TOPIK UTAMA

Pembangunan Ibukota Baru Dimulai 2021

Administrator | Selasa, 27 Agustus 2019 - 14:37:53 WIB | dibaca: 98 pembaca

Foto: Istimewa

Pembangunan ibukota baru di luar Pulau Jawa setidaknya butuh waktu sekitar 5-10 tahun ke depan. Sementara fisik kawasan paling cepat diperkirakan rampung lima tahun setelah pengerjaan groundbreaking.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah akan melakukan groundbreaking pembangunan ibukota baru pada 2021. Hal itu diungkapkan setelah pemerintah berkoordinasi, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insyallah groundbreaking akan dilakukan pada 2021,“ ungkap Bambang dalam diskusi “Pemindahan Ibu Kota Negara: Membangun Ibu Kota Masa Depan” di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sedangkan tahun ini, pemerintah akan fokus pada penetapan lokasi ibukota baru, penyusunan regulasi di DPR RI, upaya pengumpulan dan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan ibukota baru termasuk pengurusan sertifikasi lahannya.

Menurut Bambang, pembangunan nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonomi serta fasilitas penunjang kawasan di atas lahan seluas 40.000 hektar.

Diungkapkan pembangunan ibukota baru secara umum dibagi dalam dua fase. Fase Pertama dalam periode 2024-2030 dan Fase Kedua: 2030-2045.

Fase Pertama, untuk Zonasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 ha) dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan serta pembangunan fungsi utama seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, taman budaya, juga botanical garden. 

Untuk Zonasi Kawasan Ibukota (40.000 ha) akan dilakukan pembangunan fungsi pendukung seperti gedung dan perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu di fase ini juga akan dibangun fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana universitas, Science and Techno Park, Hi-tech and Clean Industries, R&D Center, MICE/Convention Center, Sport Center, dan Museum.

Di Fase Kedua, untuk Zonasi Kawasan Perluasan Ibukota 1 (200.000 ha) akan dilakukan kluster permukiman non ASN, National Park, Konservasi Orang Utan/Kebun Binatang, bandara, dan pelabuhan. Kemudian Zonasi Perluasan Ibukota 2 (>200.000 ha) dikembangkan metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

Bambang menambahkan, dari segi desain, ibukota baru negara itu disiapkan seperti Washington DC, yakni benar-benar kota berbasis pemerintahan.

Karena fungsinya hanya untuk pusat pemerintahan, maka aktivitas komersial pun hanya untuk mendukung pusat pemerintahan itu. ”Jadi, kita tidak berpikir out of the blue, kita benar-benar mempertimbangkan semua hal,” tegas Menteri Bambang.

Pemindahan ibukota negara dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan fenomena umum yang telah banyak dilakukan dibanyak negara. Beberapa negara sukses memindahkan ibukota negaranya, seperti Brazil (Brasilia), Malaysia (Putrajaya), Korea Selatan (Sejong), dan Australia (Canberra). Saat ini setidaknya ada 30 negara sedang dalam proses memindahkan ibukota negara.

Belum Diputuskan
Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan lokasi tepat ibukota baru tersebut. Meski begitu, Bappenas ungkap Bambang, sudah menyampaikan tiga alternatif ibukota baru saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa pekan lalu.

Alternatif pertama adalah membuat distrik pemerintahan di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Kemudian, alternatif kedua memindahkan ibukota ke wilayah yang dekat dengan Jakarta. Terakhir, alternatif ketiga adalah memindahkan ibukota ke wilayah baru seperti yang dilakukan Brazil dan Korea Selatan.

Namun dia memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru antara lain lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya.

Selain itu, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota existing, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

“Yang tidak kalah penting, lokasinya harus memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional,” papar Menteri Bambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menambahkan bahwa pemindahan ibukota bukan tentang simbolis semata, melainkan ada faktor ekonomi. Jakarta dinilai tak bisa memikul fungsi pusat pemerintah, pelayanan publik, dan bisnis.

Wacana pemindahan ini terkait kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Negara lain seperti Kazakhstan dan Malaysia turut menjadi contoh perpindahan ibu kota.

“Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju,” ujar Jokowi.

Sumber Pendanaan
Bambang Brodjonegoro menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan menyumbang Rp 30,6 triliun untuk pemindahan ibu kota ke wilayah baru. Itu artinya hanya sekitar 6,56 persen dari total kebutuhan membangun ibukota baru yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun.

Dana APBN sebesar Rp 30,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan istana negara, markas Tentara Nasional Indonesia dan markas Polisi Republik Indonesia. Bambang memastikan biaya pemindahan ibukota sebesar itu tidak akan mengganggu anggaran prioritas pembangunan lainnya di APBN. Sedangkan sisa dana pembangunan pemerintah akan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan BUMN dan swasta.

Dari sisi jumlah penduduk, ibukota baru nanti memiliki dua skenario. Pertama, ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa. Dengan begitu, menurut dia, bila jumlah penduduk ibukota baru nanti disandingkan dengan kota lain di Indonesia tetap saja tidak masuk dalam 10 kota dengan penduduk terbesar.

“Memang tidak didesain untuk menyamai DKI Jakarta selaku ibukota saat ini. Tidak akan didesain menjadi sebesar Jakarta, karena tidak harus menjadi kota besar,” ujar dia.

Sementara itu, untuk Jakarta nantinya akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan keuangan. Lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan tetap berada di Jakarta.

“Karena ide jakarta sebagai pusat bisnis. Tetapi pemerintahan ditambah kedutaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, akan berada di ibukota baru,” sebut Bambang Brodjonegoro. (Rinaldi/Oki Baren)