Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendukung digitalisasi perizinan guna menjamin kemudahan berusaha bagi sek-tor industri properti. Hal tersebut ditegas-kan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jatim Tahun 2022 di Kota Batu, Rabu, 28 September 2022. 

“Bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran pada saat melakukan perizinan secara digital. Saat ini perizinan digital melalui OSS (Online Single Submission). Tapi ka-lau ada satu item pada OSS bermasalah, maka prosesnya tidak bisa berlanjut,” kata Khofifah. 

Dikatakan, seluruh pemangku kepentingan di sektor usaha properti perlu mencari solusi terkait kendala yang dihadapi dalam proses digi-talisasi perizinan berusaha. Pemprov Jatim sudah menunjuk tim yang membantu mencari solusi terkait persoalan ini. 

“Saya berharap dari Rakerda REI ini ada solusi dan rekomendasi terhadap berbagai permasala-han tersebut. Salah satunya terkait masalah per-izinan melalui OSS, terutama beberapa item yang masih menjadi persoalan,” ujarnya. 

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota terkait program pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Pemerintah, imbuh Khofifah, biasa menggunakan pendekatan de-ngan skema pentahelix yang melibatkan govern-ment, private sector seperti REI, civil society yang membutuhkan ketersediaan rumah, akademisi serta media. 

“Dengan adanya pentahelix approach maka telaah akademik terhadap suatu area yang akan dijadikan kawasan permukiman menjadi penting,” ujar Khofifah. 

Saat ini pengurusan perizinan berusaha mempersyaratkan tiga hal yang mesti dipenuhi pengembang dan diproses secara sekuensial. Ketiga hal tersebut adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangu-nan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG merupakan nomenklatur perizinan yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Sebagai pengganti izin lokasi, KKPR menjadi salah satu segmen perizinan yang harus diurus pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP Nomor 21/2021 ini meru-pakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Kontribusi Realestat 

Khofifah mengapresiasi kontribusi sektor industri realestat terhadap pertumbuhan ekono-mi di Provinsi Jatim. Tidak tanggungtanggung, sektor realestat menempati urutan 10 besar jenis lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah tersebut. Sesuai data, per-ekonomian Jatim sepanjang triwulan II tahun 2022 mencapai 5,75 persen (year on year). 

“Kontribusi sektor realestat ini harus terkon-firmasi, terutama pada enam wilayah yang meru-pakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim. Keenam daerah itu adalah Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Kediri,” urainya. 

Khofifah mengatakan, tidak hanya berkon-tribusi terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jatim, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor realestat per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332% per-sen dari seluruh tenaga kerja di Jatim. 

Selanjutnya, kontribusi sektor realestat ter-hadap ekonomi Jatim pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai 1,65. Kemudian PDRB sektor realestat pada periode yang sama mencapai Rp7,91 triliun. 

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Soesilo Efendy, berharap Rakerda REI Jatim Tahun 2022 dapat mempercepat pertumbuhan sektor perumahan. Hal ini sebagai upaya mengejar ke-tertinggalan atau backlog perumahan. Rakerda kali ini mengangkat tema ‘Bangkit Bersama di Era Digitalisasi Perizinan yang Semakin Mudah dan Lancar’.

 

“Kami berharap di era digitalisasi perizinan, apa yang menjadi program pemerintah semakin hari semakin mudah untuk prosesnya,” ungkap Soesilo. (Oki Baren)

Sumber:

Majalah REI