AKTUAL

Pengelola Mal Keluhkan Aturan Larangan Penggunaan Plastik

Administrator | Kamis, 10 September 2020 - 09:30:41 WIB | dibaca: 37 pembaca

Foto: Istimewa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 142 tahun 2019 yang mengatur tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Aturan ini akan efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2020 atau enam bulan sejak ditandatangani. Artinya, dalam enam bulan ini semua pihak dari mulai pemerintah hingga pelaku usaha swalayan atau supermarket sudah harus menyosialisasi penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Pergub tersebut menyebutkan aturan ini diberlakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai khususnya di pusat-pusat perbelanjaan tradisional dan modern yang ada di Jakarta. Bagi pemilik usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan izin.

Namun selain sanksi, pergub ini juga akan memberikan insentif bagi pusat perbelanjaan yang mengikuti aturan tersebut dalam bentuk pengurangan dan keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Aturan itu mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Baru pengelola pusat perbelanjaan modern, kebijakan ini akan memberatkan bahkan sulit diterapkan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun Mualim Wijoyo menyebutkan di Indonesia pusat perbelanjaan biasanya terbagi menjadi dua, yakni pusat perbelanjaan sewa dan milik (strata-title).

Menurut Mualim, untuk yang pola sewa mungkin pengelola akan lebih mudah memberikan pemberitahuan atau himbauan karena status penyewa (tenant) bukan pemilik unit usaha. Tetapi untuk pusat perbelanjaan stratatitle, unit tersebut adalah milik pembeli atau pengembang sudah menjual putus. Di pusat belanja jenis ini sulit sekali menerapkan larangan secara sepihak. 

Sebenarnya, ungkap Mualim, niat dan tujuan Pemprov DKI cukup baik yakni untuk menjaga lingkungan. Pihaknya pun sebagai pengelola sebisa mungkin akan menyampaikan aturan tersebut kepada para tenant. Apalagi kebijakan tersebut ada sanksinya.

“Tetapi seperti saya jelaskan tadi ada jenis pusat perbelanjaan yang sudah dimiliki oleh perorangan, nah ini yang agak sulit (diatur),” ujar Mualim kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Daripada melarang pedagang untuk menggunakan kantong plastik, dia justru menyarankan pemerintah agar menertibkan atau menyetop saja produksi kantong plastik sekaligus mewajibkan semua pabrik plastik hanya memproduksi kantong plastik berstandar ramah lingkungan.

Penanganan masalah ini penting langsung ke hulunya, sebab harga kantong plastik sekali pakai memang relatif murah dan tentu akan banyak orang termasuk pedagang mencoba “curi-curi” memakainya terutama di tengah kondisi ekonomi yang kurang mendukung seperti sekarang.

“Kalau sudah disetop (produksinya) pasti kan tidak ada yang pakai. Daripada ada yang terkena sanksi kemudian izin operasi mall sampai dicabut, tentu tidak fair,” tegas Mualim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Andono Warih mengingatkan pelaku usaha untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik. Kalau dilanggar, maka akan dikenakan sanksi secara bertingkat.

“Bentuk sanksinya dari teguran, peringatan tertulis atau uang paksa. Kalau tidak dilakukan juga, maka bisa dilakukan pembekuan izin sampai pencabutan izin. Itu tercantum dalam pergub,” kata Andono.

Edukasi Masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mempertanyakan pergub larangan kantong plastik ini diterapkan untuk siapa. Apakah untuk semua pelaku usaha atau tidak? “Kalau tidak semua pelaku usaha berarti ada ketimpangan,” kata dia.

Tutum mengatakan aturan larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut dia, dampak yang ditimbulkan soal larangan kantong plastik di Jakarta itu sebetulnya bukan pengusaha saja tetapi juga berdampak kepada konsumen.

“Konsumen yang berbelanja kan kerepotan juga. Jadi kami kira bukan hanya dari retailer yang keberatan, tetapi masyarakat luas,” keluh dia. 

Bagi retailer atau pedagang, kata dia, mungkin mudah tinggal mengatakan tidak dikasih kantong plastik. Tetapi harus dilihat pula kesiapan konsumen juga. Apakah konsumen siap kalau harus membawa barang yang banyak tanpa kantong plastik?

“Pemerintah apakah sudah mempertimbangan kerepotan konsumen itu?,” ujar dia.

Lebih lanjut Tutum mengungkapkan, pelarangan itu seharusnya diikuti dengan programprogram edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik. Edukasi tersebut, kata dia, dilakukan agar masyarakat menggunakan kantong belanja sendiri yang bisa dipakai berulang kali seperti keranjang pada masa lampau.

Sebelum DKI, Pemerintah Provinsi Bali lebih dulu mendukung gerakan ramah lingkungan.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menerbitkan peraturan terkait larangan penggunaan kantong plastik, stirofoam, dan sedotan plastik sejak Desember 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 97 tahun 2018.

Penekanan terhadap larangan penggunaan plastik juga didukung melonjaknya produksi plastik yang dikirim ke Bali yakni mencapai 1.500 ton per bulan.

Berdasarkan hasil riset Agoda dan YouGov Singapore, disebutkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia lebih memilih destinasi wisata dalam negeri yang ramah lingkungan.

Selain di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan terhadap 16.383 responden yang terdiri dari wisatawan China, Jepang, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, AS, dan Vietnam juga ternyata lebih menyukai dan memilih destinasi-destinasi wisata yang ramah lingkungan. (Teti Purwanti)