Sebagai provinsi paling bungsu di Indonesia, banyak instansi yang belum membuka kantor di Kalimantan Utara (Kaltara). Alhasil sejumlah pelayanan masyarakat menjadi terganggu, termasuk instansi yang terkait dengan pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di Kaltara, DPD Realestat Indonesia (REI) baru berdiri sejak 2017. Meski begitu, sejak 2015 anggota REI di Kaltara setidaknya sudah membangun hampir 2.000 unit rumah. Sementara tahun ini, REI Kaltara memasang target pembangunan 1.500 unit rumah.

Ketua DPD REI Kaltara, Abdul Khair, mengatakan saat ini kendala utama yang dirasakan pengembang di daerah tersebut adalah tidak adanya dukungan dari instansi terkait di bidang perumahan karena instansi tersebut belum memiliki kantor di Kaltara.

Misalnya saat ini di Provinsi Kaltara belum ada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) sehingga segala urusan pertanahan terpaksa harus ke Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketiadaan kantor BPN menyebabkan pengurusan izin-izin memakan waktu dan biaya yang lebih lama dan mahal.

Di daerah itu, ungkap Khair, juga tidak ada Kantor Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yang notabene merupakan bank yang paling banyak menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) rumah bersubsidi. Yang ada hanya kantor cabang pembantu, sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal.

Hingga saat ini baru PT PLN (Persero) yang sudah menyatakan kesiapan untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) di Kaltara. Dengan begitu, tahun depan diharapkan realisasi pembangunan PSR di Kaltara lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara di 2018, dengan keterbatasan akses dari target 1.500 unit, ungkap Khair, kemungkinan yang bisa terpenuhi hingga akhir tahun ini hanya sekitar 600 unit.

“Dari sisi kepedulian pemerintah daerah masih minim, kebijakan Presiden Jokowi untuk mempermudah perizinan bagi pembangunan rumah rakyat belum dapat dinikmati di Kaltara. Begitu pun, sudah ada trigger dengan adanya salah satu Walikota yang peduli soal perumahan,” papar Khair.

Tahun depan, REI Kaltara berharap BPN dan BTN sudah tersedia di Kaltara, sehingga akselerasi pembangunan rumah subsidi bisa lebih cepat. Menurut Khair, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada DPP REI dan langsung ditindaklanjuti dengan surat DPP REI kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk membuka Kanwil BPN di Kaltara.

Di Provinsi Kaltara setidaknya terdapat 6.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Sayangnya, potensi yang tinggi untuk menyediakan rumah masih terhalang dengan ketersediaan aparatur instansi terkait. Meski begitu, REI Kaltara akan terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Pasar Komersial

Tidak berbeda jauh dengan kondisi pembangunan rumah MBR yang terseok-seok, pembangunan dan penjualan rumah komersial di Kaltara pun tidak terlalu baik. Khair menjelaskan, pasar hunian komersial di sana sangat terpuruk, bahkan pengembang rumah-rumah non-subsidi sekarang lebih memilih membangun rumah subsidi.

“Masih ada yang bertahan membangun rumah toko (ruko), tapi itu pun sangat sulit menjualnya. Kota Tarakan ini masih jauh tertinggal, jadi orang lebih memilih membeli rumah di Samarinda atau Balikpapan,” jelas Khair. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Suheriyatna menjelaskan, program penyediaan perumahan bagi MBR di Kaltara adalah langsung dalam penanganan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Bidang Perumahan.

Namun yang menjadi tantangan di Kaltara adalah harga lahan yang tinggi. Sehingga developer atau pengembang properti perumahan sangat berat untuk berinvestasi di sektor ini. Kalau pun ada, maka akan mengambil lokasi di pinggiran kota, agak jauh dari pusat kota dan pemerintah.

Di samping itu, harga rumah tapak menjadi mahal dibandingkan dengan harga di wilayah Jabodetabek. Kisaran harga rumah tapak di Kalimantan Utara mulai dari Rp 142 juta per unit. (Teti Purwanti)