ASPIRASI DAERAH

Pengembang di Lampung Minta Pelonggaran Aturan Bank

Administrator | Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:56:56 WIB | dibaca: 72 pembaca

Ketua Realestat Indonesia (REI) Lampung, Djoko Santoso

Sampai akhir 2019, pasar properti di Lampung masih dipenuhi dengan optimisme meski ada masalah kuota FLPP yang menghantam segmen rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak pertengahan tahun lalu. Sektor properti di Lampung juga terdampak positif dengan pembangunan tol Trans Sumatera yang melintasi sejumlah daerah di provinsi tersebut.

Namun gairah pasar dan optimisme pengembang itu ternyata tidak berlangsung lama. Sejak kuartal I-2020, kondisi pasar properti di Lampung seperti yang dialami daerah lain justru memasuki masa-masa sulit, bahkan dihantui ancaman kolaps.

“Sebelum ada isu penyebaran corona di Indonesia memang ada masalah kuota dan perubahan sistem di BTN yang membuat akad kredit cukup sulit karena harus ke wilayah untuk bisa realisasinya. Namun setelah pandemi mencuat kondisinya semakin terpuruk,” kata Ketua Realestat Indonesia (REI) Lampung, Djoko Santoso, baru-baru ini.

Merebaknya virus membawa masalah baru di sektor perbankan terutama BTN. Menurut Djoko, saat ini untuk bisa akad kredit maka calon konsumen diberikan kriteria baru dan yang paling menyulitkan adalah BTN meminta calon konsumen untuk payroll di bank tersebut. Ketentuan ini bukan hanya terjadi di BTN, namun di bank lain seperti Bank BRI.

“Kalau di BTN masih bisa realisasi asal payroll. Sedangkan di Bank Mandiri sama sekali tidak ada akad meski mereka menerima berkas, namun sudah lebih dari tiga bulan belum juga cair,” kata Djoko.

Meski lebih ketat, namun tetap saja BTN yang menjadi pilihan konsumen karena masih ada kuota sebanyak 2.000 unit untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan 800 unit untuk skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selain BTN, menurut Djoko, masih ada harapan di beberapa bank lain yang sedang dijajaki.

Menurut Djoko, masalah virus corona ini memang cukup menjadi masalah bagi sektor properti, termasuk di Lampung. Hanya saja hingga akhir tahun ini yang menjadi masalah kemungkinan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perbankan. Pasalnya, pasar untuk MBR masih ada meski jumlahnya tidak signifikan. Hanya saja, pasar ini tidak bisa realisasi jika tidak didukung penuh perbankan.

“Sebesar 90% konsumen membeli rumah dengan KPR namun masalahnya saat ini KPR terlalu rigid yang akan berdampak sebagai sumbatan yang luar biasa. Semoga saja hingga akhir tahun pemerintah tidak membuat kebijakan yang berubah-ubah yang akan makin menyulitkan,” harap Djoko.

Dia berharap, usai Lebaran atau pada Juni sudah ada angin segar dari pemerintah terkait penangganan corona. Djoko khawatir dunia usaha tidak akan bertahan sampai akhir tahun jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah terus diberlakukan. 

Strategi Penjualan
Saat ini pengembang masih bertahan karena memang lazimnya setiap tahun menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru pasar properti memang terkoreksi hingga 30%. Namun usai Lebaran, diharapkan Djoko, pasar properti bisa kembali berjalan normal sehingga pengembang dapat melakukan transaksi penjualan guna menjaga cashflow perusahaan.

“Kalau optimis tentu kami masih optimis, meski volume mungkin tidak seperti biasanya dan harus dengan strategi penjualan yang tidak biasa. Misalnya pengembang tengah mencoba memperkuat digital marketing dan cicilan uang muka ke pengembang supaya minat konsumen kuat,” papar Djoko.

Oleh karena cashflow sangat penting, Djoko juga mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan restrukturisasi utang pengembang. Langkah itu cukup membantu memperpanjang nafas pengembang di Lampung. Sayangnya, tidak banyak pengembang yang ikut restrukturisasi OJK tersebut. Djoko menyebutkan angkanya tidak sampai 10 pengembang. (Teti Purwanti)