dan hanya ber-janji untuk menyegerakan selesai secepat mungkin. 
“Dari pelaku usaha harapannya bisa segera atau dalam suatu kebijakan yang bisa langsung digunakan sementara perda tersebut belum se-lesai,” kata Ari. 

REI Riau menilai keberadaan Perda PBG akan memberikan efek domino bukan hanya pengembang, namun juga terhadap usaha ikutan terkait properti. Mulai dari usaha mikro dan makro, serta barang dan jasa, termasuk juga perbankan. 

Terlebih, kendala dalam sektor properti saat ini bukan hanya soal izin PBG tetapi banyak persoalan lain. Antara lain bahan material yang terus melonjak tinggi. Namun hal itu belum disusul kenaikan harga jual rumah subsidi dari pemerintah.
 
Menurut Ari, setidaknya dampak kenaikan harga mencapai 15%, namun diketahui peme-rintah hanya menyetujui kenaikan harga 7% saja. Bahkan kapan kenaikannya pun sampai kini belum jelas. Itu juga menjadi alasan me-ngapa pengembang anggota REI Riau memilih menghabiskan stok yang ada.
 
“Padahal saat ini jadi momentum kebang-kitan ekonomi pasca pandemi. Apalagi eko-nomi Riau sangat didukung oleh sektor pertam-bangan, perkebunan, dan perdagangan yang sekarang tengah naik daun,” paparnya, 

Pembeli rumah di Negeri Lancang Kuning itu didominasi wirausaha karena 75% penduduk Riau adalah pengusaha, sedang 25% sisanya adalah ASN, TNI/Polri, dan aparatur negara lain-nya. (Teti Purwanti)


Sumber: