INFRASTRUKTUR

Pemerintah Fokus Tuntaskan Infrastruktur Prioritas

Administrator | Kamis, 30 November 2017 - 10:15:59 WIB | dibaca: 471 pembaca

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 akan difokuskan untuk melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 4 April 2017 lalu dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 untuk memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

"salah satunya adalah program infrastruktur prioritas nasional, termasuk proyek strategis nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Pendekatan dan prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR tahun 2018 yakni Pertama, pembangunan berbasis wilayah, Kedua, pembangunan jalan tol, jalan perbatasan dan Trans Papua, dan penanganan Kawasan perbatasan seperti penataan kawasan PLBN/PIP dan rumah khusus. Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi.

Keempat, program kerakyatan seperti sanitasi berbasis masyarakat, rumah swadaya, dan jembatan gantung. Kelima, melaksanakan pekerjaan tahun jamak, penyelesaian Asian Games dan dukungan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank.

Adapun alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun atau lebih rendah dari usulan indikatif sebesar Rp 148,3 triliun. Dari sisi komposisi jenis belanja, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2018 yakni belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi belanja tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah. Kemudian belanja modal yang produktif masih menjadi yang terbesar melalui alokasi belanja kegiatan/proyek prioritas.

Dari Rp 106,02 triliun tersebut penggunaanya direncanakan untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,90 triliun, Bina Marga sebesar Rp 41, 39 triliun, Cipta Karya sebesar 15,93 triliun, penyediaan perumahan sebesar Rp 9,13 triliun, dan Kesekretariatan Inspektorat serta Badan Badan sebesar Rp 2,39 triliun.

PERTAJAM PROGRAM

Menteri Basuki mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja tahun 2018 sehingga menjamin tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak di tengah jalan terutama infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan data evaluasi Bappenas, diperkirakan 63 persen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 akan tercapai, sementara sisanya 13 persen tidak akan tercapai, dan 24 persen akan tercapai dengan kerja keras.

“Oleh karenanya program kerja harus disusun sesuai kebutuhan, dengan prinsip money follow program bukan money follow function dan mengacu pada prinsip less money more outcome,” ujar Basuki.

Menurut dia, untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial, ke depan Kementerian PUPR akan terus meningkatkan perhatian pada proyek skala kecil menengah yang bersifat padat karya seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), program kota tanpa kumuh (Kotaku), jembatan gantung dan irigasi kecil, karena proyek seperti itu langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil.

“Kalau Kementerian PUPR membangun satu kawasan, harus ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya sekadar memberikan bantuan fisik, sebagai contoh keterpaduan membangun perumahan dan kawasan,” tegas dia.

Menteri Basuki menambahkan, kerja keras dibutuhkan karena infrastruktur PUPR merupakan tulang punggung mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6% yang ditargetkan tercapai pada tahun 2018, dan upaya penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, serta upaya untuk meningkatkan indeks daya saing global dan peringkat investasi secara berkelanjutan.

Hingga Juni 2017, progres fisik dan keuangan di Kementerian PUPR lebih baik dibanding bulan yang sama tahun 2016, namun masih dibawah rencana awal. Hingga 7 Juni 2017, progres keuangan telah mencapai 24,87 persen, sementara progres fisik sebesar 29,57 persen. Sedangkan pada bulan yang sama pada tahun 2016, progres keuangannya sebesar 22,26 persen dan progres fisik sebesar 26,09 persen. RIN