ASPIRASI DAERAH

Pengembang di Sumbar Menanti Relaksasi Kebijakan Bank

Administrator | Selasa, 13 Oktober 2020 - 09:09:09 WIB | dibaca: 34 pembaca

Ketua DPD REI Sumbar, Ardinal

Tahun ini, Realestat Indonesia (REI) Sumatera Barat memasang target pembangunan rumah bersubsidi mencapai 7.000 unit. Namun dengan situasi kebijakan dan situasi pasar yang tertekan oleh isu Corona Virus atau Covid-19, target tersebut diprediksi tidak akan tercapai.

Menurut Ketua DPD REI Sumbar, Ardinal sepanjang 2020 pihaknya menargetkan pembangunan 7.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun hingga akhir tahun ini kemungkinan tercapai 5.000 unit saja atau yang terburuk hanya 50% dari target jika pandemi Corona Virus tidak segera usai.

Kondisi itu diperparah karena Bank BTN sebagai perbankan penyalur utama kredit perumahan, semakin mengetatkan syarat yang cukup menyulitkan bagi pengembang dan juga calon konsumen.

“Sebagian besar pengembang di Sumbar memiliki tanggungan dengan BTN, kalau bisa BTN juga merelaksasi agar bisa saling membantu dalam menghadapi kondisi saat ini. Misalnya di tingkat cabang kami harapkan bisa melakukan kebijakan relaksasi dan kemudahan sesuai kewenangan yang dapat dilakukan oleh cabang,” harap Ardinal kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia memberi contoh pada 2019 BTN telah mengganti sistem verifikasi awal dengan menggunakan sistem, bukan dilakukan oleh manusia, sehingga menyulitkan dan membuat lebih banyak penolakan terhadap pengajuan KPR calon konsumen dari perbankan dibandingkan yang disetujui.

Sistem membuat pengembang dan calon nasabah kebingungan saat melengkapi persyaratan suratsurat, sementara cabang bank di daerah sudah tidak memiliki kendali lagi.

Hambatan pengetatan persetujuan KPR ini sangat terasa sejak akhir 2019 yang diperparah dengan adanya aplikasi SiKasep dan SiKumbang yang diberlakukan tanpa waktu sosialisasi yang cukup. Pengembang yang belum terbiasa dengan aturan tersebut membuat proses akad kredit menjadi tertunda, sementara di sisi lain daya beli masyarakat juga semakin melemah akibat penyebaran virus sejak sebulan terakhir.

“Kalau kendala lain seperti perizinan hampir tidak ada masalah, sejauh ini masih sangat kondusif. Memang harga lahan yang terus naik tinggi di Kota Padang, tapi disiasati pengembang dengan mem-bangun di pinggiran kota atau merambah ke kabupaten lain di Sumbar,” ujar Ardinal.

Restrukturisasi Utang
Terkait kesulitan yang dialami pengembang dengan merebaknya wabah virus Covid-19. REI Sumbar mengusulkan agar selama sama pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir ini, konsumen MBR hanya perlu membayar bunga kreditnya saja.

“Kalau bunga saja tidak sampai Rp 500 ribu per bulan dan ini tentu cukup meringankan dan membantu MBR. Selain itu, perlu dibantu supaya calon konsumen yang menunda akad kredit supaya tetap dapat melakukan akad kredit,” kata Ardinal.

Sedangkan untuk pengembang, diakuinya banyak pengembang di Sumbar belum banyak yang mengetahui tentang skema restrukturisasi yang bisa dilakukan perbankan bagi kreditur terdampak Covid-19. Padahal, hampir semua pengembang di Sumbar memiliki utang di bank.

Sayangnya, kata Ardinal, perbankan di Sumbar juga tidak memperluas informasi mengenai skema restrukturisasi utang, setidaknya secara online karena saat ini di Sumbar juga sudah dilakukan social distancing.

“Kalau keadaan ini terus berlangsung, kemungkinan besar pengembang daerah di Sumbar bisa banyak yang gulung tikar. Karena semua punya utang. Selain relaksasi, kami sangat berharap perbankan menunda pengenaan bunga kredit,” jelas Ardinal.

Seperti halnya kondisi di segmen MBR, sektor properti komersial di Sumbar juga makin tidak berdaya. Padahal tahun lalu sektor ini sudah mulai sedikit menggeliat setelah mengalami mati suri.

Angka kekurangan rumah (backlog) di Sumbar masih cukup tinggi dimana secara kepemilikan jumlahnya mencapai 190 ribu unit. Angka tersebut cukup besar, ditambah lagi jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya. (Teti Purwanti)