AKTUAL

Pastikan Akurasi Nilai Tanah, Pemerintah Perbaiki Peta ZNT

Administrator | Senin, 17 Oktober 2022 - 12:47:46 WIB | dibaca: 88 pembaca

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan pembaharuan dan perbaikan terhadap peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Hal ini ditujukan sebagai transparansi dalam penilaian tanah dan menghindari transaksi tatap muka guna menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses penilaian tanah.

“Kementerian ATR/BPN sedang membuat peta nilai tanah berbasis zonasi lewat aplikasi ZNT,” kata Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Herjon Panggabean, baru-baru ini. 

Saat ini sedang disusun rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penilaian Tanah sebagai landasan hukum kegiatan pem-buatan dan pembaruan Peta ZNT dan Peta NBT (Nilai Bidang Tanah). 

Hal itu karena regulasi yang ada saat ini baru sebatas Surat Edaran (SE) Menteri ATR/Kepala BPN No. PT.03.01/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. 

Urgensi dari peta ZNT adalah menjaga asas keadilan, sebagai tam-bahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sebagai langkah efi-siensi dalam memperoleh nilai tanah yang sesuai. 
 
Menurut Herjon, peta nilai tanah juga diharapkan dapat memperce-pat proses perolehan tanah untuk investasi. Inisiatif baru ini telah disosialisasikan ke kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dengan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“KPK telah mendorong semua pemerintah daerah di Indonesia untuk mengadopsi peta nilai tanah ini untuk mencegah korupsi,” ung-kapnya. 

Dijelaskan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfa-atan Peta ZNT sebagai pertimbangan dan dasar perhitungan pemba-haruan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penentuan Nilai Besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan maupun Pedesaan, serta pe-nentuan dalam penetapan nilai Pajak BPHTB. 

Hal ini dimaksudkan agar tujuan bersama yaitu tercapainya Single Land Value dapat segera diwujudkan.

“Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah melalui Badan Penge-lolaan Pendapatan Daerah/Bappenda, Kementerian Ke-uangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Herjon. 

Herjon Panggabean lebih lanjut menerangkan, Single Land Value atau satu nilai tanah untuk semua kepentingan sangat diperlukan untuk mendapatkan satu informasi nilai tanah, kepastian biaya, transparansi, menghindari spekulasi serta mengurangi potensi kerugian negara. 

“Juga menghindari multitafsir masing-masing pe-mangku kepentingan sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan terukur,” tegasnya. 

Kendala di Daerah 
Herjon menambahkan Peta ZNT akan membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena lewat peta ZNT didapatkan gambaran yang jelas mengenai informasi nilai tanah tung-gal dan terpadu sehingga bisa dipakai dalam hal kebijakan fiskal. 

Kepala Satgas KPK Wilayah I, Mohammad Jhannattan menegaskan KPK telah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peta ZNT untuk kepenting-an penetapan NJOP. 

”Memang hal ini masih terkendala karena tidak semua daerah memiliki unsur yang selaras dari atas sampai de-ngan bawah,” ungkapnya dalam rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, beberapa waktu lalu. 

Dia memberi contoh dari hasil evaluasi kegiatan Pe-manfaatan ZNT di Provinsi Sumatra Utara masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengetahui bagaimana penyusunan anggaran pembuatan ZNT. Terlebih jika ada nilai tanah yang melonjak tinggi, daerah belum paham dengan alur pengaduannya. 

“Karena itu, diperlukan keseragaman penyusunan RAB dan TOR ZNT,” tutur Jhannattan. 

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengakui bahwa nilai dalam ZNT yang telah ada banyak terdapat diferensiasi dari harga pasar. Meskipun tidak di semua daerah. 

“Oleh sebab itu kami ingin mencari metode apa yang seharusnya digunakan, metode yang wajar dalam melakukan penilaian ZNT,” kata Sofyan. 

Dikatakan sistem informasi pertanahan dalam melakukan penilaian ZNT perlu berdasarkan basis nilai pasar. Sebab, nilai pasar adalah angka yang paling wajar karena sesuai dengan permintaan masyarakat.
 
“NJOP, ZNT, dan metode lain itu kan prediksi, tapi kalau harga pasar ya di mana ada pembeli dan ada penjual. Oleh sebab itu kita ingin terus memperbaiki metode menghitung ZNT,” jelas dia. 

Sofyan menyebutkan bahwa beberapa kasus yang terjadi terkait dengan nilai ta-nah menyadarkan pihaknya untuk melakukan perbaikan secara internal. (Rinaldi)

Sumber: