Optimistis, REI Sulut Targetkan 4.000 Unit Rumah Subsidi di 2022

INFO DPD REI

Optimistis, REI Sulut Targetkan 4.000 Unit Rumah Subsidi di 2022

Administrator | Senin, 29 Agustus 2022 - 13:23:40 WIB | dibaca: 424 pembaca

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sulut, Sonny Mandagi.

Pandemi memukul banyak sektor usaha, tidak terkecuali properti. Untungnya, sektor properti di Provinis Sulawesi Utara (Sulut) pulih cukup cepat, seperti diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sulut, Sonny Mandagi.

Menurutnya, sejak semester II-2021 properti di Sulut pasar properti membaik. Itulah mengapa di tahun 2022 ini, REI Sulut menargetkan realisasi hunian subsidi mencapai 4.000 unit, target yang seharusnya bisa dicapai sejak dua tahun lalu.

“Pada 2019 kami sudah berhasil mencapai 3.400 unit rumah subsidi, sehingga seharusnya 2020 itu bisa tercapai 4.000 unit. Tetapi karena ada pandemi jadi tidak tercapai. Sementara tahun lalu, kami hanya mencapai 3.200 unit,” jelas Sonny kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Optimisme ini juga didukung oleh perbankan. Pasalnya, empat bank Himbara milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semua ada di Sulut dan semua berlomba-lomba untuk merealisasikan penyaluran kredit properti.

Berbeda dari berbagai daerah lain yang mengkhawatirkan pemberlakuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sonny menyebutkan PBG bukanlah batu sandungan di Sulut. Menurutnya, pemerintah daerah mau membantu memudahkan PBG.

“Memang (PBG) jadi isu nasional, namun ada keringanan sehingga di Sulut PBG bukan halangan,” tegas Sonny.

Sepanjang kuartal I-2022, Sonny meyakini ada tren positif tentang properti di Sulut. Isu kenaikan PPN menjadi 11% yang juga diperkirakan akan menghambat sektor properti, menurut Sonny, sudah dicarikan jalan keluar karena isunya sudah ada sejak awal tahun.

Sonny justru menyoroti masalah segmentasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi momok bagi masyarakat Sulut secara jangka panjang.

Berdasarkan segmentasi, Kementerian PUPR menyebutkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengambil rumah dengan skema Tapera, pegawai fixed income dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta non-fixed income dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Masalahnya di Sulut banyak non-fixed income, sementara untuk mendapatkan kuota BP2BT tidak mudah. Kami kira, secara jangka panjang ini akan jadi masalah terutama di Sulut,” kata Sonny.

Dia mencontohkan kalau di Sulut, tidak seperti Banten dan Jawa Barat yang masyarakatnya banyak bekerja di pabrik. Di Sulut, kata Sonny, banyak orang bekerja di bidang pariwisata dengan gaji tidak tetap yang berarti masuk dalam kategori non-fixed income.

Pasar Membaik

Meski masalah segmentasi ini cukup menjadi perhatian, namun Sonny optimistis tahun ini akan lebih baik untuk sektor properti karena secara kasus Covid-19 mulai melandai dan juga banyak relaksasi bagi dunia usaha.

Ditambahkan, tahun ini banyak kemudahan dan suku bunga sudah rendah. Sonny bahkan menyebutkan sudah banyak bank yang memberikan bunga tetap dengan sangat rendah untuk 2-4 tahun.

Namun dia menyayangkan belum ada bank yang memberikan kelonggaran loan to value (LTV) 100%, meski kemudahan tersebut sudah diberikan oleh Bank Indonesia. Menurut Sonny, banyak bank masih berhati-hati dan hanya memberikan maksimal 90% LTV.

“Padahal banyak masyarakat di Sulut mengalami kesulitan mengenai uang muka, namun lancar dalam mencicil. Ini cukup menjadi keresahan bagi pengembang,” pungkasnya. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI