TOPIK UTAMA

Hari Ganie -Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI

Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi Harus Cermat

Administrator | Rabu, 09 September 2020 - 13:41:49 WIB | dibaca: 72 pembaca

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Hari Ganie

Tantangan bisnis properti ke depan semakin berat. Selain masalah perizinan yang hingga kini belum banyak perubahan berarti, persoalan di bidang tata ruang pun tidak kalah banyak menumpuk. Kepastian tata ruang menjadi syarat penting bagi industri properti karena membantu kemudahan proses perizinan. Keduanya menjadi berkelindan karena pemerintah tengah berupaya mewujudkan terbentuknya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Salah satu perangkat penting untuk terealisasinya OSS adalah tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan, hingga saat ini daerah kabupaten dan kota yang sudah memiliki RDTR tidak sampai 10%. 

Padahal, keberadaan RDTR sangat signifikan untuk membantu realisasi investasi di daerah melalui sistem OSS karena bisa mempersingkat waktu untuk pengurusan izin pemanfaatan lahan karena peruntukkannya sudah jelas dan pasti. 

Selain mendorong pemerintah menuntaskan target penyusunan RDTR di seluruh Indonesia guna memastikan sistem OSS berjalan optimal, Realestat Indonesia (REI) juga terus memperjuangkan agar seluruh RTDR menetapkan zonasi khusus bagi rumah murah sehingga masalah sulitnya mendapatkan lahan untuk rumah rakyat dapat terpecahkan. 

Apa saja tanggapan REI terkait kebijakan di bidang tata ruang, berikut wawancara Majalah RealEstat dengan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Hari Ganie di Kantor DPP REI, baru-baru ini.

Terkait Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah apa respon REI?
Begini, di dalam Undang-undang Penataan Ruang diatur soal peruntukkan. Namun ada undang-undang spesialis lainnya yang juga mengatur soal peruntukkan seperti UU tentang Kehutanan yang mengatur soal hutan lindung dan juga UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Yang terakhir ini kan sebenarnya sudah lama dikeluarkan yakni di tahun 2009. Namun mungkin orang baru sadar sekarang. Sementara di sisi lain dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mencapai 1,4% per tahun menyebabkan banyak lahan sawah mengalami perubahan peruntukkan menjadi perkebunan, kawasan industri, atau properti lainnya. Nah, perpres itu kembali menegaskan pentingnya lahan-lahan sawah itu dilindungi demi ketahanan pangan nasional.

Bagaimana dampaknya terhadap industri properti, mengingat sekarang mencari lahan sangat sulit sekali?
Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi yang nantinya dilakukan tim terpadu yang dibentuk pemerintah tentu saja akan memperkecil ruang bagi pengembang untuk mendapatkan lahan  bagi pembangunan properti terlebih perumahan. Sekarang saja sulit sekali mendapatkan lahan di kota, sehingga pengembang terpaksa mencari lahan di pinggiran yang mungkin termasuk lahan sawah. Asal aksesnya bagus, apalagi di pinggir jalan langsung dibeli.

Pembatasan ini pasti akan mempersempit pengembang untuk mendapatkan lahan khususnya bagi pembangunan perumahan. Kalau nanti sudah ada penetapan petanya, pengembang mungkin tidak bisa lagi sembarangan membeli lahan. Harus betul-betul cek di RTRW apakah lahan tersebut masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau tidak?

Namun sekali lagi, kami memahami maksud dan tujuan baik pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional kita di masa mendatang.

Kalau dilanggar?
Kalau kita baca di perpres tersebut ada ketentuan pembinaan dan pengawasan, tentu ada sanksi. Apalagi saat ini di bidang tata ruang sudah ada penyidik Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang tata ruang di setiap daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat melakukan penindakan terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, DPP REI mengingatkan pengembang di daerah untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembelian atau pembebasan lahan sawah. 

Beberapa waktu lalu dalam pertemuan dengan Kementerian ATR-BPN membahas masalah ini kami sudah sampaikan supaya DPD REI se-Indonesia juga dilibatkan dalam sosialisasi Peta Lahan Sawah Dilindungi yang sudah ditetapkan. Supaya kawan-kawan di daerah juga paham dimana saja titik lahan sawah yang dilindungi tersebut. 

Apa masukan REI terkait penyusunan Peta Lahan Sawah Dilindungi itu? REI berharap penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi dilakukan secara cermat dan tepat sehingga tidak memunculkan permasalahan baru di kemudian hari. Transparansi dibutuhkan oleh pelaku usaha, karena selama  ini penetapan rencana tata ruang di daerah terkesan tertutup atau kurang realistis.

Contohnya di Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), aneh di tata ruangnya masih ada lahan peruntukkan untuk sawah. Padahal mayoritasnya wilayahnya sudah menjadi kawasan perkotaan. Menurut kami, daerah yang sifatnya sudah menjadi kota ya idealnya tidak ada lagi lahan sawah. Mungkin ini yang perlu diperhatikan pengawasannya terutama saat pembuatan rencana detail tata ruang oleh pemerintah daerah.

Kemudian apa lagi?
REI juga meminta supaya dalam penetapan LP2B harus dipastikan bahwa untuk lahan pengembang yang sudah mendapatkan izin lokasi dan memiliki kekuatan hukum yang sah sebelum peta lahan sawah nanti dikeluarkan tidak diganggu dan dihormati. Terlebih lagi untuk lahan yang  sudah dilakukan proses pembangunan demi menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Soal realisasi pembuatan RDTR yang sangat lamban, apakah berpengaruh terhadap industri properti?
Keberadaan RDTR sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi di daerah karena bisa mempersingkat waktu untuk pengurusan izin pemanfaatan lahan. Kalau daerah itu sudah ada RDTR, secara teoritis tentu keputusan investasinya menjadi lebih cepat, karena semua data tata ruang sudah jelas. Investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilih atau dibeli itu sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang di Perda RDTR.

Jadi REI mendukung penuntasan target RDTR di semua kabupaten/kota di Indonesia. Penguatan perlu dilakukan Kementerian ATR-BPN, salah satu lewat UU Omnibus Law. Misalnya lewat UU itu cukup diatur standarisasinya saja misalnya kesesuaian lokasi dengan tata ruang, jadi bukan lagi izin lokasi. Itu akan sangat membantu memangkas proses perizinan. Kemudian SDM di daerah juga perlu diperkuat, antara lain dengan bekerjasama dengan asosiasi profesi atau perguruan tinggi.

REI juga mendorong adanya zonasi khusus untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)? Apa saja yang sudah diperjuangkan?
Dari dulu sebenarnya sudah ada peruntukkan untuk zona perumahan, namun secara spesifik belum khusus untuk rumah MBR. Ini perlu didorong, sehingga ada kepastian bagi pengembang dalam membuat perencanaan bisnis termasuk dalam pengadaan lahan pembangunan. 

Terkait dengan zonasi, REI dan Kadin sudah mengusulkan supaya aturan hunian berimbang dihapuskan saja. Pembangunan rumah bagi MBR dilakukan sesuai RDTR masing-masing daerah, jadi tinggal ditetapkan saja dimana zonasi-zonasi untuk pembangunan rumah menengah dan menengah bawah (subsidi). 

Tahun 2030 hampir 70% daerah di Indonesia akan menjadi perkotaan. Ini membawa perubahan dalam penataan ruang. Antisipasi apa yang perlu dipersiapkan?
Urbanisasi sudah mengglobal dan pasti terjadi, itu tidak bisa dihindari. Saya kira semua kota, instansi, pemerintah daerah dan pengembang harus bersiap. Misalnya banyak orang bertanya bagaimana nasib Jakarta kalau sudah tidak menjadi ibukota negara? Saya katakan enggak ada masalah.  Jakarta tetap menjadi kota besar yang penting bagi perekonomian negara khususnya di bidang jasa, keuangan dan investasi. Lihat saja Kuala Lumpur atau Sydney, justru makin bagus.

Jadi, tetap saja semua kota membuat persiapan. Jakarta tetap saja membenahi infrastrukturnya seperti pengembangan moda transportasi massal yang terpadu seperti MRT, LRT, dan  busway. Begitu juga program pengendalian banjir dan masalah perkotaan lain tetap dilanjutkan. (Rinaldi/Teti Purwanti)