AKTUAL

Penangganan Banjir Harus Terintegrasi Satuan Wilayah Sungai

Administrator | Senin, 05 Oktober 2020 - 16:55:54 WIB | dibaca: 36 pembaca

Foto: Istimewa

Penangganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kawasan tersebut.


Hal tersebut dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dikatakan, upaya penanganan banjir di Indonesia pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum.

“Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada master plannya sejak tahun 1973 kemudian direview pada 1997 dan terakhir pada 2007. Insya Allah dengan mengerjakan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” kata Menteri Basuki.

Menurut dia, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sudetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung. Di hulu Ciliwung, pemerintah sedang membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi.

“Nanti di tengah di Bidara Cina ada sodetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai,” ujar dia.

Dari masterplan tersebut, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km. Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km.

Lalu di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42,8 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 km dari rencana 35,7 km. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai, Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.

Kementerian PUPR juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter. Sodetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik (m3)/detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500m3/detik.

Telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019.

Untuk wilayah outletnya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung. Untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 m2, dimana 3.758 m2 milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat.

“Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan,” terang Menteri Basuki.

Sedangkan untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Menteri Basuki menyatakan sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan Kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL). 

Tingkatkan Koordinasi

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan, Hari Ganie sependapat bahwa masalah banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya merupakan masalah tata ruang, sehingga perlu ditingkatkan koordinasi lintas daerah dari hulu ke hilir.

Menurut dia, selama ini penataan tata ruang Jabodetabek cenderung berjalan sendiri-sendiri atau fragmented government. Forum yang ada yakni Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) dinilai belum mampu menghasilkan satu kebijakan penataan terpadu.

“BKSP belum mampu membagi peran kebijakan di setiap daerah di Jabodetabek,” kata Hari Ganie, baru-baru ini.

Menurut dia, selama ini proyek properti selalu dijadikan salah satu “kambing hitam” sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Padahal, banyak perumahan sejauh ini memiliki kawasan yang ditata cukup baik. Perumahan menengah dan menengah atas lazimnya memiliki drainase tidak hanya di dalam cluster, namun juga drainase skala besar di seluruh kawasan itu (saluran makro).

Ditambah lagi, perawatan lingkungan dan infrastruktur di kawasan perumnahan lebih baik karena warga perumahan membayar rutin iuran pemeliharaan kawasan. Begitu pula dengan sampah selalu rutin diangkut sehingga sampah tidak dibiarkan menumpuk dan menjadi penyebab banjir.

“Maksud saya, perumahan itu hanya bagian kecil dari masalah perkotaan termasuk sebagai penyebab banjir. Karena semaksimal apapun pengembang menata kawasannya dalam mengantisipasi banjir, tetap saja peran pemerintah yang lebih besar,” tegas Hari Ganie.

Oleh karena itu, dia setuju harus ada pembenahan dari hulu, tengah, dan hilir yang baik untuk mencegah banjir. Meski pun pemerintah harus menyiapkan anggaran yang besar, namun hal itu tetap harus dilakukan. (Rinaldi)