ASPIRASI DAERAH

Pengembang Kalsel Lebih Khawatirkan Pengetatan Perbankan

Administrator | Selasa, 12 Januari 2021 - 15:51:14 WIB | dibaca: 30 pembaca

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung ekonomi Indonesia akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1% pada kuartal III-2020, setelah terkontraksi dua kuartal berturut-turut. Artinya Indonesia sudah memasuki era resesi. Kekhawatiran dialami banyak pelaku usaha, tidak terkecuali pengembang properti.

Namun, bagi pengembang properti di Kalimantan Selatan (Kalsel), dampak pandemi dan resesi tidaklah terlalu mengkhawatirkan, dibandingkan pengetatan yang dilakukan perbankan sejak kuartal II-2020 lalu.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini menyebutkan dampak pandemi corona juga terjadi di Kalsel dimana permintaan dan transaksi mengalami penurunan drastis.

Namun yang paling menjadi masalah utama saat ini adalah kebijakan pengetatan perbankan yang membuat pasar properti semakin terpuruk.

“Saya kira meski pun resesi, tetapi pasar perumahan seharusnya tetap positif asal saja kuota subsidi aman dan perbankan merelaksasi aturan yang saat ini sangat ketat,” ungkap Ahyat kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Ditambahkan, sejak lesunya aktivitas tambang di Kalsel dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pasar properti di daerah itu didominasi dengan pengembangan rumah subsidi. Kebutuhan dan permintaan juga cukup tinggi.

Namun, sejak pandemi, bank justru melakukan pengetatan seleksi dan verifikasi calon nasabah terutama yang berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income). Padahal, di Kalsel pembeli rumah subsidi paling banyak didominasi oleh non-fixed income. Kondisi itu jika berlangsung terlalu lama justru dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan industri perumahan di daerah itu.

“Sebenarnya sejak new normal mulai terjadi geliat pasar, sehingga mulai ada penjualan dibandingkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hampir nihil transaksi. Tetapi ya terkendala dengan kebijakan bank tersebut,” keluh Ahyat.

Pengembang di Kalsel mencoba tetap bertahan dengan berusaha melakukan efisiensi untuk menjaga cashflow. Penjualan tetap ada terutama di segmen menengah bawah dan terletak di lokasi strategis.

Pengembang juga gencar memberikan kemudahan cicilan uang muka dan gimmick lainnya.

“Masalah kami di sini yang utama ya soal kebijakan perbankan saja. Kalau perbankan bisa memberikan sedikit kelonggaran maka kami yakin bisa kembali berlari kencang,” kata Ahyat.

Target Pembangunan
Ahyat juga menyoroti aturan pemerintah dalam penyaluran kredit perumahan yang juga memengaruhi kebijakan perbankan. Khususnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2019 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang menyebutkan akad kredit hanya bisa dilakukan apabila jalan sudah selesai, serta air bersih dan listrik sudah terpasang.

Permen ini juga dianggap menghambat akad kredit karena di lapangan pengembang sangat tergantung kepada kesiapan PLN dan PDAM setempat. Kadang, ungkap dia, pengembang sudah mengajukan permohonan pemasangan listrik dan air sejak jauh-jauh hari, namun ketiadaan material di PLN dan PDAM menjadi alasan, sehingga pemasangan harus di-pending dan menunggu dua atau tiga bulan.

“Banyak bank ketat dengan ketentuan ini, sehingga akad kredit tertunda. Meski pun ada juga bank yang memberi kelonggaran asalkan ada bukti sudah membayar pemasangan listrik dan air, “ papar Ahyat.

Dengan berbagai kendala itu, DPD REI Kalsel masih tetap optimistis bisa mencapai target akad kredit hingga 4.000 rumah dengan syarat perbankan memberikan relaksasi bagi konsumen melakukan akad kredit termasuk kepada konsumen dengan penghasilan tidak tetap. Apalagi saat ini di Kalsel terdapat ready stock mencapai 8.000 unit rumah.

“Kami dengar perbankan mulai melakukan pelonggaran kepada beberapa jenis non-fixed income yang tidak terdampak corona seperti pertambangan, kesehatan, ritel, pendidikan, dan beberapa perusahaan swasta yang payroll-nya di bank bersangkutan,” ujar Ahyat.

Dia mengungkapkan, hanya 20% dari total 200 anggota REI Kalsel yang mengikuti program restrukturisasi perbankan yang diinstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Ahyat, angka itu sangat sedikit meski ada kemungkinan beberapa pengembang tidak mau mengakuinya secara terbuka. (Teti Purwanti)


Sumber: