ASPIRASI DAERAH

Pasar Lesu, Perbankan Diminta Lebih Fleksibel

Administrator | Selasa, 14 Juli 2020 - 10:55:30 WIB | dibaca: 69 pembaca

Ketua Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar

Pasar properti di Jakarta masih akan wait and see di 2020. Permintaan masih akan melambat, namun diprediksi akan mulai membaik di pertengahan tahun ini.

“Mungkin di pertengahan tahun ini kami harapkan permintaan properti khususnya di Jakarta akan membaik. Asalkan ada kebijakan yang lebih menarik dari perbankan,” kata Ketua Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan tahun ini kemungkinan akan terjadi pertumbuhan yang lebih baik dari 2019. Sebab secara politik sudah lebih stabil dan pemerintahan baru sudah terbentuk.

Meski di sisi lain properti masih “dihantui” dengan perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang tentu saja akan berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Selain faktor eksternal, sejumlah kendala juga masih menganggu pemulihan pasar properti. Antara lain adanya sejumlah kebijakan dari peraturan menteri (Permen), peraturan daerah (Perda), dan peraturan gubernur (Pergub) yang terkesan kurang adil bagi pengembang.

Kebijakan-kebijakan tersebut terlihat hanya mengedepankan satu sisi kepentingan saja yakni konsumen, namun mengabaikan sisi pelaku usaha yang selama ini juga turut berkontribusi kepada negara.

Di sisi lain, suku bunga perbankan sudah cukup rendah ditambah dengan adanya pelonggaran Loan To Value (LTV) dari Bank Indonesia yang diharapkan bisa membantu konsumen agar lebih fleksibel dalam membeli properti. Sayangnya, di lapangan hampir 20 persen pengajuan KPR calon pembeli yang diajukan pengembang ditolak oleh perbankan dengan berbagai alasan.

“Alasannya antara lain akibat kredibilitas konsumen, tidak lolos BI checking, dan kapasitas konsumen yang kerap membuat konsumen gagal mendapatkan properti incarannya,” jelas Arvin.

Oleh karena itu, guna mendorong pasar properti lebih cepat membaik, REI DKI berharap perbankan lebih fleksibel kepada pengajuan KPA atau KPR, bukan malah menurunkan plafon pinjaman yang akan memberatkan konsumen.

Menurut Arvin, pada 2020 ini juga menjadi tahun yang sangat selektif bagi konsumen. Arvin mengatakan usai tax amnesty pembeli sangat berhati-hati dalam membeli properti apalagi untuk investasi karena masalah perpajakan. Misalnya konsumen yang sudah memiliki rumah harus lapor ke PPATK, yang menurut Arvin hal itu cukup menyulitkan.

Saat ini, ungkap dia, sangat sulit bagi investor untuk membeli rumah ketiga dan keempat, jauh berbeda dengan situasi sebelumnya. Kondisi ini turut menganggu permintaan properti di Jakarta yang sebagian besar menyasar segmen menengah dan atas (premium).

Padahal, properti di Indonesia khususnya Jakarta paling diincar investor karena pertumbuhan harga propertinya paling baik selama lima tahun terakhir dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik termasuk Australia.

Konsep TOD
Dia berharap investor kembali menanamkan dananya untuk berinvestasi properti di Indonesia terutama Jakarta. Masyarakat yang sebelumnya memiliki dana di bank, diharapkan segera mengalihkan dananya untuk berinvestasi properti.

Di 2020, REI DKI memproyeksikan end user khususnya pembeli pertama masih akan menjadi andalan pembeli properti di Jakarta, khususnya di segmen apartemen di kisaran Rp700 juta hingga Rp2 miliar.

Tahun ini, proyek apartemen yang berada dekat dengan fasilitas transportasi massal atau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD) diperkirakan akan menjadi primadona konsumen. (Teti Purwanti)